BALAM POST

Pemprov Lampung Perkuat Pertanian Modern untuk Tingkatkan Produktivitas dan Pendapatan Petani


Metro ---- Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan pentingnya penerapan teknologi dan modernisasi dalam memajukan sektor pertanian daerah guna meningkatkan pendapatan petani. 

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat melaksanakan Gerakan Tanam Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) serentak seluruh Indonesia, di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, Rabu (30/9/2026). 

Wagub Jihan memaparkan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Lampung. Dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang menembus lebih dari Rp500 triliun, hampir 28 persen disokong oleh sektor pertanian, dengan serapan tenaga kerja mencapai 44 persen populasi. 

"44 persen masyarakat kita yang bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan hortikultura. Maka kalau ini jadi fokus perhatian kita di Provinsi Lampung, fokus kesejahteraannya, fokus produktivitas pertaniannya, maka insya Allah Lampung akan semakin maju dan juga semakin sejahtera pula," ujar Wagub Jihan. 

Wagub selanjutnya menjelaskan bahwa adopsi sistem modern PM-AAS tidak boleh hanya dimaknai sebatas pemanfaatan alat mekanisasi baru. Esensi utamanya adalah menciptakan efisiensi beban produksi sekaligus memperbesar keuntungan para petani. 

"Pentingnya Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PM-AAS ini menjadi salah satu instrumen modernisasi pertanian yang tidak boleh dimaknai sekadar menghadirkan mesin atau teknologi baru ke sawah, tetapi lebih dari itu bagaimana efisiensi cost pertanian, produktivitasnya meningkat, dan tentu ada margin yang lebih besar lagi untuk dapat diuntungkan oleh petani para petani kita," jelasnya. 

Wagub juga membeberkan keberhasilan percontohan PM-AAS di Kabupaten Lampung Tengah seluas 100 hektare yang dikelola 77 petani dan berhasil mencatatkan hasil panen mencapai 11,2 ton per hektare. Selain itu, secara agregat pada tahun sebelumnya Lampung memproduksi 3,2 juta ton padi yang menempatkan provinsi ini dalam posisi surplus beras secara nasional. 

Guna menjaga stabilitas ekosistem pangan dari hulu ke hilir, Pemerintah Provinsi Lampung terus menyalurkan intervensi program, mulai dari pemberian pupuk hayati cair untuk menjaga kesuburan tanah, penyediaan mesin pengering gabah (bed dryer), hingga penguatan peran BUMDes dan koperasi desa dalam memangkas rantai tata niaga panen. 

"Dengan ekosistem seperti ini tentu saja petani memiliki lebih banyak pilihan ke depannya dalam mengelola hasil pertanian. Saya berharap bantuan dan kegiatan hari ini menjadi bagian dari proses peningkatan produktivitas kesejahteraan petani, khususnya di Kota Metro dan seluruh Provinsi Lampung," pungkas Wagub Jihan. 

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi  Tin Latifah mengungkapkan bahwa akselerasi swasembada pangan yang telah berhasil diraih harus terus dijaga keberlanjutannya secara konsisten. 

"Bapak Presiden kan maunya kita swasembada pangan. Waktu itu swasembada pangannya 4 tahun, ternyata dipersingkat menjadi 3 tahun, terus dipersingkat lagi menjadi 1 tahun. Alhamdulillah itu tercapai," ujar Tin Latifah. 

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi nyata di lapangan antara petani, penyuluh, dan jajaran pemerintah daerah. Namun, memasuki tahun 2026, tantangan iklim ekstrem menuntut adanya lompatan inovasi agar produktivitas gabah tidak mengalami kemandekan. 

"Produktivitas padi kita dari tahun 2010 itu stagnan di angka 5 ya, 5 ton, 5,1, 5,2, terakhir 5,3. Kita harus punya lompatan teknologi, kita harus berpikir di luar yang kebiasaannya. Nah, ini PM-AAS sudah dicoba di beberapa provinsi, memang rata-ratanya semua di atas 10 ton. Kemarin di Lampung Tengah ada yang 12 ton, ada yang 11 ton, ada yang 10 ton ya, rata-ratanya 11 koma sekian. Jadi ini bukan angan-angan, ini sudah terealisasi," jelasnya. 

Terkait dengan target internasional, Tin Latifah memaparkan bahwa Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia pada 2026 berpotensi mencapai 38,6 juta ton dan masuk jajaran empat besar dunia. Melalui implementasi PM-AAS seluas 1 juta hektare secara nasional di tahun 2026 dan 3 juta hektare pada 2027, rata-rata produktivitas nasional diharapkan mampu terdongkrak secara signifikan. 

Khusus di Provinsi Lampung, program PM-AAS dialokasikan seluas 35.100 hektare, dengan target awal pertanaman bulan September sebesar 2.500 hektare yang terus dikejar hingga akhir tahun. 

 Tin Latifah kemudian  mengungkapkan bahwa kondisi cadangan beras nasional saat ini sangat kokoh. 

"Selama 10 bulan ke depan insya Allah stok beras masih aman. Ketika stok kita aman, Indonesia tidak melakukan impor beras dan dampaknya harga beras nasional langsung turun. Artinya apa, kita tuh pasar terbesar. Makanya Pak Presiden melalui Bapak Menteri, kedaulatan pangan, ketersediaan pangan harus bisa kita penuhi secara mandiri," paparnya. 

Ia juga menekankan bahwa percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) pada September menjadi momentum krusial penentu kebijakan pangan kedepan. Padi yang ditanam pada akhir musim tanam ini diproyeksikan panen pada Desember hingga Januari, sehingga ketersediaan stok dalam negeri tercukupi secara mandiri tanpa memerlukan opsi impor di tahun 2027. 

Guna menjamin kelancaran program PM-AAS, Kementan bersama Pemprov Lampung turut menginstruksikan pengawalan ketat terhadap ketersediaan air irigasi bersama BBWS, keandalan listrik bagi modernisasi pertanian melalui PLN, serta kepastian distribusi pupuk bersubsidi bersama PT Pupuk Indonesia agar tidak terjadi keterlambatan di tingkat petani.

Pemprov Lampung Dorong Potensi Desa di Lampung Barat melalui Program “Desaku Maju“


Lampung Barat ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Pengajian Akbar dalam rangka Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Kabupaten Lampung Barat bersama penceramah kondang Ustadz Das’ad Latif, di Masjid Bintang Emas Islamic Center Sekuting Terpadu, Kecamatan Balik Bukit, Senin (29/9/2026). 

Gubernur menyampaikan apresiasi mendalam atas perjalanan 35 tahun Kabupaten Lampung Barat yang diwarnai capaian kemajuan signifikan, kerja keras, dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai harmoni dan kerukunan lintas suku serta agama di Lampung Barat patut menjadi teladan bagi kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. 

"Yang berbeda di sini masyarakatnya kompak. Ulamanya, tokoh adat, dunia usaha, anak-anak muda, semua yang di Lampung Barat ini merasa ini adalah daerah mereka, mereka cinta dengan Lampung Barat, mereka semangat untuk menjaga Lampung Barat, mereka akan memajukan Lampung Barat," ujar Gubernur. 

Gubernur juga menepis anggapan bahwa ketenteraman dan minimnya angka kriminalitas di Lampung Barat semata-mata karena faktor geografis atau hawa dingin pegunungan, melainkan wujud keberkahan dari Allah SWT atas persatuan warganya serta kepemimpinan daerah yang konsisten mengayomi masyarakat. 

Mengutip hadis Rasulullah SAW, Gubernur mengibaratkan masyarakat Lampung Barat layaknya satu tubuh yang saling menjaga.

"Semua suku, semua agama merasa mereka satu. Satu sakit, semua Lampung Barat ikut sakit. Semua satu susah, semua orang ikut susah. Ini yang harus dicontoh dari Kabupaten Lampung Barat untuk semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung," tegasnya. 

Komitmen Pembangunan dari Desa

Gubernur menegaskan bahwa arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung saat ini difokuskan pada pemerataan pembangunan yang berakar dari desa. Berbagai potensi unggulan Lampung Barat, mulai dari sektor perkebunan kopi, hortikultura, pariwisata, hingga ekonomi kreatif, terus didorong melalui payung program "Desaku Maju". 

"Pemerintah Provinsi Lampung ingin bagaimana pembangunan lebih merata, pembangunan itu harus dimulai dari desa. Karena semangat itulah kita buat program namanya Desaku Maju. Bukan sekadar membuat desa lebih maju secara fisik, tapi bagaimana desa itu lebih maju secara sumber daya manusia," jelasnya. 

Sebagai wujud konkret peningkatan kapasitas SDM desa, Pemerintah Provinsi Lampung menggulirkan program beasiswa pendidikan dan keagamaan berskala masif.

"Kami buat program setiap tahun kami mencetak satu desa satu sarjana dan satu desa satu hafiz Qur'an. Jadi ada 2.500 anak muda di desa kita kuliahkan, kemudian ketika lulus kita pulangkan ke desanya. Ada satu anak muda dari desa kita pondokkan, setelah jadi hafiz Qur'an kita akan pulangkan ke desanya," terangnya. 

Melalui program tersebut, diproyeksikan dalam lima tahun ke depan akan lahir 10.000 penghafal Al-Qur'an baru di seluruh pelosok Provinsi Lampung. 

Penguatan Karakter dan Akar Budaya

Disamping penguatan ekonomi dan pendidikan, Gubernur menekankan pentingnya mempertahankan identitas kedaerahan melalui pengembangan Desa Budaya dan Desa Wisata. Menurutnya, kebudayaan Lampung merupakan perekat utama persatuan di tengah keanekaragaman masyarakat. 

"Budaya ini bukan seni, bukan hanya seremonial, tapi lebih dari itu budaya ini adalah cara kita menghormati orang tua, cara kita bertetangga, cara kita bergotong royong, dan cara kita jaga alam, termasuk cara kita ikut mendidik anak. Inilah menurut saya makna Maju Jejama. Kita maju bersama tanpa meninggalkan siapa pun, kita bangun bersama tanpa meninggalkan akar budaya," pungkas Gubernur. 

Sementara itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menekankan bahwa di momentum usia ke-35 tahun ini, Pemkab Lampung Barat bertekad membawa daerah menuju kemajuan yang berkeadilan. Di sektor pendidikan, Pemkab mempertahankan program bantuan seragam sekolah gratis sebanyak tiga setel per siswa lengkap dengan perlengkapan buku bagi jenjang SD, SMP, MI, dan MTs.  

Terkait upaya menekan angka anak putus sekolah, Bupati mengingatkan orang tua untuk mendukung penuh pendidikan anak, terlebih dengan adanya sinergi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang menghapus pungutan komite tingkat SMA, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. 

Terkait pemerataan konektivitas, Bupati Parosil memaparkan progres infrastruktur di Lampung Barat yang terus terealisasi berkat sinergi antara Pemkab, Pemprov Lampung, dan Pemerintah Pusat. Di antaranya penanganan ruas Liwa-Way Mengaku–Batas Sumsel, kelanjutan ruas Sukabumi–Suoh, serta alokasi Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Tugu Soekarno – Ulu Belu senilai lebih dari Rp49 miliar dan rencana penanganan ruas jalan di Pekon Way Petai, Sumber Jaya. 

Wagub Jihan Nurlela Dorong Mahasiswa Lampung Bangun Mindset Adaptif di Era Digital


Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) bagi para mahasiswa di era digital saat ini. Mahasiswa diimbau untuk tidak sekadar berpuas diri dengan prinsip "be yourself", melainkan terus berupaya menjadi versi terbaik dari diri sendiri (be the best version of yourself) dalam setiap jenjang kehidupan. 

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat memberikan kuliah umum dalam rangka penyambutan mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027 di Kampus STKIP PGRI Bandar Lampung, Senin (28/9/2026). 

Di hadapan ratusan mahasiswa baru, Wagub menyoroti besarnya durasi penggunaan gawai (screen time) masyarakat Indonesia yang rata-rata mencapai 7 hingga 8 jam per hari. Menurutnya, hal utama yang membedakan individu sukses dengan yang tidak adalah seberapa besar nilai manfaat, karya, atau inovasi yang dihasilkan dari durasi penggunaan teknologi tersebut. 

"Kita memegang handphone durasinya 7 hingga 8 jam tidak masalah, asalkan ada produk, karya, atau inovasi yang dihasilkan. Jangan sampai waktu tersebut hanya habis untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai tambah (value)," tegas Wagub.

Wagub juga mengingatkan bahwa keberadaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus dimanfaatkan secara bijak untuk efisiensi dan efektivitas belajar. Namun, keahlian teknologi tidak boleh mengikis rasa ingin tahu, empati, serta kemampuan berpikir kritis. 

Menyinggung arah pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045, Wagub menekankan pentingnya pemerataan dan pengembangan dari level desa melalui program unggulan "Desa Ku Maju". Hal ini dimaksudkan agar nilai tambah ekonomi, khususnya sektor pertanian yang menyokong PDRB Lampung, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. 

"Membangun daerah bukan berarti semua lulusan harus menjadi pegawai pemerintah atau PNS. Mahasiswa punya ruang bergerak yang sangat luas untuk menjadi pengusaha, pencipta konten, hingga inovator pendidikan yang langsung memberikan dampak sosial di masyarakat," tambahnya. 

Mengakhiri kuliah umumnya, Wagub memberikan tantangan "100 Hari Pertama Perkuliahan" bagi mahasiswa baru untuk membentuk kelompok kecil dan mengidentifikasi serta merancang solusi atas persoalan nyata di sekitar lingkungan kampus maupun masyarakat. 

Sementara itu, Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung, Wayan Satria Jaya, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas perkenan Wakil Gubernur Lampung hadir secara langsung memberikan pencerahan kepada para mahasiswa baru. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wagub yang di tengah padatnya agenda menyempatkan hadir di kampus kami. Motivasi yang disampaikan tentu menjadi dorongan semangat yang luar biasa bagi para mahasiswa," ujar Wayan. 

Wayan juga menyampaikan bahwa mahasiswa saat ini menghadapi tantangan pembelajaran berbasis teknologi digital yang sangat pesat. 

Pihaknya terus mendorong agar para mahasiswa mampu memanfaatkan kemajuan teknologi seperti AI dan ChatGPT secara bijak dan bertanggung jawab demi peningkatan kualitas akademik. 

"Harapan kami, kehadiran Ibu Wagub memberikan keberkahan serta memicu dorongan belajar mahasiswa untuk menjadi insan pendidik dan pembawa perubahan yang lebih baik di masa depan," tutupnya. 

Dari Regulasi ke Pembangunan, Pemprov Lampung Dukung Penyusunan 28 Raperda 2027


BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (28/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Bapemperda DPRD Provinsi Lampung menyampaikan rancangan Propemperda Tahun 2027 yang memuat 28 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Penyusunan Propemperda menjadi bagian penting dalam memastikan pembentukan peraturan daerah berjalan terencana, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung mendukung sinergi bersama DPRD dalam penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Melalui perencanaan regulasi yang baik, pembentukan perda diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung Perkuat Infrastruktur Jalan, Tekan Biaya Logistik dan Buka Akses Ekonomi Lampung Utara


Lampung Utara ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung progres penanganan dan perbaikan jalan  provinsi pada ruas Ketapang Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Senin (28/9/2026). 

Peninjauan rekonstruksi jalan yang menelan anggaran Rp6,8 Miliar ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan konektivitas infrastruktur jalan di seluruh kabupaten/kota berjalan optimal dan merata. 

Gubernur menjelaskan bahwa pembenahan infrastruktur transportasi darat merupakan fokus utama pemerintah daerah guna mendorong mobilitas masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan. 

"Hari ini kita sedang melihat progres pembangunan jalan di daerah di Ketapang ya, tentunya ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki jalan-jalan terutama di jalan wewenang Provinsi Lampung di seluruh Lampung," ujar Gubernur di sela peninjauan. 

Terkait sebaran jalan kewenangan provinsi di Kabupaten Lampung Utara, Gubernur memaparkan bahwa saat ini mayoritas kondisi jalan telah berada dalam status mantap dan siap mendukung mobilitas masyarakat serta logistik barang. 

"Yang dalam wewenang provinsi, di Lampung Utara itu ada 156 km. Dan 93 persen ini dalam keadaan mantap. Yang 7 persen ini masih belum keadaan mantap. Ini yang akan kita dorong terus tahun-tahun ke depan supaya bisa diperbaiki," jelasnya. 

Ia menambahkan, perbaikan jalan tidak bisa ditawar karena menyangkut hajat hidup masyarakat secara langsung di berbagai sektor strategis. 

"Ya tentu, jalan (adalah) urat nadi utama ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain itu, semua butuh jalan," tegas Gubernur. 

Gubernur selanjutnya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar pembangunan ruas jalan tidak berjalan terpisah, melainkan saling tersambung satu sama lain. 

Berkat sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk perbaikan ruas jalan penghubung tingkat kabupaten. 

"Intinya atas dorongan Pak Bupati, Pak Presiden memberikan Inpres Jalan Daerah untuk jalan kabupaten, jalan kabupaten di Ketapang sampai Gunung Betuah dan pernah ke Kalicinta. Tujuannya apa? Kami sudah bangun jalan provinsinya, kabupaten membangun jalan kabupatennya, sehingga jalurnya itu terintegrasi," papar Gubernur. 

"Total-total jalan kabupaten yang dibangun 76 miliar. Dimulai bulan Oktober akhir ini. Dan warga Lampung Utara, alhamdulillah dorongan Pak Bupati, perjuangan kita sama-sama. Pak Presiden juga membantu lewat Inpres Jalan Daerah sebanyak 76 miliar rupiah untuk jalan kabupaten," tutupnya mengakhiri peninjauan. 

Melalui integrasi jalan provinsi dan Inpres Jalan Daerah ini, akses antar kecamatan di Lampung Utara diharapkan semakin terbuka lebar, menekan biaya logistik, serta memacu kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

Gubernur Cup 2026 Dibuka, Gubernur Mirza: Kompetisi Adalah Jalan Meningkatkan Kualitas Generasi Muda


Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan generasi muda tidak hanya melalui pendidikan akademik, tetapi juga melalui penguatan karakter, kesehatan fisik, kedisiplinan dan budaya olahraga.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Gubernur Lampung Badminton Open 2026 di Ryuga Badminton Hall, Lampung Selatan, Minggu (27/09/2026).

Kompetisi yang berlangsung pada 27 September hingga 4 Oktober 2026 tersebut diikuti 665 peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan mempertandingkan 15 kategori.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya membangun budaya olahraga sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi muda Lampung yang sehat, disiplin, sportif, dan berprestasi.

Menurutnya, lahirnya atlet berprestasi tidak terlepas dari proses pembinaan dan pengaderan yang dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, olahraga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembentukan sumber daya manusia.

"Atlet badminton nasional, atlet olahraga nasional, merupakan perwujudan dari sebuah sistem, sebuah program, dan sebuah gerakan. Salah satu gerakan itu adalah bagaimana membentuk generasi sumber daya manusia yang baik untuk menuju Indonesia Emas," ujar Gubernur.

Ia mengatakan, Provinsi Lampung saat ini memiliki perhatian terhadap pembentukan generasi muda yang berkualitas. Selain kemampuan akademik, generasi muda juga perlu memiliki kondisi fisik yang sehat, budaya olahraga, kedisiplinan, serta menjunjung tinggi sportivitas.

"Generasi harus sehat, harus punya budaya olahraga, harus cinta dengan olahraga, harus punya disiplin seperti disiplin dalam berolahraga, dan harus punya sifat fair atau sportivitas seperti dalam olahraga," katanya.

Gubernur juga mendorong agar olahraga, khususnya badminton, dapat menjadi budaya di kalangan anak-anak dan pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah.

Ia meminta agar pembinaan olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadikan olahraga sebagai ruang bermain, bersosialisasi, membangun kedisiplinan, dan mengembangkan karakter.

"Bagaimana menjadikan bukan hanya akademis, tetapi olahraga, terutama badminton, menjadi budaya anak-anak SD, SMP, dan SMA," ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa kompetisi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas atlet. Semakin banyak kompetisi yang diselenggarakan dengan kualitas pertandingan dan lawan yang baik, semakin besar pula kesempatan atlet untuk meningkatkan kemampuan.

"Saya percaya tidak akan ada peningkatan kualitas tanpa ada kompetisi. Semakin banyak kompetisi, akan semakin semangat orang untuk meningkatkan kualitas," katanya.

Untuk memperluas ruang kompetisi, Gubernur mendorong agar kegiatan serupa dapat dikembangkan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Ia mengusulkan agar kompetisi badminton dapat digelar dalam berbagai tingkatan, seperti Bupati Cup, Camat Cup, hingga Kades Cup, sehingga pembinaan atlet dapat dimulai dari tingkat paling bawah.

"Maka saya harapkan dorongan dari Pak Asri selaku ketua penyelenggara untuk membuat Gubernur Cup ini juga menjadi inspirasi. Di sini banyak klub-klub badminton, banyak PBSI di setiap kabupaten/kota. Dibuatlah Badminton Open, Bupati Cup, Camat Cup, Kades Cup. Jadi ada kompetisi mulai dari bawah," ujarnya.

Gubernur mengapresiasi penyelenggaraan Gubernur Lampung Badminton Open 2026 yang dinilai dapat menjadi inspirasi sekaligus mendorong tumbuhnya semangat olahraga di Provinsi Lampung.

Ia berharap potensi sumber daya manusia Lampung yang besar dapat diarahkan menjadi kekuatan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.

"Kita punya SDM yang banyak. Ini yang harus kita padukan menjadi satu keunggulan dan ini adalah salah satu cara kita membentuk generasi-generasi terbaik," katanya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa fasilitas olahraga yang tersedia di Ryuga Badminton Hall diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga, termasuk pertandingan berskala nasional di masa mendatang.

Kepada seluruh peserta, Gubernur berpesan agar mengikuti pertandingan dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi sportivitas, dan menunjukkan semangat juang.

"Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, junjung tinggi sportivitas dan tunjukkanlah semangat juara. Mari kita kobarkan semangat olahraga Lampung, kita lahirkan lebih banyak juara, kita harumkan nama Lampung, kita bawa prestasi Lampung semakin tinggi," ujar Gubernur.

Ia berharap pembinaan olahraga yang dilakukan sejak saat ini dapat memberikan hasil dalam jangka panjang dan membawa nama Lampung berprestasi di tingkat dunia.

"Dari lapangan Ryuga kita akan mulai dan dari Lampung ini kita akan berjuang untuk Indonesia. Lima tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan Lampung harus bisa berprestasi di tingkatan dunia," pungkasnya.

Pembukaan Gubernur Lampung Badminton Open 2026 berlangsung semakin meriah dengan penampilan penyanyi Anggi Marito yang turut menghibur seluruh peserta yang hadir.

Pemprov Lampung Perkuat Pembangunan SDM, Gubernur Mirza: Infrastruktur Harus Diiringi Akhlak dan Iman


BANDAR LAMPUNG --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pembangunan Lampung tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan gedung. Menurutnya, pembangunan manusia, terutama pembentukan generasi yang memiliki iman dan akhlak, menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi emas.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Perayaan Maulid Nabi sekaligus penutupan Maulid Arbain Lampung 2026 di Masjid Raya Al-Bakrie, Enggal, Bandar Lampung, Sabtu (26/9/2026) malam.

"Saya selalu meyakini membangun Lampung tidak cukup hanya dengan membangun jalan, membangun Lampung tidak hanya cukup membangun jembatan dan gedung. Membangun Lampung yang paling penting adalah membangun manusianya," ucap Gubernur.

Maulid Arbain Lampung 2026 merupakan kegiatan keagamaan rutin berupa pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW selama 40 malam berturut-turut di Provinsi Lampung. Kegiatan yang mengusung tema "Lampung Bersinar" atau Bersih Narkoba tersebut ditujukan antara lain untuk mengajak generasi muda menjauhi narkoba dan berbagai kegiatan negatif.

Rangkaian Maulid Arbain diisi dengan pembacaan salawat, termasuk Maulid Simthudduror, serta tausiyah oleh para habaib, kiai, dan asatidz. Kegiatan tersebut juga terbuka bagi masyarakat dan ditutup pada Sabtu malam di Masjid Raya Al-Bakrie.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza mengatakan peringatan Maulid Nabi tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial. Menurut Gubernur, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dapat diwujudkan dengan meneladani kejujuran, kelembutan terhadap keluarga, kesantunan kepada sesama, serta sikap penuh kasih sayang.

"Karena itu, peringatan maulid nabi hendaknya kita jadikan selalu menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki akhlak, memperbaiki cara kita bekerja, memperbaiki cara kita bertetangga, dan memperbaiki bagaimana kita harus ikut membangun kehidupan kita secara bersama-sama," ujarnya.

Gubernur mengatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satu upaya yang disebutkannya adalah program satu desa satu sarjana dan satu desa satu hafiz Al-Qur'an setiap tahun.

Gubernur Mirza menargetkan dalam tiga hingga lima tahun ke depan tidak ada desa maupun masjid jami di kampung yang tidak memiliki imam yang hafiz Al-Qur'an. Pemerintah juga ingin keberadaan ulama di desa-desa semakin kuat sehingga dapat ikut mendidik dan membimbing generasi muda.

Menurut Gubernur, pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Peran para ulama, habib, dan majelis keagamaan dibutuhkan untuk menjaga akhlak masyarakat sekaligus mengarahkan generasi muda.

"Maka, para habib, para alim, para ulama, pemerintah tidak bisa melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sendiri. Harus dibantu dengan ulama, harus diarahkan dengan ulama," kata Gubernur.

Lebih jauh, Gubernur Mirza pun menyampaikan apresiasi kepada Majelis Maulid Arbain Lampung, Ketua Majelis Maulid Arbain Lampung 2026 Al Habib Muhammad Syauqi bin Taufiq Al Muhdhor, serta seluruh panitia dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan tersebut.

Gubernur menilai kegiatan seperti Maulid Arbain memiliki peran dalam menjaga akhlak masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia berharap selawat, doa, dan kebersamaan yang terbangun selama kegiatan dapat membawa keberkahan bagi masyarakat Lampung.

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Maulid Arbain Lampung 2026 Al Habib Muhammad Syauqi Al Muhdhor mengatakan penutupan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Maulid Arbain yang telah berlangsung selama sembilan tahun. Ia menyebut perjalanan tersebut diwarnai berbagai pertemuan, perpisahan, serta kontribusi banyak pihak yang menjadi bagian dari keberlanjutan kegiatan.

"Untuk itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia, donatur, dan tuan rumah yang turut andil dalam menyukseskan malam hari ini," ujar Syauqi.

Penutupan Maulid Arbain juga dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, antara lain Kapolda Lampung, unsur Korem 043/Gatam, para habaib, ulama, serta masyarakat. Dalam rangkaian acara tersebut digelar pembacaan ratib dan zikir, pembacaan maulid, mahalul qiyam, serta ceramah agama oleh KH Muhammad Idror Maimoen Zubair, Dr Al Habib Hanif bin Abdurrahman Alatas, dan Dr Al Habib Ali Zainal Abidin Al Kaff.

Selain kegiatan keagamaan, penutupan Maulid Arbain Lampung 2026 juga dirangkaikan dengan ijab kabul pernikahan Muhammad Renaldo Aldriawan dan Siti Fatonah. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang mempertemukan unsur keagamaan, masyarakat, dan pemerintah dalam satu momentum.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan beriringan dengan pembangunan fisik. Penguatan pendidikan, keberadaan ulama dan hafiz di desa, serta pembinaan akhlak diharapkan ikut membentuk generasi muda yang memiliki iman, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Bagi masyarakat Lampung, pendekatan tersebut diarahkan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga manusia yang mampu memanfaatkan dan menjaga hasil pembangunan. Dengan generasi yang berpendidikan, berakhlak, dan menjauhi narkoba serta kegiatan negatif, pemerintah berharap pembangunan Lampung dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. 

Gubernur Lampung Dorong Unila Jadi Motor Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi


BANDAR LAMPUNG --- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Universitas Lampung (Unila) menjadi motor transformasi ekonomi daerah dengan mengembangkan inovasi dan hilirisasi komoditas unggulan Lampung. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi penting untuk mengubah kekayaan sumber daya alam daerah menjadi produk bernilai tambah.

"Unila ke depan setelah 61 tahun ini harus bisa menjadi kampus, menjadi motor transformasi. Bagaimana ekonomi yang diputar ini, yang diubah ini, motor transformasinya adalah Unila," ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Rapat Luar Biasa Senat Unila dalam rangka Dies Natalis ke-61 di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Rabu (23/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung ingin memperkuat keterhubungan antara potensi pangan, industri, sumber daya manusia, dan perguruan tinggi. Ia menilai Unila dapat mengambil peran melalui riset dan inovasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Gubernur mengatakan Lampung memiliki kekuatan utama pada sektor pangan dan pertanian. Provinsi ini memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, nanas, pisang, lada, tebu, kopi, kelapa, kakao, dan kelapa sawit.

Menurut Gubernur Mirza, sekitar 70 persen penduduk Lampung bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karena itu, perubahan harga komoditas secara langsung memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, termasuk daya beli dan tingkat kesejahteraan petani.

Gubernur menilai peningkatan harga komoditas telah memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat Lampung. Ia menyebut pembelian sepeda motor secara tahunan meningkat 20 persen, sedangkan pembelian mobil meningkat 40 persen pada 2026.

Namun, peningkatan harga komoditas dinilai belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung secara maksimal. Gubernur menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung saat ini berada di angka 5,5 persen, sementara target yang ingin dicapai untuk mendukung Indonesia Emas adalah pertumbuhan 8 persen.

Salah satu persoalan yang disebutnya masih dihadapi Lampung adalah rendahnya tingkat hilirisasi. Dari sekitar Rp165 triliun nilai sektor primer, menurut Gubernur, baru sekitar 40 persen yang telah dihilirisasi, sedangkan sekitar 65 persen lainnya masih dijual dalam bentuk bahan mentah.

Karena itu, Pemprov Lampung ingin mendorong hilirisasi dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan dan sumber daya daerah. Gubernur menilai pengembangan industri tidak harus selalu mengandalkan teknologi dari luar, tetapi dapat dikembangkan bersama sumber daya manusia dan perguruan tinggi di Lampung.

"Enggak banyak anak Unila yang terlibat hilirisasi tebu menjadi gula. Enggak banyak anak-anak Unila yang terlibat hilirisasi jagung jadi pakan. Enggak banyak anak-anak Unila yang terlibat hilirisasi dari singkong jadi tapioka, jadi glukosa, jadi sorbitol dan lain-lain," ujar Gubernur.

Ia mengatakan hilirisasi diarahkan untuk memberikan nilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk turunan komoditas yang masih diimpor. Gubernur mencontohkan tapioka yang dikirim ke luar negeri, sementara sejumlah produk turunannya seperti glukosa masih didatangkan dari luar.

Dalam konteks itu, Gubernur Mirza meminta Unila memperkuat peran sebagai pusat inovasi dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan karakter Lampung. Pemprov Lampung juga berharap kerja sama dengan Unila dapat menghasilkan teknologi industri, tenaga kerja, dan model hilirisasi yang dapat diterapkan pada komoditas daerah.

Salah satu kerja sama yang didorong adalah pengembangan National Cassava Center. Gubernur menyebut produktivitas sejumlah komoditas Lampung masih memiliki ruang peningkatan, termasuk padi yang saat ini sekitar 6 ton per hektare dari potensi 10 ton, jagung sekitar 5 ton dari potensi 10 ton, dan singkong sekitar 25 ton dari potensi 40 hingga 60 ton.

Khusus singkong, Gubernur mengatakan Lampung memiliki posisi strategis karena sekitar 70 persen produksi tapioka Indonesia berasal dari daerah ini. Namun, produktivitas singkong Lampung masih di bawah 25 ton, sedangkan negara lain telah mencapai lebih dari 40 ton.

Pemprov Lampung bersama Unila menargetkan pengembangan bibit unggul singkong pada tahun depan. Selanjutnya, pada 2027 produktivitas singkong ditargetkan meningkat dua kali lipat, dengan sasaran produksi tapioka Indonesia dapat menjadi yang terbesar di dunia.

Gubernur mengatakan peningkatan produktivitas singkong akan berdampak langsung kepada masyarakat karena hampir 500.000 penduduk Lampung menggantungkan aktivitas ekonominya pada komoditas tersebut. Peningkatan produksi juga diharapkan membuka peluang pengembangan produk turunan seperti glukosa dan maltosa sekaligus mengurangi impor.

Selain hilirisasi, Gubernur Mirza menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia. Ia menyebut generasi Z dan post-Gen Z mencapai 42,77 persen atau hampir 5 juta orang di Lampung, sehingga kelompok tersebut dinilai menjadi salah satu kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi daerah ke depan.

Karena itu, transformasi ekonomi yang melibatkan Unila diharapkan tidak berhenti pada pengembangan teknologi dan produk. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM, menciptakan lapangan kerja formal, serta memastikan potensi pangan Lampung memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Pada Dies Natalis ke-61, Unila sendiri mengusung semangat "Be Strong" yang diarahkan dari kampus yang kuat menuju kampus yang berdampak. Rektor Unila Lusmeilia Afriani menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari program dan capaian kelembagaan, tetapi juga dari manfaat riset, inovasi, kebijakan, dan pengabdian yang dirasakan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat posisi Unila sebagai penghubung antara pengetahuan, inovasi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan hilirisasi yang berbasis komoditas lokal serta peningkatan produktivitas pertanian, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian Lampung secara berkelanjutan. 

Pemprrov Lampung Perkuat Gerakan Peduli Lingkungan, ASN Diminta Jadi Teladan


Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi kemarau panjang dan meningkatnya titik panas di sejumlah wilayah.

Salah satu langkah yang ditegaskan Pemprov Lampung yakni memperketat pencegahan pembakaran lahan serta melarang pembakaran sampah secara terbuka, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Lukman Pura pada Apel Mingguan di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026).

Gubernur menegaskan bahwa Provinsi Lampung saat ini menghadapi kondisi kemarau panjang yang turut meningkatkan potensi terjadinya karhutla di sejumlah daerah.

“Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Lampung saat ini menghadapi kemarau panjang, tujuh bulan dampak El Nino, curah hujan terendah dalam 30 tahun terakhir,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Berdasarkan pantauan sistem SiPongi KLHK dan BMKG per 19 September 2026, tercatat 127 titik panas di Provinsi Lampung dengan luas lahan terbakar mencapai 322,312 hektare. Peningkatan titik panas antara lain terjadi di Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, Way Kanan, dan Tulang Bawang.

Gubernur menyebut sebagian kejadian karhutla dipicu aktivitas manusia, termasuk pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar termasuk pembakaran sampah yang kemudian merembet ke area lain.

Karena itu, Gubernur menegaskan bahwa larangan membakar lahan bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi bersama.

“Ini bukan angka kecil, ini alam, ini alarm. Maka larangan membakar lahan bukan imbauan, tetapi kewajiban umum hukum,” tegasnya.

Menurut Gubernur, karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta citra daerah.

Untuk itu, seluruh jajaran Pemprov Lampung diminta ikut berperan aktif dalam pencegahan karhutla, termasuk menyosialisasikan larangan pembakaran lahan kepada masyarakat.

Pemprov Lampung juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat kebijakan dan kesiapsiagaan pencegahan karhutla. Upaya tersebut antara lain memastikan perusahaan memiliki unit tanggap darurat, menara pantau, embung, dan pompa, serta mengaktifkan kembali posko karhutla, patroli terpadu, dan satuan tugas hingga tingkat desa dan kelurahan.

Penguatan pencegahan juga dilakukan melalui edukasi lingkungan. Gubernur meminta Program Adiwiyata terus diperkuat melalui edukasi kepada peserta didik dengan melibatkan Saka Kalpataru dan Pramuka Peduli.

Edukasi tersebut diarahkan untuk membangun kebiasaan menjaga kebersihan, memilah sampah, menghemat air dan energi, serta menanam pohon sejak dari lingkungan sekolah.

Sementara itu, khusus di lingkungan pemerintahan, Gubernur menegaskan larangan pembakaran sampah secara terbuka bagi seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

“Saya larang seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk melakukan pembakaran sampah terbuka di lingkungan kantor maupun di rumah. Manfaatkan TPS3R dan bank sampah yang sudah kita bangun, kita harus menjadi teladan,” tegasnya.

Gubernur meminta ASN dan seluruh perangkat daerah tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga menjadi contoh langsung dalam menjaga lingkungan.
Kebiasaan tersebut dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta menggunakan listrik dan air secara bijak.

“Hal-hal kecil seperti itu kalau dilakukan bersama akan menjadi gerakan besar,” tegas Gubernur.

Melalui penguatan pencegahan, kesiapsiagaan, pengawasan, dan edukasi tersebut, Pemprov Lampung mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah karhutla, terutama selama kondisi kemarau masih berlangsung.

Pemprov Lampung Dorong Keseimbangan Konservasi Gajah dan Aktivitas Masyarakat


Lampung Timur --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau progres kegiatan mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, Minggu (20/9/2026).

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Menteri Kehutanan ke Provinsi Lampung untuk melihat langsung perkembangan pembangunan dan fasilitas yang disiapkan dalam mendukung penanganan interaksi antara gajah liar dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Rangkaian kunjungan dimulai setelah Menteri Kehutanan beserta rombongan tiba di Bandara Raden Inten II Lampung pada pagi hari. Dari bandara, rombongan kemudian menempuh perjalanan darat sekitar 2 jam 21 menit menuju kawasan TN Way Kambas.

Setibanya di TNWK Gubernur bersama Menteri Kehutanan mengikuti diskusi mengenai pembangunan mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera di TNWK.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Brigjen TNI Sriyanto memaparkan progres pembangunan yang dilakukan di TNWK sekaligus memastikan pembangunan fasilitas mitigasi dapat mendukung pengelolaan interaksi gajah secara lebih terencana.

Kegiatan kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Mirza dan Menhut Raja Juli dengan meninjau sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi interaksi gajah. Peninjauan meliputi holding room, command center, playground, hingga area simbolis pelepasan gajah.

Rombongan juga melihat main area ceremonial dan menara pandang serta jembatan gantung. Dari titik-titik tersebut, pemerintah pusat dan daerah melihat secara langsung kesiapan sarana pendukung pengelolaan kawasan sekaligus upaya memperkuat edukasi dan konservasi gajah Sumatera.

Setelah meninjau sejumlah fasilitas utama, Gubernur Mirza dan Menhut melanjutkan perjalanan singkat menuju area UMKM di kawasan TNWK. Area tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan untuk melihat keterkaitan antara kegiatan konservasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

TN Way Kambas merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Lampung yang memiliki ekosistem hutan dataran rendah dan menjadi habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera. Dokumen Kementerian Kehutanan mencatat TN Way Kambas sebagai salah satu lokasi aksi mitigasi di Provinsi Lampung yang memerlukan kegiatan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Upaya penanganan interaksi manusia dan satwa liar menjadi penting karena keberadaan gajah tidak hanya berkaitan dengan perlindungan satwa, tetapi juga menyangkut keamanan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Kehutanan sebelumnya juga telah mengembangkan berbagai pendekatan dalam penanganan konflik satwa liar, termasuk pemantauan pergerakan satwa dan penguatan pengelolaan kawasan. Dalam dokumen Ditjen KSDAE, pemasangan GPS collar disebut sebagai salah satu strategi untuk menangani konflik manusia dan gajah liar sekaligus mempelajari pergerakan satwa.

Kunjungan Menteri Kehutanan ke Lampung juga turut didampingi sejumlah pejabat Kementerian Kehutanan, di antaranya Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Staf Ahli Menteri, serta sejumlah direktur terkait konservasi dan pengelolaan kawasan.

Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia juga turut hadir dalam kunjungan tersebut. Mereka antara lain Ambassador Kaja Glomm serta perwakilan bidang iklim dan kehutanan Anja Lillegraven, Livia Costa Kramer, dan Susilo Ady Kuncoro.

Kehadiran perwakilan Norwegia dalam agenda tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap isu kehutanan, konservasi, iklim, dan pengelolaan ekosistem dalam rangkaian kunjungan di Lampung. Namun, agenda utama kunjungan tetap berfokus pada peninjauan progres mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera di TN Way Kambas.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kunjungan tersebut turut memastikan pemerintah daerah terlibat dalam penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya perlindungan satwa dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan.

Secara ekologis, TN Way Kambas memiliki posisi penting sebagai kawasan konservasi di Lampung. Data Kementerian Kehutanan mencatat kawasan TN Way Kambas dalam berbagai program konservasi dan pemulihan ekosistem, termasuk pengembangan pengelolaan kawasan serta pelibatan masyarakat.

Bagi Lampung, penguatan mitigasi interaksi gajah tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan populasi gajah Sumatera, tetapi juga mengurangi potensi gangguan terhadap masyarakat di sekitar kawasan. Pengelolaan yang semakin baik diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan satwa, kelestarian hutan, dan aktivitas sosial-ekonomi warga.

Desa TAPIS Hadirkan Pemberdayaan Perempuan Berbasis Potensi Lokal


Lampung Timur – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, mencanangkan Program Desa TAPIS (Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Selasa (15/9/2026).

Pencanangan Desa TAPIS merupakan bagian dari pembinaan TP PKK Provinsi Lampung yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui program ini, keluarga, khususnya perempuan, didorong untuk mengembangkan potensi dan sumber daya di lingkungan sekitar sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga.

Di Desa Nibung, pembinaan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga dan masyarakat, mulai dari pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan, pengelolaan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, kegiatan kelompok wanita tani (KWT), pelayanan Posyandu, hingga pembinaan keluarga dan literasi anak.

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari yang akrab di sapa Batin Wulan mengatakan pencanangan Desa TAPIS menjadi bagian dari upaya memperkuat peran keluarga melalui pembinaan 10 Program Pokok PKK secara berkesinambungan.

“Kegiatan pencanangan Desa TAPIS merupakan satu wujud komitmen Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung dalam upaya memperkuat peran keluarga melalui pembinaan yang berkesinambungan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK,” ujar Batin Wulan.

Menurutnya, penguatan peran keluarga perlu diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan ekonomi keluarga.

Hal tersebut terlihat saat Batin Wulan meninjau Kebun PKK Desa Nibung yang dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman, seperti tanaman obat keluarga (TOGA), singkong, daun bawang, cabai, dan tanaman lainnya.

Ia mengapresiasi kader PKK yang telah memanfaatkan lahan untuk kegiatan produktif. Selain pemanfaatan hasil tanaman, ia juga mendorong pengelolaan limbah agar dapat digunakan kembali sebagai pupuk atau kebutuhan lainnya.

“Ini luar biasa, ibu-ibu sudah memanfaatkan lahan dengan menanam berbagai tanaman. Tidak hanya tanamannya yang dimanfaatkan, tetapi limbahnya juga bisa diolah kembali sehingga tidak terbuang,” katanya.

Pengembangan potensi lokal juga dilakukan melalui KWT Desa Nibung yang mengelola kebun dengan berbagai tanaman hortikultura. Dalam kunjungan tersebut, Batin Wulan turut memanen terong dan kacang panjang yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat maupun dijual sebagai tambahan pendapatan.

Selain lahan produktif, masyarakat Desa Nibung mengembangkan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah yang dikelola KWT. Sampah rumah tangga dipilah dan sebagian diolah menjadi berbagai kerajinan, seperti tas, pot bunga, piring, dan produk kreatif lainnya.

Upaya tersebut dinilai dapat menghubungkan kepedulian terhadap lingkungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

“Ini kreatif, luar biasa. Sampah bisa dimanfaatkan menjadi barang berguna dan bernilai ekonomis, dan yang paling penting lingkungan menjadi bersih,” ujarnya.

KWT Desa Nibung juga aktif menyosialisasikan pemilahan sampah rumah tangga kepada masyarakat. Kebiasaan tersebut didorong untuk dimulai dari keluarga, khususnya dengan mengajak para ibu memilah sampah sejak dari rumah.

Penguatan keluarga juga dilakukan melalui pelayanan Posyandu yang ditinjau Batin Wulan selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, ia melihat pemeriksaan balita dan ibu serta pemberian bantuan gizi kepada keluarga penerima manfaat.

Ia mengingatkan orang tua untuk memastikan anak mendapatkan makanan sehat dan bergizi serta mengikuti pemeriksaan secara rutin sebagai bagian dari upaya bersama mencegah stunting.

“Anak-anak harus mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Pemeriksaan juga harus dilakukan secara teratur agar kita bisa bersama-sama mengurangi stunting,” katanya.

Selain kesehatan, pembinaan keluarga dilakukan melalui kegiatan Pokja PKK. Materi yang diberikan mencakup pendampingan anak dalam menghadapi perkembangan era digital serta edukasi keluarga mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

Batin Wulan berharap materi tersebut tidak hanya dipahami oleh kader, tetapi juga diteruskan kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing.

“Tadi ibu-ibu sudah menerima berbagai materi. Insyaallah ilmu yang didapat bisa diterapkan dan dibagikan kembali kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai Bunda Literasi Lampung, Batin Wulan juga berinteraksi bersama anak-anak yang mengikuti kegiatan membaca. Ia mendorong keluarga dan masyarakat untuk terus membangun kebiasaan membaca sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, sejumlah bantuan disalurkan untuk mendukung kegiatan masyarakat. TP PKK Provinsi Lampung memberikan 100 bibit cabai, dua oven masak, serta hibah Al-Qur’an untuk kader PKK, kelompok UP2K, dan masjid di Desa Nibung.

Bantuan juga diberikan melalui sejumlah perangkat daerah dan lembaga, antara lain 100 paket bingkisan dan makanan tambahan bagi balita, buku cerita rakyat Lampung, dua kursi roda dan dua alat bantu dengar, lima jamban sehat, serta 20 paket sembako bagi keluarga berisiko stunting. Baznas turut memberikan bantuan sembako dan beasiswa Hafiz Al-Qur’an.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, diserahkan pula empat unit mesin jahit kepada penerima manfaat. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha bagi keluarga.

“Mudah-mudahan dengan bantuan mesin jahit ini ibu-ibu bisa semakin produktif dan mendapatkan pesanan yang lebih banyak,” ujarnya.

Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi menyampaikan apresiasi atas pencanangan Desa TAPIS di Desa Nibung. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai bagian dari pembangunan daerah.

“Pencanangan program Desa TAPIS ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Melalui sinergi lintas sektor, kita berharap dapat mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, serta mampu berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Azwar.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur siap mendukung pelaksanaan program tersebut dan berharap Desa Nibung dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, menurunkan stunting, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Menutup rangkaian kegiatan, Batin Wulan menegaskan bahwa pencanangan Desa TAPIS bukan menjadi akhir dari pembinaan, melainkan awal untuk terus melihat perkembangan dan memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pencanangan dan program pembinaan hari ini tidak berhenti sampai di sini. Akan ada monitoring berkelanjutan untuk melihat perkembangannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat desa,” tegasnya.

Ia juga mengajak pemerintah desa, kader PKK, kader Posyandu, perangkat daerah, serta masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam menjalankan program Desa TAPIS.

“Keberhasilan program PKK merupakan keberhasilan kita bersama. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi demi terwujudnya keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera menuju Lampung Maju Indonesia Emas,” pungkasnya.

Gubernur Mirza Dorong Penataan Pertanahan untuk Wujudkan Ekonomi Lampung yang Lebih Maju

 


Lampung Selatan — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendorong penyelesaian konflik pertanahan yang telah membendung potensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung selama puluhan tahun. 

Hal tersebut disampaikannya  dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan dan Penyelesaian Reforma Agraria Provinsi Lampung yang dihadiri Kapolda Lampung, Kanwil ATR/BPN, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di GSG Presisi Polda Lampung, Senin (14/09/2026). 

Gubernur menekankan bahwa tanah merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat Lampung, di mana sektor pertanian, perkebunan, dan pangan menjadi tulang punggung perekonomian daerah. 

Kendati demikian, pesatnya pertumbuhan penduduk dan tingginya potensi investasi di masa lalu kerap diwarnai konflik agraria baik antarwarga, masyarakat dengan perusahaan, maupun masyarakat dengan pemerintah yang belum terselesaikan secara tuntas. 

“Bagi masyarakat kita, tanah adalah tempat kehidupan untuk tumbuh. Banyak konflik yang terjadi selama lebih dari 20 tahun akibat pembiaran dan ketidaktegasan. Ke depan, demi kemajuan bersama, kita harus berani merapikan tata kelola tanah ini melalui skema Reforma Agraria dengan segala konsekuensinya,” tegas Gubernur.

Gubernur meminta para Bupati dan Wali Kota di Provinsi Lampung untuk serius serta proaktif dalam memetakan dan menyelesaikan sengketa tanah di wilayah masing-masing tanpa keraguan politik. Gubernur menegaskan bahwa fondasi utama dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah kepastian hukum serta rasa keadilan di tengah masyarakat. 

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf mengungkapkan bahwa berdasarkan data pemetaan kepolisian, tercatat kurang lebih 47 titik konflik pertanahan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung. 

Kapolda menjelaskan bahwa penanganan konflik agraria tersebut ditempuh melalui dua skema utama, yakni skema Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Realisasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (plasma 20 persen) bagi pemegang HGU, serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 terkait Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 

“Dari total kasus yang ada, sekitar 45 persen yang menggunakan skema PP 26 Tahun 2021 telah terealisasi. Sisa 55 persen saat ini terus kita upayakan percepatannya dengan mengimbau dan mendorong pemerintah daerah menagih komitmen perusahaan pemegang HGU,” ujar Kapolda Lampung 

Kapolda Lampung menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan langkah-langkah persuasif, dialog, dan mediasi guna menghindari terjadinya konflik terbuka. Namun demikian, Kapolda Lampung mengingatkan agar perusahaan pemegang HGU tidak mengabaikan aturan dan komitmen yang telah ditetapkan. 

“Sesuai aturan PP 26 Tahun 2021, sanksi bagi perusahaan yang tidak mengindahkan kewajiban bersifat berjenjang, mulai dari teguran administratif, pembekuan izin usaha perkebunan, hingga pencabutan izin dan pengenaan denda yang akan disetorkan ke kas negara atau daerah,” tegas Kapolda. 

Melalui Rakor Reforma Agraria ini, Pemprov Lampung dan Polda Lampung meminta seluruh Bupati dan Wali Kota segera membentuk tim khusus yang melibatkan Forkopimda, BPN, akademisi, serta tokoh adat setempat untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, hingga validasi data konflik tanah di lapangan secara transparan. 

Gubernur Lampung mengapresiasi  komitmen dan keberanian jajaran Polda Lampung serta seluruh instansi terkait dalam mengawal agenda Reforma Agraria dan penyelesaian masalah pertanahan di Bumi Ruwa Jurai. 

“Saya mengapresiasi keseriusan dan keberanian Pak Kapolda serta jajaran yang turun langsung menangani sengketa ini. Mari kita berdiri di atas kebenaran. Saya minta seluruh jajaran dari tingkat camat hingga kepala desa untuk tidak main-main dalam urusan tanah agar kita bisa menatap masa depan Lampung yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkas Gubernur.

Gubernur Mirza Dorong Fatayat NU Lampung Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas SDM


Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendorong Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Lampung memperkuat pemberdayaan perempuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari upaya menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Menurut Gubernur Mirza, peningkatan kualitas perempuan menjadi penting karena lebih dari separuh penduduk Lampung merupakan perempuan. Peran perempuan yang semakin produktif dan berdaya dinilai akan berpengaruh langsung terhadap kekuatan ekonomi, keluarga, serta kualitas generasi penerus di Lampung.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pengurus Wilayah Fatayat NU Lampung Masa Khidmah 2026-2031 di Ballroom Radisson Hotel Bandar Lampung, Minggu (13/9/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema Strengthening Woman's Leadership for Sustainable Community Empowerment.

Gubernur Mirza mengatakan Lampung saat ini merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera. Kondisi tersebut membuat pembangunan tidak bisa lagi hanya mengandalkan ketersediaan lahan dan sektor berbasis sumber daya alam, tetapi harus bergeser pada penguatan kualitas manusia.

"Dulu satu hektar bisa untuk menghidupi tiga atau empat keluarga. Tapi ke depan, kita tidak bisa lagi mengandalkan tanah kita untuk jadi penghidupan. Kita harus mengandalkan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.

Ia menilai Fatayat NU memiliki posisi strategis dalam agenda tersebut karena organisasi ini telah menjadi ruang kaderisasi perempuan dari berbagai daerah di Lampung. Menurut dia, keberhasilan kader Fatayat yang telah menduduki berbagai posisi publik menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kader yang dibentuk organisasi tersebut.

Gubernur Mirza menyebut terdapat kader Fatayat yang pernah menjadi wakil gubernur, bupati, wakil bupati, hingga anggota DPRD. Ia mencatat sebanyak 37 kader perempuan disebut telah menjadi anggota DPRD, yang menurutnya menunjukkan bahwa proses kaderisasi organisasi telah menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dipercaya masyarakat.

Karena itu, ia meminta Fatayat tidak berhenti pada kaderisasi internal, tetapi memperluas manfaatnya kepada perempuan di desa dan berbagai lapisan masyarakat. Penguatan tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui pendidikan, kewirausahaan, UMKM, serta berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi.

"Saya berharap Fatayat membentuk kader-kadernya karena kader yang kuat ini akan memengaruhi masyarakat. Bukan hanya satu tokoh, dua tokoh, tapi dari rumah-rumah yang kuat," kata Gubernur.

Menurut Gubernur, penguatan perempuan juga berkaitan erat dengan bonus demografi yang sedang dihadapi Lampung. Ia menyebut sekitar 70 persen penduduk Lampung berada pada usia angkatan kerja, yakni 15 hingga 65 tahun, tetapi besarnya jumlah penduduk usia produktif harus diikuti dengan peningkatan produktivitas.

Ia mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut. Ketika perempuan memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha, kontribusinya tidak hanya meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat kualitas generasi berikutnya.

"Yang umur 20 sampai umur 30, ini akan mengalami masa Indonesia Emas. Target Indonesia Emas ada di Fatayat. Yang umur 30 sampai 45, dia akan mendidik anak-anak yang menjadi penerus bangsa," ujar Gubernur.

Gubernura Mirza juga mengaitkan penguatan perempuan dengan persoalan sosial dan pendidikan keluarga. Ia menyinggung tingginya angka perceraian di Lampung yang didominasi cerai gugat serta dampaknya terhadap kondisi anak, termasuk munculnya persoalan motivasi belajar setelah orangtua bercerai.

Karena itu pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara menyeluruh, baik untuk meningkatkan produktivitas ekonomi maupun memperkuat peran perempuan dalam keluarga. Fatayat diharapkan dapat menjadi salah satu mitra pemerintah dalam menjalankan agenda tersebut hingga tingkat desa.

Dalam bidang ekonomi, Gubernur Mirza mendorong Fatayat ikut mengambil bagian dalam hilirisasi komoditas unggulan Lampung. Ia mengatakan Lampung memiliki banyak komoditas pertanian, tetapi baru sekitar 40 persen yang telah dihilirisasi di daerah.

"Kita ingin menghilirisasi semua komoditas yang ada di Provinsi Lampung. Kita ada banyak sekali komoditas pertanian, tapi baru 40 persen yang dihilirisasi," kata Gubernur. Ia mengatakan pemerintah akan mendorong dukungan terhadap UMKM yang berbasis komoditas lokal agar perempuan juga dapat mengambil peran dalam rantai nilai ekonomi tersebut.

Selain penguatan ekonomi, Gubenur Mirza meminta Fatayat membangun budaya organisasi yang terbuka, inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Menurut dia, inovasi perlu berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan tradisi dan kultur yang menjadi kekuatan masyarakat.

Ia menilai budaya dan kultur memiliki peran penting dalam menjaga karakter masyarakat di tengah perkembangan media sosial dan perubahan zaman yang semakin cepat. Karena itu, organisasi kemasyarakatan seperti NU dan badan otonomnya dinilai dapat menjadi bagian dari benteng sosial sekaligus ruang pembentukan karakter.

Gubernut Mirza berharap Fatayat NU dapat menjadi role model bagi perempuan di Lampung, terutama melalui kader-kader yang berada di tingkat kecamatan dan desa. Para kader tersebut diharapkan menjadi tempat perempuan lain belajar, memperoleh pendampingan, mengembangkan kemampuan ekonomi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

"Saya rasa, di Fatayat sudah teruji kualitas kadernya. Tadi kita melahirkan pemimpin-pemimpin," ujar Mirza. Ia menyampaikan terima kasih kepada Fatayat NU yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dan ikut membentuk kader untuk membawa kemajuan bagi Lampung.

Sementara itu, Plt Ketua PP Fatayat NU Dewi Winarti mengatakan kepengurusan baru memiliki tantangan untuk meningkatkan kaderisasi, program, dan pelayanan organisasi selama masa khidmat 2026-2031. Ia berharap struktur lembaga yang telah dibentuk dapat bergerak memberikan layanan nyata kepada masyarakat Lampung, termasuk dalam perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ekonomi.

Ketua PWNU Lampung Puji Rahardjo mengatakan pelantikan tersebut menunjukkan regenerasi NU di Lampung, khususnya di kalangan perempuan, berjalan dengan baik. Ia berharap Fatayat terus bersinergi dengan badan otonom NU lainnya untuk memberikan pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan penguatan kaderisasi, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi hingga tingkat desa, Pemerintah Provinsi Lampung berharap perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat produktivitas masyarakat, kualitas keluarga, serta menciptakan SDM Lampung yang lebih siap menghadapi bonus demografi dan persaingan tenaga kerja di masa mendatang.

Benahi Tata Niaga Beras, Gubernur Mirza Dorong KDMP Terintegrasi dengan Perpadi dan Perbankan


Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam membenahi tata niaga komoditas beras dari hulu ke hilir. Langkah strategis tersebut diwujudkan dengan mendorong integrasi kelembagaan antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), BUMDes, serta sektor perbankan.

​Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (10/9/2026).

​Dalam arahannya, Gubernur memaparkan bahwa Lampung merupakan lumbung pangan nasional dengan kontribusi produksi mencapai 3,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 1,7 juta ton beras. Dari jumlah tersebut, konsumsi masyarakat Lampung hanya berada di kisaran 800 ribu ton per tahun sehingga daerah ini mencatatkan surplus beras lebih dari 900 ribu ton.

​Meski demikian, Gubernur menyoroti adanya anomali tata niaga dimana produsen gabah justru kerap dihadapkan pada lonjakan inflasi harga beras dan penurunan operasional penggilingan padi lokal akibat rantai pasok yang terlalu panjang.

​"Di era 80-an, 90-an, lumbung pasokan beras itu ada di kota-kota, ada di desa masing-masing. Tidak ada gejolak lonjakan pasokan beras berlebih. Kebutuhan beras terserap dengan baik," ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengulas transformasi sistem logistik beras.

​Gubernur menambahkan, terbukanya akses logistik tanpa proteksi kelembagaan desa memicu pembelian gabah secara masif oleh korporasi luar daerah yang berakibat pada berhentinya aktivitas usaha penggilingan kecil di tingkat lokal.

​"Di Provinsi Lampung, gabah melimpah, produksi melimpah. Tapi saat tidak musim panen, setiap tahun ada 200 rice milling yang roboh, bangkrut. Kenapa? Inflasi tinggi. Padahal produksi beras tinggi. Tapi inflasi beras ikut tinggi," ungkapnya.

​Menjawab tantangan tersebut, Gubernur menginstruksikan KDMP untuk bertindak sebagai simpul agregator penyerap hasil panen petani di tingkat desa guna memotong rantai distribusi yang selama ini mencapai 7 hingga 8 tingkatan pedagang perantara.

​"KDMP ini instrumen yang tepat. Manajernya sudah siap, pengurus sudah siap. Sekarang bagaimana integrasinya dengan Perpadi dan perbankan seperti Bank Mandiri. Perpadi yang punya penggilingan, KDMP yang menyerap di desa," tutur Gubernur.

​Guna memastikan efektivitas penyerapan di lapangan, Gubernur menekankan pentingnya kecepatan likuiditas perbankan agar koperasi memiliki modal kerja yang memadai guna melakukan pembayaran tunai kepada para petani.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto Soedarmono menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan tindak lanjut arahan Menteri Koperasi guna memastikan kesiapan permodalan KDMP berjalan seiring dengan persiapan regulasi dan infrastruktur gerai secara nasional.

​"Tupoksi kami adalah memberikan pinjaman, bukan hibah, pinjaman kepada koperasi. Mau simpan pinjam mau non simpan pinjam, sekarang KDMP juga sama, bisa kita berikan. Sifatnya yang di Lampung ini adalah sebagai suatu piloting yang pastinya kami akan dukung," ujar Krisdianto.

​Terkait suku bunga, Krisdianto memaparkan bahwa pembiayaan LPDB menawarkan skema yang jauh lebih terjangkau dan akuntabel bagi koperasi desa dibandingkan bunga perbankan konvensional. 

​Guna mengantisipasi kebutuhan permodalan kerja yang mendesak seperti penyerapan gabah petani setempat, LPDB menyiapkan skema transisi (bridging) dengan menunjuk koperasi besar binaan Kemenkop sebagai orang tua asuh pendamping.

​"Karena kita tahu tidak semua KDMP bisa dengan segera mengakses dengan adanya Permenkop 9 karena butuh waktu, makanya kita membedakan mana yang butuhnya cepat. Kalau butuhnya cepat, makanya Pak Menteri menugaskan kepada kami membuat program namanya Koperasi Orang Tua Asuh. Yang nantinya dia yang akan membantu sementara waktu saja, tidak selamanya, sampai dengan koperasi KDMP ini berproses di LPDB," jelas Krisdianto.

​Pada tahap awal, pola pembinaan dan pembiayaan terpadu ini akan diujicobakan pada satu hingga tiga KDMP di Lampung, utamanya koperasi yang telah memiliki fondasi kelembagaan kuat. Selain aspek permodalan gerai dan pangan, LPDB membuka peluang pembiayaan langsung alat pengering gabah (dryer) dan cold storage untuk menjaga stabilitas rantai pasok komoditas lokal.

Dampak Erupsi Menurun, Sekolah Kembali Dibuka dan Penerbangan Mulai Normal


Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan mengembalikan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah mulai Rabu (9/9/2026), setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menunjukkan kecenderungan membaik dan paparan abu vulkanik berkurang.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, kondisi kualitas udara, serta hasil pemantauan di lapangan. Sekolah tetap diminta menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.

"Karena adanya perbaikan kualitas udara, kemudian erupsi dengan durasi yang semakin pendek dan lain sebagainya, maka kami memutuskan besok untuk kembali melakukan pembelajaran di sekolah," ucap Wagub Jihan dalam konferensi pers di Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Selasa (8/9/2026).

Pada kegiatan tersebut Wagub Jihan menyampaikan perkembangan penanganan dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk kondisi erupsi, kualitas udara, kesehatan masyarakat, transportasi, pendidikan, dan langkah mitigasi di wilayah terdampak.

Berdasarkan hasil pemantauan, Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami erupsi sebanyak empat kali pada pagi hingga siang hari. Erupsi terjadi sekitar pukul 05.00, 05.34, 07.49, dan 11.34 WIB dengan durasi masing-masing kurang dari 20 detik.

Aktivitas erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimal sekitar 50 milimeter. Kondisi angin bergerak menuju barat laut dan utara dengan kecepatan rendah sehingga arah sebaran abu mengikuti kondisi angin, sementara paparan abu pada Selasa disebut berkurang secara signifikan.

Dari sisi kualitas udara, pemantauan di Bandar Lampung dan sekitarnya menunjukkan parameter PM10 dan PM2.5 berada dalam kategori sedang. Konsentrasi sulfur dioksida (SO2) di sejumlah wilayah Bandar Lampung masih berada pada kisaran 210 hingga 223 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Lampung Selatan tercatat jauh lebih rendah, yakni 39,6 mikrogram per meter kubik.

Dengan kondisi tersebut, sekolah yang sebelumnya menerapkan pembelajaran jarak jauh selama dua hari akan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kebijakan ini berlaku untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang sebelumnya terdampak paparan abu vulkanik.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico menjelaskan, selama pembelajaran dialihkan secara daring, sekolah tidak hanya melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, tetapi juga melakukan pembersihan lingkungan dan ruang kelas. Pembersihan dilakukan melalui koordinasi kepala sekolah, guru, petugas kebersihan, serta BPBD setempat.

Pembersihan difokuskan pada enam wilayah yang terdampak, yakni Bandar Lampung, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Pesisir Barat. Pemprov Lampung memastikan lingkungan sekolah dan ruang kelas telah dibersihkan sebelum digunakan kembali untuk pembelajaran tatap muka.

Di sektor kesehatan, Pemprov Lampung masih menemukan peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Namun, Wagub Jihan mengatakan kondisi tersebut masih dalam kendali dan ketersediaan logistik, termasuk masker dan alat pelindung diri di fasilitas kesehatan, masih mencukupi.

Data Dinas Kesehatan Lampung per Selasa mencatat 2.416 kasus ISPA yang terhimpun. Selain itu, terdapat 23 kasus pneumonia, 68 influenza, 67 asma, 79 penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), 23 heat stroke, serta 66 kasus penyakit kulit dan keluhan lainnya.

Pemprov Lampung juga telah membentuk tim krisis kesehatan dan menyiapkan langkah distribusi obat-obatan maupun masker apabila fasilitas kesehatan di wilayah pesisir membutuhkan tambahan logistik. Wilayah yang paling dekat dengan Gunung Anak Krakatau, terutama kawasan pesisir Lampung Selatan, menjadi perhatian dalam penanganan dampak erupsi.

Untuk mengurangi paparan abu vulkanik, pemerintah juga mendistribusikan masker serta melakukan penyiraman di sejumlah wilayah terdampak. Pusdalops BPBD Provinsi Lampung melakukan pemantauan dan diseminasi informasi setiap enam jam, sementara BPBD kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan serta koordinasi lintas sektor.

Pada sektor transportasi, kondisi penerbangan di Bandara Radin Inten II berangsur normal. Bandara melakukan pembersihan runway, taxiway, dan apron menggunakan kendaraan ARF serta water blasting sebelum kembali melayani penerbangan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan pelayanan pelayaran di Selat Sunda tetap berjalan normal tanpa penundaan. Sementara itu, Bandara Radin Inten II kembali beroperasi sekitar pukul 10.00 WIB setelah hasil pemeriksaan paparan abu vulkanik dinyatakan negatif; pada hari yang sama diperkirakan terdapat sekitar 10 penerbangan yang melakukan aktivitas take off dan landing.

Meski kondisi membaik, Pemprov Lampung meminta masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat berada di luar ruangan, membatasi aktivitas fisik yang tidak mendesak, menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah ketika terjadi paparan abu, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan.

Wagub Jihan juga mengingatkan masyarakat agar tidak panik atau melakukan panic buying, termasuk membeli masker secara berlebihan. Di sisi lain, penjual masker dan alat kesehatan diminta tidak menaikkan harga secara tidak wajar untuk mengambil keuntungan dari situasi erupsi.

Dengan kembalinya pembelajaran tatap muka, normalisasi penerbangan, pelayanan pelayaran yang tetap berjalan, serta penguatan layanan kesehatan dan mitigasi abu vulkanik, Pemprov Lampung berharap aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap tanpa mengabaikan keselamatan. Pemerintah juga akan terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi terbaru di lapangan. 

Wagub Jihan Tinjau Destana di Lampung Selatan, Perkuat Kesiapsiagaan dan Perlindungan Warga melalui Bantuan Masker Hadapi Paparan Abu Gunung Anak Krakatau


LAMPUNG SELATAN ----- Pemerintah Provinsi Lampung bergerak merespons dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dengan memperkuat kesiapsiagaan dan perlindungan warga di wilayah terdampak.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela turun langsung meninjau Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (6/9/2026). Desa tersebut merupakan salah satu Desa Tangguh Bencana (Destana).

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, sekaligus mendorong distribusi masker bagi masyarakat.

Wagub Jihan mengatakan, langkah tersebut merupakan respons cepat dan bentuk kesiapsiagaan pemerintah atas situasi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Ia menyampaikan salah satu langkah yang perlu segera dilakukan adalah mengaktifkan posko siaga bencana di Desa Tangguh Bencana (Destana), khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Hal itu dinilai penting menyusul paparan abu vulkanik yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Lampung.

"Untuk itu, kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan. Destana harus menjadi contoh dalam penanganan kebencanaan. Aktivitas kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana harus dipersiapkan dengan baik, dimulai dari desa-desa tangguh bencana yang berada di Kabupaten Lampung Selatan," ujar Wagub Jihan. 

Menurutnya, hal tersebut menjadi penting mengingat Gunung Anak Krakatau memiliki radius yang relatif dekat dengan wilayah Lampung Selatan.

Ia meminta dalam pelaksanaannya, kepala desa menjadi penanggung jawab di masing-masing Destana.

Selanjutnya, perlu ditetapkan person in charge (PIC) atau penanggung jawab pada setiap bidang, di antaranya PIC kesehatan, PIC logistik, PIC evakuasi, serta bidang lain yang diperlukan agar langkah penanganan dapat segera ditindaklanjuti.

"Pastikan komunikasi tetap aktif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk BPBD, BMKG, dan terutama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal ini, koordinasi di wilayah Desa Maja dan sekitarnya perlu dilakukan secara aktif dan berkelanjutan," kata Jihan.

Ia mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui kanal-kanal informasi resmi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Jihan juga meminta masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

"Partikel abu vulkanik berbeda dengan debu biasa. Ini berbahaya apabila tidak menggunakan masker," ujarnya.

Selain perlindungan pernapasan, aspek kesehatan lainnya juga menjadi perhatian, terutama terkait perlindungan makanan, air minum, dan sumber air.

Jihan mengimbau agar wadah makanan, bak penampungan, sumur, dan sumber air lainnya ditutup untuk mencegah kontaminasi abu vulkanik. Masyarakat juga diminta memastikan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari berasal dari sumber yang bersih.

Selain itu, puskesmas diminta untuk disiagakan guna mengantisipasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Dalam menghadapi paparan abu vulkanik ini, kita harus tetap waspada, tetapi jangan sampai menimbulkan kepanikan," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang, waspada, serta tidak menyebarkan informasi yang belum valid.

"Karena itu, saya mengimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap tenang, waspada, serta tidak menyebarkan informasi yang belum valid. Mari kita bersama-sama memantau informasi yang telah dikonfirmasi melalui kanal resmi pemerintah," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Jihan bersama BPBD Provinsi Lampung juga membawa sejumlah logistik untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat, antara lain masker dan oksigen konsentrator.

"Oksigen konsentrator nanti akan kami titipkan kepada Puskesmas Kalianda agar dapat dimanfaatkan," kata Jihan.

Ia berharap seluruh pihak dapat terus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi untuk menghadapi dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

"Mari kita bersama-sama berdoa agar tidak terjadi kondisi yang lebih buruk dan situasi dapat segera kembali aman serta kondusif," pungkasnya.

Intermezzo

Travel

Teknologi