BALAM POST

Berita Utama

Peristiwa

Showbiz


Foto

Video

  

Gubernur Lepas Peserta Bank Lampung RUN 2026, Apresiasi Kontribusi untuk UMKM


Bandar Lampung -- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Bank Lampung yang dikemas dalam acara Bank Lampung RUN 2026 di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (08/02/2026). 

Acara yang diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat di Provinsi Lampung. 

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Lampung atas dedikasi selama enam dekade dalam melayani masyarakat. Menurutnya, usia 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang membuktikan ketangguhan Bank Lampung dalam beradaptasi dan bertumbuh. 

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada Bank Lampung. Ini bukan sekedar angka di kalender, melainkan perjalanan panjang penuh dedikasi. Jika pembangunan ibarat membangun rumah, maka fondasinya adalah kepercayaan masyarakat. Bank Lampung telah berhasil menjaga fondasi itu hingga menjadi bank daerah yang besar dan membanggakan," ujar Gubernur. 

Gubernur juga menyoroti peran strategis Bank Lampung dalam menjangkau pelosok daerah. Dengan populasi Lampung yang mencapai 9,5 juta jiwa, kehadiran Bank Lampung hingga ke desa-desa telah menjadi penggerak roda ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM. 

"Ke depan, tantangan perbankan semakin besar dengan perubahan teknologi yang cepat. Saya berharap Bank Lampung terus adaptif, inovatif, dan transparan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar kita bisa maju bersama," tambah Gubernur.

Sementara itu, Pjs. Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bank Lampung RUN tahun ini merupakan tahun kedua. Ia menegaskan bahwa kehadiran ribuan peserta menjadi bukti bahwa Bank Lampung adalah milik seluruh masyarakat Lampung. 

"Kehadiran lebih dari 5.000 peserta hari ini adalah energi positif bagi kami untuk terus bergerak maju. Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah, pada hari ini kami juga melaksanakan pengundian hadiah utama Tabungan Lokal dengan total hadiah sebesar Rp1 miliar," jelas Indra. 

Indra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Lampung selaku pemegang saham atas dukungan yang berkelanjutan. Ia berkomitmen bahwa Bank Lampung akan terus bertransformasi memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan demi menjadi penggerak utama ekonomi daerah. 

"Kami bertekad untuk terus bertransformasi menjadi bank daerah yang sehat, kuat, dan kompetitif, serta konsisten melayani dengan hati untuk kesejahteraan Bumi Lampung," tutupnya. 

Acara diakhiri dengan pelepasan peserta lari oleh Gubernur Lampung dan pengundian grand prize tabungan yang disaksikan oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan direksi Bank Lampung.
 

  

Hilirisasi Ayam Terintegrasi Dimulai, Lampung Targetkan Nilai Tambah Peternakan

Lampung Selatan ---- Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, melakukan Groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Tahun 2026 di Kebun Kedaton Trikora PTPN I Regional 7, Jati Agung, Jumat (6/2/2026).

​Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang berkualitas dan terjangkau. Lampung terpilih menjadi salah satu dari enam provinsi tahap pertama (Fase I) di Indonesia yang melaksanakan proyek hilirisasi terintegrasi ini.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, ​Gubernur menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan pangan dan gizi sebagai prioritas nasional. 

"Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu program utamanya adalah program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil," ujar Gubernur.

​Gubernur menjelaskan bahwa proyek di Lampung mencakup empat infrastruktur kunci, yakni pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) berkapasitas 2.000 ekor, fasilitas parent stock dan hatchery, pabrik pakan ternak tahap kedua, serta pabrik tepung telur tahap kedua.

​Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan transformasi pengiriman komoditas unggas agar tidak lagi bergantung pada penjualan ayam hidup.

 "Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agar ayam yang keluar dari Lampung tidak lagi dalam bentuk ayam hidup, tetapi sudah dipotong atau diolah. Dengan cara ini, maka nilai tambahnya akan semakin lebih besar dan manfaat ekonominya lebih terasa bagi masyarakat," tegasnya.

​Data tahun 2025 mencatat potensi unggas Lampung yang sangat besar, dengan pengiriman daging mencapai 19 juta kilogram dan 16 juta ekor ayam hidup. Melalui pembangunan RPHU dan fasilitas cold storage, potensi ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

Guna memastikan kelancaran distribusi, Pemprov Lampung juga telah menggandeng BUMD Dharma Jaya milik Pemprov DKI Jakarta sebagai mitra pemasaran.

​Menutup sambutannya, Gubernur mengingatkan agar program yang dibiayai dana pusat ini dijalankan dengan penuh integritas dan transparansi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peternak hingga akademisi, untuk bersinergi menjadikan Lampung sebagai contoh sukses hilirisasi peternakan nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, Teddy Yunirman Danas, menegaskan bahwa proyek ini merupakan langkah bersejarah bagi industri peternakan di Lampung. Pembangunan ini mencakup tiga infrastruktur utama yang akan membentuk ekosistem peternakan modern yang efisien dan kompetitif.

​"Di lokasi ini (Kedaton) akan dibangun Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan Cold Storage di atas lahan seluas 5 hektar. Selain itu, kami juga menyiapkan lahan di Kebun Bergen untuk fasilitas Parent Stock dengan kapasitas 10 juta DOC per tahun, serta pembangunan pabrik pakan. Ini adalah ekosistem lengkap dari hulu ke hilir," ujar Teddy.

​Teddy kemudian menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini memiliki nilai strategis dalam mendukung program prioritas nasional, yaitu penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan adanya fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang memadai, distribusi protein hewani bagi masyarakat dapat lebih terjamin kualitas dan ketersediaannya.

Danantara Indonesia, melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, secara resmi memulai groundbreaking hilirisasi pengembangan industri ayam terintegrasi di enam provinsi di Indonesia.

Keenam provinsi tersebut adalah Jawa Timur (Kabupaten Malang), Gorontalo (Kabupaten Gorontalo Utara), Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Sulawesi Selatan (Kabupaten Bone), Kalimantan Timur (Kabupaten Penajam Paser), dan Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Sumbawa).

​Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, Regional Head PTPN I Regional 7, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan.

 

  

Dukung Instruksi Presiden, Pemprov Lampung Laksanakan KORVE di Teluk Betung Timur


Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan KORVE Gerakan Bersih-bersih Serentak di sepanjang jalan menuju Pulau Pasaran hingga kawasan Pulau Pasaran, Jumat (06/02/2026).

Kegiatan diawali dengan apel bersama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta jajaran Forkopimda hadir dalam apel tersebut. Usai apel, seluruh unsur yang hadir, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, turun langsung dan terlibat aktif dalam kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat.

Aksi gotong royong ini didukung oleh masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga para pemangku kepentingan yang bersama-sama membersihkan sampah di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, kegiatan KORVE merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang juga diperkuat dengan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaksanaan KORVE.

"Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, atas arahan Bapak Gubernur Lampung, melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan KORVE atau gerakan bersih-bersih secara gotong royong di lingkungan sekitar," ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menumbuhkan budaya bersih di tengah masyarakat.

"Hari ini kita lihat bersama, Bu Wali Kota Eva Dwiana dan Forkopimda Kota Bandar Lampung turun langsung membersihkan sampah, khususnya di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kelurahan Kota Karang, Pulau Pasaran. InsyaAllah ini dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan," lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

"Kita melakukan bersih-bersih bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa, baik dari Kota Bandar Lampung maupun dari provinsi," kata Eva Dwiana.

Ia berharap gerakan KORVE dapat terus digelorakan dan menjadi budaya di seluruh wilayah Lampung.

"Harapan kita bukan hanya Bandar Lampung saja, tetapi semua kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Ayo kita sama-sama bersih-bersih daerah kita masing-masing untuk mendukung Asta Cita dan arahan Bapak Gubernur Lampung. Kalau kita semua bersih, insyaAllah Provinsi Lampung akan semakin luar biasa," ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan jajaran Forkopimda juga meninjau langsung sentra pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran sebagai salah satu potensi unggulan ekonomi masyarakat pesisir. 

  

Kinerja Ekonomi Lampung 2025 Menguat, Konsumsi dan Ekspor Jadi Motor Utama

Bandar Lampung-Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat ekonomi Lampung turribun sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah. Sumatera

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik yang digelar di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/20261

Ahmad Riswan menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2025 dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (POR) atas dasar harga konstan periode Januan-Desember 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

"Nilai PDRB Lampung tahun 2025 mencapai Rp525 85 trikun, meringkat signifikan dari Rp484, 24 triliun pada tahun 2024. Kenaikan in mencerminkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang kuat dan berkelanjutan," ujarnya.

Secara year on year ly-an-yl, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,54 persen. Sementara secara quarter to quarter (q-to-q), ekonomi Lampung mengalami kontraksi 3,05 persen. Namun demikian, BPS menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan siklus musiman yang wajar dan relatif lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan IV pada tahun-tahun sebelumnya.

"Penurunan pada triwulan IV 2025 lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai minus 3,52 persen. Ini menunjukkan stabilitas ekonomi Lampung semakin baik," jelasnya

Dibandingkan wilayah lain di Sumatera, pertumbuhan ekonomi Lampung tergolong impresil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera pada 2025 tercatat 4,18 persen, sementara Lampung mampu tumbun di atas rata-rata tersebut.

Secara regional, Lampung menempati peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, setelah Kepulauan Riau (6,94 persien) dan Sumatera Selatan (5,35 persen). Selain itu, Lampung juga berada di peringkat keempat sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Sumatera, setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan, dengan kontribusi sebesar 9,98 persen.

Sektor Pertanian Tetap Jadi Penopang Utama

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi 26,90 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 19,11 persen, dan perdagangan sebesar 14,35 persen.

Ketiga sektor tersebut menjadi motor utama pertumbuhan ekortomi Lampung, Sektor pertanian menyumbang 27,19 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan menyumbang 21,91 persen, dan sektor perdagangan memberikan kontribusi sekitar 10 person

Sementara itu pertumbuhan tertinggi dicatat oleh kategori jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 16,46 persen, didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga perbankan, Adapun sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi tendalam sebesar 5,78 persen akibat penurunan produksi gas

Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi 62,81 persen. Konsumsi rumah sangga mampu memberikan kontribusi sebesar 56,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang 2025.

Selain itu, komponen kortsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencatat pertumbuhan tertinggi pasta triwulan IV 2025 sebesar 6,31 persen, sering meningkatnya aktivitas lenibaga sosial dan keagamaan.

Ekspor juga menjadi mesin pertumbuhan penting dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 72,22 persen, menunjukkan peran strategis perdagangan luar negeri dalam mendorong, ekonomi Lampung

PORB Per Kapita Terus Meningkat

Capaian positif ekonomi Lampung juga tercermin dari PDRB per kapita yang terus meningkat. Pada tahun 2022, PDRB per kapita Lampung tercatat Rp48,19 juta, naik menjadi Rp51,39 juta pada 2024, dan kembali meningkat signifikan pasta 2025 menjadi sekitar Rp55 juta.

"Kenaikan ini menunjukkan adanya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dan menjadi indikator posisif dalam upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap)," ujar Ahmad Riswan.

Ahmad Riswan menegaskan, nis data statistik ini merupakan bentuk pelayanan publik BPS Provinsi Lampung dalam menyediakan data yang berkualitas, akurat, dan relevan untuk mendukung perumusan kebsakan pembangunan

"Kami berharap data ini dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga mampu mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung," pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang solid ini menjadi modal penting tragi Provinsi Lampung untuk terus melangkah maju, sejatan dengan visi Lampung Maju Menuju indonesia Emas 2045.

  

Pemprov Lampung Dorong BRT ITERA Jadi Proyek Percontohan Transportasi Publik Modern

Lampung Seotan-Permentan Prowin Lampung mendorong pengertangan Bus Rapid Trans TERA setagai proyek percontohan pot provect transformasi transportasi puk Pro Langung inisial in dhanun portasi massal yang modern benimagra

disampaikan on Sekretarin eran Provino Lampung, Manndo Rumawan In Focus Group Discussion (FG) 116HA untuk Framsportasi Lampung Ma yang dalenggarakstung enato Sunstar TERA), Rabu (04/02/2006

Sekretans Duerah Provinsi Lampung, Marinds Kummawan, mengatakan bahwa merupakan ruang strategis dalam merumusan kebijakan berbasis basand policyd yang mempertemukan pemenntah daeran, akademis a pemangku kepentingan dalam satu som pemikiran yang konst

Pemeritan Provinal Lampung memanding Forum ani sebagai ruang strategis perumusan basis bukkywing mempertemukan pemerintah d dan pemangku kepentingannya dalam ekam pemikiran yang kontra Mande

la juga menyampaikan apresiasi kepada Tenogi Sumatera yang secara konsten berperan sebaga pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam penyusunan sepublik yang inovatif an apkat

Kami menyampaikan apresiasi kepada mas Teknologi Sumatera yung sacara temperan sabaga ma strategis pemerintah daerah, tak hanyala pengembangan sumber daya manusia tetapi juga perustus ketikan publi yang rovat dan apa say

Menurut Marindo, transportinsi beririsan langsung dengan produktas motitas tenaga kerja, a nuang pertanian asin pendidikan, hingga pencapaian targat pentangan berkalanjutan serta pengendalian

Dulan konteks Lampung setinga gertiang sama Pulau Sumatera transportasi yang dan terintegrasi dini sangat penting untuk meningkatkan daya saing

Latih lanjut, Tendaprov menyampaikan

"Tanga antaremal ketijakan yang terstruktur, ketergantungan pada kendaraan badi berpotensi martingaikan kamacata, maya, serta degradasi ingkungan. Den arena itu pengembangan angkutan massar perkataan yang modem terjangkau, dan ramah lingkungan bukan lagi pinon, melainkan kebutuhan yang stratega egasnya.

percontamen

BHT à Lampung

Sestaprav juga menyarat sejumanne strateg komeidivisas karasan pendidikan, pocmanan, dan pusat av ekonomi, efies militas mahasiswa idar

dapat posisikan sebaga

Inisiatif manya berbicara tentang armada dan kor Juga mencakup perencanaan rute bethaus data bagaan pengeta pembiayaan berkataan serta

Pengembangan tampotasiumintegrasi mi sejalan dengan visi Qubemur Lampung Rahmat Mirzars Dunal dat Qubemme han Nutleta dalas mewution Lampung Maju metu pembangunan infrasartur yang berkeadilan, berkelanjutan perientasi pada peningutari kualitas hidup mayara

mentaring grasi dongassamtransportasi yang sudah ada sharma pendaran keterlanjutan operasional, serta peran perguruan tinggi da rekomendasi kabijakan yang berukur, mencakup kalayaan ters

opera BTTERA akan thu cota adarutyMan Keaton(TERA, yang diraka langtung olen dikantungkan sesuai dengan naryarakat putiimplementasi awal bertan dengan bok

kan gagasangagasan reva yang membangun. Remenntan Pensi Lampung tertuaa

Pada kesempatan yang sama, konstitut Teknologi Sumatera, Prof. Dr. Nyaman Pugeg Aryanshu

"Kami mengataka apresiasi setinggi-ingginya atas an ansportasi tog

masyarakat sabagasnana yang diharapkan ak

Hasil FGO ins diharapkan sustem transportasi menjadi rujukan dalam ponyusunan kebijakan dan ponencana sinsan ranah ingungan as Kaminfosi Provinsi Lamp Lampung

 

  


Bandar Lampung - Sebagai salah satu upaya mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengeluarkan Instruksi nomor 8 Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang Korve/Gerakan Bersih-bersih kantor dan lingkungan kerja.

Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gubernur menegaskan bahwa lingkungan kantor yang bersih merupakan cerminan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik. Melalui instruksi ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong (Korve) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Beberapa poin krusial yang harus dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu:

Pembersihan Menyeluruh: Melaksanakan kegiatan bersih-bersih di dalam maupun luar ruangan kerja, mencakup halaman, taman, drainase, hingga area parkir kantor.

Manajemen Sampah: Pengelolaan sampah harus dilakukan secara tertib, termasuk kewajiban pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

Pelaksanaan Rutin:

Kegiatan ini dimulai pada hari Rabu, 4 Februari 2026, selanjutnya dilaksanakan minimal satu kali setiap minggu dan secara serentak pada waktu tertentu yang ditetapkan masing-masing pimpinan instansi.

Gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya kerja baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan kondisi kantor yang resik dan asri, produktivitas kerja diharapkan meningkat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan berkesempatan melakukan peninjauan secara langsung pada pelaksanaan Gerakan ASRI dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan berkeliling ke OPD yang sedang melaksanakan gerakan ASRI.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung program-program pelestarian lingkungan dan penataan ruang publik yang dimulai dari area terkecil, yakni ruang kerja sendiri. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

  

Dorong Produktivitas ASN, Pemprov Lampung Sosialisasikan Aturan Jam Kerja

 

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten, Administrasi Umum, Sulpakar, di Gedung Pusiban, Senin (2/2/2026).

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Melalui aturan terbaru ini, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya standarisasi waktu kerja guna mendorong produktivitas serta memberikan kepastian hukum dalam fleksibilitas kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa hari kerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kini resmi ditetapkan sebanyak lima hari dalam seminggu, yakni Senin hingga Jumat. Adapun total jam kerja efektif yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai adalah minimal 37 jam 30 menit per minggu.

Secara teknis, pada hari reguler, ASN akan memulai pekerjaan pada pukul 07.30-16.00 WIB dan Jumat 07.30-16.30 WIB. Sementara itu, terdapat kekhususan pada bulan suci Ramadan, dimana jam kerja disesuaikan menjadi 32 jam 30 menit seminggu dengan waktu masuk pukul 08.00-15.00 WIB dan Jumat 08.00-15.30 WIB.

Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan atensi khusus bagi perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau dukungan operasional 24 jam, seperti rumah sakit daerah, satuan pendidikan, dan kantor pengelolaan pendapatan daerah (Samsat). Unit-unit tersebut diperkenankan mengatur jadwal kerja melalui sistem shift atau jadwal piket kantor guna menjamin ketersediaan petugas dalam menangani situasi darurat maupun kebutuhan mendesak masyarakat.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Gubernur Lampung menekankan bahwa regulasi terbaru ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan efisien. Aturan ini menetapkan lima hari kerja bagi ASN, yakni dari Senin hingga Jumat.

"Pergub ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengatur hari dan jam kerja ASN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, serta memberikan ruang fleksibilitas yang adaptif terhadap perkembangan zaman," ujar Gubernur.

Kebijakan ini juga diharapkan mampu menjadi stimulus bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan disiplin dan inovasi dalam pelayanan publik. Gubernur berpesan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengimplementasikan aturan ini dengan baik tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

"Mari kita jadikan momentum ini untuk membuktikan bahwa ASN Lampung adalah aparatur yang profesional, adaptif, dan selalu berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat," tambahnya.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para Staf Ahli Gubernur, Kepala OPD, Direktur Rumah Sakit, serta Kepala Bagian Organisasi dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang hadir baik secara luring maupun daring.

  

Kick Off Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Semangat Olahraga di Lampung

 


Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menghadiri Kick Off Piala Dunia yang diselenggarakan oleh TVRI Lampung, bertempat di Tugu Adipura Bandar Lampung, Minggu (1/2/2026).

Acara kick off ini menjadi momentum awal untuk membangkitkan semangat masyarakat, khususnya pecinta sepak bola di Provinsi Lampung, dalam menyambut perhelatan olahraga terbesar di dunia.

Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Marindo, menyampaikan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Pengembangan Olahraga Khususnya di Provinsi Lampung.

"Pemerintah Provinsi Lampung sangat berkomitmen untuk mendukung dunia olahraga khususnya yang ada di Provinsi Lampung," ucapnya.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan Piala Dunia melalui siaran televisi TVRI

"Untuk masyarakat Lampung, kita semua bisa menyaksikan Piala dunia secara langsung di Stasiun televisi kebanggan masyarakat Indonesia yaitu TVRI, oleh karenanya, jika kita ingat piala dunia, ingat TVRI," katanya.

Acara kick off ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya dialog interaktif, hiburan, serta pemaparan program-program TVRI Lampung terkait penayangan Piala Dunia yang akan dimulai pada bulan Juni 2026. 


  

Pengurus Baru KTNA Lampung Dikukuhkan, Gubernur Tegaskan Peran Strategis Petani

 

Bandar Lampung Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KINA) Provinsi Lampung masa baks 2020-2031 Aula Balai Pelatihan Pertanian Provinci Lampung, Sabtu (1/2/2026).

Pengukuhan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru KINA Lampung yang diketuai ir. Hanan A. Rozak, M.S, sekaligus mempertegas peran KINA sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan melayan

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus dimulai dari desa dengan keberpihakan nyata kepada petani, la menilai selama puluhan tahun peningkatan produksi pertanian tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

"Komoditasnya tumbuh, tetapi petaninya tetap miskin. Ini yang harus kita benahi. Pemerintah tidak bolen hanya menyuruh petani menanam, tetapi harus memastikan petan bisa hidup layak dari hasil tanarmannya," tegas Gubernur.

Gubernur menjelaskan, sekitar 1,2 juta hektare lahan pertanian di Lampung dikelola langsung oleh petani, dengan komoditas utama podi, jagung, dan singkong. Ketiga komoditas tersebut melibatkan lebih dari satu juta petani dan menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan.

Gubernur menyoroti persoalan tata niaga dan fluktuasi harga yang selama ini merugikan petani, terutama akibat minimnya fasilitas pascapanen seperti pengering (dryer). Kondisi itu menyebabkan petani terpaksa menjual hasil panen dalam keadaan basah dengan harga rendah.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyalurkan fasilitas dryer di tingkat kabupaten dan desa. Menurut Gubernur, desa yang telah memalo dryer mampu menjaga harga jagung tetap di atas Rp4.000 per kilogram.

"Kami hitung, petani bisa menambah pendapatan hingga Rp1 juta per musim panen jika pengeringan dilakukan di desa Ini uang sekolah anak-anak petani," ujarnya.

Selan dryer, Pemprov Lampung juga mengembangkan program pupuk organik cair gratis yang ditargetkan menjangkau satu juta hektare lahan pertanian pada 2026. Program tersebut diklaim mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 10-15 persen.

Gubemur menegaskan, seluruh program daerah tersebut diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kemandirian pangan, hilirisasi, dan pembangunan dari desa, la menilai kebijakan kenaikan harga gatiah dan jagung yang dikawal aparat menjadi langkah berani untuk melindungi petani

"Belum pernah ada presiden yang seberani ini membela petars, ini momentum bagi Lampung untuk lompat jauh," ungkap Gubernur

Sementara itu, Ketua Umum KINA Nasional Ir. H. Muhammad Yad: Sofyan Noor, S.H. menyatakan KTNA merupakan organisasi independen yang menaungi sekitar 22 juta petani dan nelayan di seluruh Indonesia, la menyebut KINA Lampung memiliki posisi strategis dalam mendukung target swasembada pangan nasional

Menurut Yad, KTNA akan menjadi ujung tombak pelaksanaan swasembada beras pada 2026 dan swasembada jagung pada 2027, seiring dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Lebih jauh, Ketua KTNA Provinsi Lampung ir. Hanan A. Rozak, M.S. menegaskan komitmen kepengurusan baru untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, dunia usaha dan penyuluen pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,

"KINA adalah pelaku langsung pembangunan pertanian. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, dan regenerasi petani," ujar Hanan. 

  

Pemprov Lampung Perkuat Optimalisasi UCJ Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fokus Perlindungan Pekerja Rentan

BANDAR LAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, membuka Rapat Optimalisasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Provinsi Lampung di Swiss-Belhotel, Senin (8/12/2025).

Dalam sambutan yang dibacakannya, Sekda menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal. Program tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Sekda menjelaskan, target cakupan UCJ Lampung pada 2025 ditetapkan sebesar 38,39 persen, dan meningkat menjadi 58,35 persen pada 2030. "Regulasinya sudah jelas.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 untuk memperkuat penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Sekda.

Melalui regulasi tersebut, Pemprov menargetkan tambahan 200 ribu pekerja terlindungi hingga akhir 2025 sehingga total cakupan dapat mencapai 32,62 persen. Sekda optimistis Lampung dapat menjadi provinsi rujukan dalam perluasan perlindungan ketenagakerjaan.

Dalam rapat tersebut, Sekda juga menyoroti tingginya jumlah pekerja rentan di Lampung yang mencapai 380.270 orang. Pemprov meminta kabupaten/kota menyesuaikan Intervensi program dengan kemampuan APBD 2025 dan penyelarasan rencana pada tahun anggaran 2026.

Pemerintah daerah diminta mempercepat perluasan perlindungan bagi non-ASN, pekerja perkebunan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, serta kelompok miskin ekstrem. "Kami bersama BPJS Ketenagakerjaan akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi, agar masyarakat makin sadar pentingnya jaminan sosial," ujar Sekda.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Muhyidin turut memaparkan kondisi terkini cakupan UCJ di Lampung. Hingga Desember 2025, baru 25,27 persen pekerja yang terlindungi, dari total 3,1 juta pekerja di provinsi ini. Capaian tersebut masih tergolong rendah secara nasional.

"Lampung memiliki gap sekitar 411 ribu pekerja yang harus segera dilindungi untuk mencapai target nasional 38,39 persen pada 2025, Kota Metro menjadi daerah dengan cakupan tertinggi, mencapai 34,9 persen, disusul Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Utara," ucap Muhyidin.

Muhyidin menegaskan bahwa program jaminan sosial memiliki tiga tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan, menekan angka kemiskinan, dan menjamin keberlangsungan pendidikan anak ketika pekerja menghadapi risiko sosial. Karena itu, perlu kerja kolaboratif antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

la juga mengingatkan pentingnya penegakan kepatuhan badan usaha. Berdasarkan temuan BPJS, masih banyak perusahaan yang melaporkan jumlah pekerjanya tidak sesuai kondisi rill. "Ada perusahaan yang memiliki 100 pekerja, tapi hanya 50 yang didaftarkan. Masih ada pekerja harian yang belum dilaporkan," kata Muhyidin.

BPJS Ketenagakerjaan mengajukan enam rekomendasi untuk meningkatkan UCJ di Lampung. Antara lain penguatan regulasi lokal, kewajiban kepesertaan dalam proses perizinan usaha dan pengajuan kredit, hingga penegakan hukum bersama Disnaker, kejaksaan, dan kepolisian.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memperluas intervensi bagi pekerja rentan dan masyarakat miskin ekstrem. Saat ini baru 26.425 pekerja rentan yang terlindungi dari potensi lebih dari 360 ribu orang. Program melalui DBH sawit juga baru mencakup 14.128 pekerja.

Dalam paparannya, Muhyidin juga menyebut bahwa indikator kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai menjadi salah satu komponen penilaian dalam pengelolaan keuangan daerah dan inovasi daerah oleh pemerintah pusat. "Artinya, keberhasilan perluasan perlindungan akan berdampak langsung pada kinerja pemerintahan daerah," ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan, menyerahkan santunan pertama kepada Ibu Pebi, ahli waris dari almarhum Pandu Krisna Muharwan, honorer daerah Pemprov Lampung. BPJS Ketenagakerjaan memberikan Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta serta beasiswa untuk dua anak sebesar Rp170.500.000. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, didampingi Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung.

Ibu Pebi hadir bersama kedua anak almarhum, Kaila, yang masih duduk di bangku SMP, dan Yusuf, yang masih menempuh pendidikan SD.

Penyerahan santunan berikutnya diberikan kepada Bapak Yudi, adik kandung almarhum Yuriansyah, honorer daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Almarhum dinyatakan meninggal karena kecelakaan kerja sehingga ahli waris berhak menerima Jaminan Kematian sebesar Rp118 juta serta beasiswa dua anak senilai Rp170.500.000. Anak-anak almarhum, Jerry yang masih bersekolah di SMP dan Dija yang duduk di bangku SD, turut hadir.

Terakhir, santunan diberikan kepada Ibu Siti Kholifah, ahli waris almarhum Awaludin, seorang pekerja rentan yang tercatat dalam kepesertaan Dinas Perikanan tahun 2024. Ahli waris menerima Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta. Pemerintah menegaskan bahwa pekerja rentan merupakan salah satu kelompok prioritas yang terus diperluas kepesertaannya agar mereka mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja formal.

Rangkaian penyerahan santunan ini menutup kegiatan dengan penegasan bahwa pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat cakupan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Lampung, termasuk melalui edukasi dan perluasan program jaminan sosial di setiap kabupaten/kota. 

  

Lampung Perkuat Budaya Keterbukaan Informasi, Sejumlah OPD dan Instansi Raih Penghargaan Informatif

Bandar Lampung Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyerahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada sejumlah lembaga pada puncak acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Balai Keratun Lantai 3, Senin (8/12/2025).

Mengusung tema "Melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Kita Berkontribusi Mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas", kegiatan ini menjadi

refleksi komitmen daerah dalam memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam sambutannya menegaskan bahwa transparansi bukan lagi pilihan moral, tetapi hak konstitusional warga negara.

"Masyarakat berhak tahu, dan pemerintah wajib membuka. Ketika informasi dibuka, kepercayaan tumbuh. Saat kepercayaan tumbuh, kerja sama menjadi lebih mudah," tegas Gubernur.

Melalui sejumlah contoh konkret, ia menjelaskan bagaimana kurangnya keterbukaan informasi dapat memicu mispersepsi dan menurunkan kepercayaan publik. Salah satunya terkait isu jalan rusak tahun 2023, yang sempat membentuk persepsi negatif secara masif meski data menunjukkan kondisi jalan provinsi Lampung termasuk terbaik secara nasional.

"Masalah sering kali bukan karena fakta, tapi karena data tidak disampaikan dengan jelas. Keterbukaan adalah cara kita menjaga kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mendorong transformasi digital sejak awal masa kepemimpinan, termasuk melalui pembangunan aplikasi layanan publik terintegrasi.

la meminta seluruh OPD, kabupaten/kota, dan instansi vertikal untuk mengintegrasikan layanan informasi ke dalam satu kanal digital agar masyarakat mudah mengakses data resmi.

"Masyarakat sering mencari informasi lewat internet, tetapi yang muncul kadang tidak akurat. Karena itu kita perlu satu pintu data yang terpercaya," katanya.

Gubernur menyampaikan selamat kepada seluruh penerima Anugerah KIP 2025. Namun ia menegaskan bahwa penghargaan bukanlah garis akhir.

"Ini pengingat manis bahwa yang sudah baik harus dijaga dan ditingkatkan. Kita ingin seluruh badan publik terbuka, terpercaya, dan dekat dengan warganya," ujar Gubernur.

la berharap keterbukaan informasi dapat menjadi budaya kerja pemerintah Lampung ke depan.

"Ketika pemerintah terbuka, masyarakat merasa dekat. Ketika dekat, gotong royong dan persatuan akan semakin kuat. Dengan keterbukaan, demokrasi kita Insya Allah semakin kokoh," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Dery Hendryan, S.H., S.IP., M.H., C.Med., Sp.AP., Kes. dalam laporannya menyampaikan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun ini diikuti 464 badan publik dari 10 kategori, antara lain: Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, SMA/SMK/MA Negeri, serta kategori badan publik lainnya.

Sejak 2023, evaluasi dilakukan bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat melalui aplikasi e-Monev, yang menjadi instrumen penilaian modern berbasis digital.

"Tujuan Monev bukan hanya mengukur kepatuhan, tetapi juga mengaudit pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, menilai konsistensi pelayanan informasi, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan," ujar Dery.

la menegaskan bahwa KIP merupakan backbone pelayanan publik modern, sehingga badan publik wajib memastikan standar layanan informasi berjalan baik, lengkap, dan mudah diakses.

Selama proses evaluasi selama 130 hari kalender, tim menemukan adanya peningkatan signifikan pada beberapa kategori badan publik, antara lain:

1. OPD Provinsi Lampung: 8 badan publik meraih kualifikasi Informatif.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota: 4 meraih Informatif, naik dari tahun sebelumnya.

3. Instansi Vertikal: beberapa lembaga meraih nilai optimal 100.

4. Perguruan Tinggi: 7 kampus masuk kategori Informatif, meningkat dari 3 tahun sebelumnya.

5. Bawaslu Kabupaten/Kota: 4 badan publik meraih Informatif.

Dery juga mengungkapkan beberapa kendala utama, seperti: rendahnya komitmen pimpinan badan publik, belum adanya insentif pengelolaan layanan informasi, kekhawatiran badan publik terhadap dampak negatif keterbukaan, serta ekosistem KIP yang masih perlu diperkuat secara nasional.

"Namun ada OPD yang konsisten informatif sejak 2016, seperti Bappeda Lampung, dan hal ini harus menjadi contoh bagi badan publik lain," ujarnya.

Penyerahan penghargaan kepada Badan Publik dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Erizal, S.Ag., MH., C.Med, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Pangdam XXI Raden Intan, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), dan jajaran Pejabat Forkopimda Provinsi Lampung.

  

Purnama Wulan Sari Mirza Buka SILAKBARNAS KICI ke-IX di Lampung

Bandar Lampung Ketua TP. PKK Provinsi Lampung sekaligus Dewan Pengawas DPW Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, membuka kegiatan Silaturahmi Akbar Nasional (SILAKBARNAS) KICI ke-IX yang berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung, Senin (08/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ketua Umum KICI, Ketua KICI Provinsi Lampung, serta seluruh Ketua dan Pengurus KICI se-Indonesia. la menegaskan bahwa KICI selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan dan keluarga.

"Saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada seluruh jajaran KICI karena selama ini KICI merupakan mitra pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Lampung dipercaya menjadi tuan rumah SILAKBARNAS ke-IX, dan mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjaga, tidak hanya di Provinsi Lampung tetapi juga berlanjut di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

Purnama Wulan juga mengapresiasi keberadaan KICI yang telah mendekati satu dekade perjalanan, dengan berbagai program dan kegiatan yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. la menilai komitmen anggota KICI luar biasa, karena mampu menjalankan kegiatan secara mandiri dan berorientasi pada kepentingan bersama.

"KICI ini mandiri, hanya mengandalkan iuran anggota dan dana sosial. Artinya, ini kegiatan dari kita untuk kita, dan tentunya untuk seluruh masyarakat. Program-program KICI sangat bersinggungan dengan kebutuhan perempuan, keluarga, serta kepentingan masyarakat luas," katanya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang berbagi inspirasi, kreativitas, dan wawasan antaranggota KICI dari berbagai daerah. la menekankan pentingnya pertukaran gagasan, khususnya terkait isu-isu strategis seperti penanganan stunting dan peningkatan literasi anak di Indonesia.

"Hari ini menjadi kesempatan untuk bertukar pikiran mengenai berbagai isu penting, seperti bagaimana menekan angka stunting atau menggerakkan literasi baca anak. Semua ini akan menambah nilai diri kita dan bermanfaat bagi keluarga serta masyarakat," tuturnya.

Purnama Wulan Sari berharap agar KICI terus berkembang sebagai wadah yang merangkul perempuan Indonesia dari berbagai latar belakang. la juga berharap KICI mampu menjadi ruang untuk mendukung kreativitas, talenta, serta penguatan program sosial yang berorientasi pada keluarga sehat, produktif, dan berdaya.

"Saya berharap momentum hari ini tidak berhenti di sini. KICI harus terus menjadi wadah yang mendukung gerak perempuan Indonesia, memperkuat sinergi dengan organisasi perempuan lainnya, dan berkontribusi pada isu-isu pendidikan serta pemberdayaan perempuan di seluruh daerah," pungkasnya.

Pembukaan Silaturahmi Akbar Nasional (SILAKBARNAS) KICI ke-IX ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung sekaligus Dewan Pengawas DPW Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza didampingi oleh Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) Pusat Ratih Sanggarwaty, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo, Ketua KICI Perwakilan Lampung, Ida Jaya dan sejumlah jajaran KICI Pusat dan Daerah. 

  

Seminar ‘Women In Charge’: Purnama Wulan Sari Ajak Perempuan Lampung Memimpin dengan Hati dan Berkarya dengan Aksi

Bandar Lampung - Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, membuka Seminar Perempuan dalam rangkaian peringatan Hari Ibu ke-97 dan HUT DWP ke-26 Tahun 2025, di Ruang Abung Balai Keratun, Senin (08/12/2025).

Seminar yang diikuti oleh perwakilan organisasi wanita dan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ini mengusung tema "Women In Charge: Memimpin Dengan Hati, Berkarya Dengan Aksi."

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terselenggaranya kegiatan ini, la berharap seminar dapat menambah wawasan serta memperkuat peran dan kemampuan wanita di Provinsi Lampung dalam kepemimpinan di berbagai bidang.

"Di Provinsi Lampung, kita patut berbangga karena memiliki Wakil Gubernur perempuan, Ibu Dokter Jihan Nurlela, dan tingginya persentase OPD yang dipimpin oleh wanita-wanita hebat," ujarnya.

la menekankan bahwa tema yang diangkat, "Memimpin Dengan Hati, Berkarya Dengan Aksi, mengingatkan para pemimpin bahwa strategi, akal, dan teknik saja tidak cukup.

"Seorang pemimpin yang baik tidak hanya menggunakan strategi, tetapi juga harus dengan hati. Kepemimpinan harus dibarengi dengan keikhlasan hati yang tulus, empati, serta keberanian untuk bertindak nyata," tegasnya.

Purnama Wulan Sari berharap para peserta dapat membuka wawasan dan motivasi untuk mengembangkan potensi kepemimpinan dan merealisasikannya dalam aksi nyata di lingkungan kerja masing-masing, baik di PKK, Dekranasda, Posyandu, maupun OPD.

Sebelumnya, Ketua DWP Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo, melaporkan bahwa kegiatan seminar perempuan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-26 DWP Provinsi Lampung dan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025.

"Maksud dan tujuan kegiatan ini ialah untuk memberikan semangat baru dan motivasi kepada kita semua untuk menjadi wanita dengan sifat kepemimpinan yang hebat, cerdas emosional, empati, dan berintegritas," ucap Agnesia.

la menambahkan, kualitas kepemimpinan tersebut diharapkan dapat membangun hubungan baik, memotivasi tim, menciptakan lingkungan positif, serta mendorong kinerja melalui tindakan nyata.

Seminar ini menghadirkan narasumber Hengky Yuliansah, CEO Akira Training & Consulting. Hengky Yuliansah membawakan materi yang berkaitan dengan pengembangan diri, manajemen perubahan, dan hukum-hukum kepemimpinan (merujuk pada "21 Irrefutable Laws of Leadership" yang juga la sampaikan.

Intermezzo

Travel

Teknologi