BALAM POST

Berita Utama

Peristiwa

Showbiz


Foto

Video

  

Upacara Ziarah di TMP Warnai Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung


Bandar Lampung ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan Provinsi Lampung, Selasa (31/03/2026). Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Ziarah pada Peringatan Hari Jadi

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi daerah dan bangsa.

Sekdaprov memimpin langsung ziarah rombongan yang diawali dengan peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan.

Suasana penuh khidmat dan rasa hormat menyelimuti jalannya upacara. Momentum ini tidak hanya menjadi simbol penghargaan atas jasa para pahlawan, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan dalam membangun Provinsi Lampung.

  

Konsisten Jaga Akuntabilitas, Pemprov Lampung Serahkan LKPD 2025 Tepat Waktu


Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung menjadi pemerintah daerah pertama di wilayah Provinsi Lampung yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung. 

Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, bertempat di Ruang Pahawang Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (30/3/2026).

​Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan mandat undang-undang yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun lebih dari itu, Gubernur menegaskan bahwa laporan ini adalah manifestasi tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat.

​"Bagi kami ini sebenarnya bukan sekadar aturan, tapi ya juga ini adalah kewajiban. Ini adalah bentuk lebih kepada bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat, dan tentunya kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa setiap setiap anggaran yang digunakan tahun kemarin ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan jelas," tegas Gubernur.

​Gubernur juga memberikan apresiasi kepada jajaran Inspektorat dan tim penyusun yang telah bekerja keras memastikan angka-angka dalam laporan keuangan tersebut akurat dan melalui proses review yang ketat. Ia menekankan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada integritas proses di belakangnya.

​"Laporan yang baik bukan hanya soal angka yang rapi, tapi juga kejujuran dan proses di balik prosesnya. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

​Menghadapi tantangan pembangunan dan ekspektasi masyarakat yang kian meningkat, Gubernur meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bersikap kooperatif selama masa audit berlangsung. Hal ini dilakukan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi standar kepatuhan keuangan daerah.

​"Kami terbuka, intinya kami melihat BPK bukan hanya memeriksa kami, tapi kami butuh masukan, koreksi, dan perbaikan ke depan bagi kami. Ini adalah usaha kami untuk memperbaiki proses pemerintahan itu sendiri," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi tinggi atas kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ia menambahkan bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, batas akhir penyerahan adalah 31 Maret, namun Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menyerahkannya satu hari lebih cepat.

​"Dapat kami sampaikan kepada Pak Gubernur, Pemda pertama yang menyampaikan LKPD 2025 adalah Pemerintah Provinsi Lampung," ujar Nugroho Heru Wibowo. 

Ia juga menyoroti prestasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut hingga tahun 2024. 

Nugroho optimis capaian tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Selain masalah opini, BPK mencatat adanya tren positif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

​"Untuk per Desember 2024 itu 75,41%. Dan untuk per Desember 2025 menjadi 79,84%. Ada peningkatan sebesar 4,4%. Kami mengapresiasi adanya peningkatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK," ungkap Nugroho. 
 

  

Halal Bihalal 1447 H Pemprov Lampung, Gubernur Mirza Ajak Perkuat Sinergi dan Kepedulian kepada Masyarakat


Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Halaman Kantor Gubernur Lampung, Senin (30/03/2026). 

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

"Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita dan menjadikan Ramadan sebagai makna dalam kehidupan kita ke depan," ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa kegiatan Halal Bihalal bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat capaian dan pembelajaran selama bulan Ramadan. Ia menilai, nilai-nilai seperti disiplin, pengendalian diri, dan peningkatan ibadah harus tercermin dalam kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Jika selama Ramadan kita mampu menahan diri, maka dalam bekerja kita juga harus mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Disiplin yang dilatih selama Ramadan harus terus dijaga, terutama dalam melayani masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, serta mengambil keputusan secara adil merupakan bentuk ibadah yang sesungguhnya. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kebersamaan, gotong royong, dan berbagi yang telah terbangun selama Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengingatkan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui kerja sama yang solid.

"Kita harus menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Pemerintah harus menjadi satu tim yang solid, bukan hanya bekerja bersama, tetapi juga berjuang bersama untuk rakyat Lampung," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling peduli dan mampu hadir dalam setiap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, integritas, empati, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan ASN.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, BIN dan instansi vertikal lainnya atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan hingga arus mudik Lebaran. Ia menilai, peran seluruh pihak tersebut telah memastikan masyarakat Lampung dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

"Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat," pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan hadiah umrah kepada ASN yang berhasil khatam Al-Qur’an lebih dari lima kali selama bulan Ramadan.

Kegiatan Halal Bihalal ini turut menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah dan diharapkan menjadi titik awal penguatan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

  

Gubernur Mirza Dorong Sinergi Warga Lampung di Perantauan untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung


Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya sinergi seluruh masyarakat, khususnya warga Lampung di perantauan dan pemerintah daerah sebagai kekuatan baru dalam mendorong percepatan pembangunan Provinsi Lampung. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Halal Bihalal Idulfitri 1447 H bersama Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FK-PLP) di Mahan Agung, Minggu (29/03/2026). 

Gubernur menyatakan bahwa momentum ini merupakan titik kumpul perdana bagi putra-putri terbaik Lampung di perantauan untuk kembali berkontribusi bagi tanah kelahiran. Gubernur menekankan bahwa kekuatan ekonomi Lampung ada pada sektor pertanian yang menghidupi jutaan jiwa. 

Di era Pemerintahan saat ini, harga komoditas unggulan seperti singkong mulai terjaga dan memberikan dampak nyata pada daya beli masyarakat. 

"Kita punya potensi luar biasa di sektor pangan dan energi. Ke depan, kita dorong hilirisasi industri agar nilai tambah tetap di Lampung. Saya mengajak seluruh elemen untuk meninggalkan pengkotak-kotakan. Yang kita butuhkan adalah menyatukan semangat profesional untuk membangun Lampung yang lebih hebat," ujar Gubernur. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam penyampaiannya memberikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur yang mampu menjaga stabilitas daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal harga komoditas petani Lampung. 

"Tahun ini kita fokus melayani masyarakat bawah, termasuk para peternak. Kita pastikan kebijakan seperti penghentian impor singkong tetap berjalan agar harga di tingkat petani terus membaik," tegas Menko Pangan. 

Sektor pariwisata juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Tokoh Nasional asal Lampung yang juga mantan Wakil Menteri Pertanian, Sapta Nirwandar, memaparkan keindahan Lampung yang disebutnya sebagai destinasi spektakuler kelas dunia. 

Ia mencontohkan daya tarik Gunung Krakatau, Way Kambas, hingga ombak Tanjung Setia sebagai aset global. 

"Pariwisata adalah mesin ekonomi tercepat. Jika kita kelola dengan ekosistem sustainable tourism, ini akan mendatangkan investasi besar dan membuka lapangan kerja luas bagi warga lokal," jelasnya. 

Sementara itu, Tokoh Nasional Aburizal Bakrie mengajak seluruh anggota FK-PLP untuk mempererat tali persaudaraan sebagai modal pembangunan. Ia menekankan bahwa persatuan tokoh-tokoh Lampung di Jakarta maupun daerah lain harus menjadi motor penggerak bagi kemajuan Sumatera Bagian Selatan. 

"Saya gembira kita bisa berkumpul. Dengan persaudaraan yang erat, kita buktikan bahwa Lampung punya sumbangan besar bagi pembangunan bangsa," kata tokoh senior yang akrab disapa Pak Ical ini. 

Ketua Dewan Penasehat FK-PLP, Tursandi Alwi, mewakili seluruh pengurus pusat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi Lampung, Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan wujud cinta diaspora terhadap Sai Bumi Ruwa Jurai. 

"Terima kasih kepada Pak Gubernur dan Ibu yang telah memungkinkan terselenggaranya silaturahmi ini dengan penuh rasa kekeluargaan," ungkapnya. 

Acara yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan ramah tamah yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, para menteri asal Lampung, serta ratusan anggota FK-PLP yang berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya.
 

  

Pemprov Lampung Apresiasi Kapolri - Menhub dan Stakeholder, Arus Mudik - Balik Lancar Terkendali, Angka Kecelakaan di Lampung Menurun


Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung sangat mengapresiasi Kunjungan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi saat meninjau secara langsung perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri bersama Menhub RI, didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama unsur Forkopimda dan jajaran terkait. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus balik serta kesiapan personel dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.

Dalam konferensi pers, Kapolri menyampaikan bahwa secara umum puncak arus balik Lebaran 2026 telah terlewati dengan baik. Berdasarkan data, jumlah kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta tercatat mencapai 2.946.891 unit atau meningkat 20,49 persen dibandingkan kondisi normal dan naik 1,82 persen dibandingkan Lebaran 2025. 

Sementara itu, kendaraan yang telah kembali masuk ke Jakarta mencapai 2.561.629 unit, sehingga tersisa sekitar 13,7 persen kendaraan yang masih dalam perjalanan arus balik.

“Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati, dan tinggal sebagian kecil yang masih bergerak. Mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat kembali ke rumah dengan selamat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengungkapkan peningkatan pada berbagai moda transportasi. Untuk moda kereta api tercatat sebanyak 3.047.676 penumpang atau naik 7,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Moda transportasi udara meningkat 6,27 persen dengan jumlah sekitar 4,12 juta penumpang, sementara transportasi darat naik 13,3 persen dan moda lainnya meningkat 13,89 persen.

Dari sisi keselamatan, Kapolri menegaskan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan, angka fatalitas korban meninggal dunia juga menurun signifikan dari 377 menjadi 265 jiwa.

“Ini menunjukkan kerja keras seluruh pihak dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” tambahnya.

Khusus di Pelabuhan Bakauheni, Kapolri menyebut seluruh skema rekayasa lalu lintas dan sistem pelayanan berjalan optimal. Situasi arus balik di pelabuhan terpantau dalam kondisi normal atau kategori hijau, berkat pengelolaan yang baik mulai dari sistem tiket hingga pengaturan antrean kendaraan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik dan arus balik Lebaran 2026.

“Terima kasih kepada Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang telah bekerja keras. Hingga hari ini, pelaksanaan mudik dan arus balik berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menhub menambahkan bahwa meskipun masih terdapat sekitar 30 persen pergerakan arus balik, seluruh skenario pengendalian telah dipersiapkan secara matang. 

Sementara itu, berdasarkan data Ditlantas Polda Lampung per tanggal 13 Maret-25 Maret 2026 angka laka lantas di wilayah Lampung mengalami penurunan sebesar 16 persen dibandingkan tahun 2025.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal  mengapresiasi perhatian dan langkah strategis Kapolri dan kemenhub serta seluruh jajaran Forkopimda dan instansi terkait dalam memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Lampung, khususnya di pintu gerbang utama Pulau Sumatra tersebut.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Lampung yang telah berperan aktif menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, serta mendukung kebijakan pengamanan selama arus mudik dan balik.

“Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat inilah yang menjadi kunci. Dari kelancaran mudik dan balik, kita belajar membangun disiplin kolektif, rasa aman, dan saling percaya, sebagai pondasi peradaban yang baik menuju Indonesia Emas,” demikian disampaikan Gubernur lampung.

Pelabuhan Bakauheni memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan arus transportasi. Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pihak terkait terus bersinergi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri bersama Menhub beserta Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda juga mengecek sejumlah fasilitas pendukung, seperti pos pelayanan terpadu, area antrean kendaraan, serta sistem pengaturan lalu lintas di kawasan pelabuhan. Selain itu, dilakukan dialog dengan para pemudik dan petugas di lapangan guna memastikan kesiapan operasional dan respons cepat terhadap potensi gangguan.

Keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik tahun ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, serta seluruh stakeholder terkait. Dengan sistem yang semakin baik dan kesiapan yang matang, arus mobilitas masyarakat dari dan menuju Lampung dapat berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

  

Pemerintah Bangun Pembatas 138 Km di Way Kambas, Solusi Permanen Konflik Gajah dan Manusia


Lampung Timur— Pemerintah pusat memastikan pembangunan pagar pembatas sepanjang 138 kilometer di kawasan Taman Nasional Way Kambas sebagai langkah konkret mengakhiri konflik antara manusia dan satwa liar yang telah berlangsung puluhan tahun.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa usulan awal pembangunan pembatas sebenarnya hanya sepanjang 11 kilometer, yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada November 2025. Namun setelah dikaji secara menyeluruh, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menilai panjang tersebut tidak akan cukup menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung lama.

“Kalau hanya 11 kilometer, konflik tidak akan selesai. Ini masalah yang sudah terjadi selama 43 tahun, menimbulkan korban jiwa, merusak lahan pertanian, dan menghambat pertumbuhan ekonomi desa,” ujar Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni disela-sela acara Forum Rembuk Taman Nasional Way Kambas, Kamis (26/3/2026). 

Atas dasar itu, Presiden memutuskan pembangunan pembatas diperluas menjadi sekitar 138 kilometer sebagai solusi permanen. Pembangunan ini menjadi titik balik penanganan konflik yang selama ini membayangi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa usulan pembangunan pembatas tersebut berawal dari aspirasi daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat pada November 2025.

“Awalnya kami hanya mengusulkan sekitar 11 kilometer. Namun Presiden melihat itu tidak akan menyelesaikan masalah. Konflik ini sudah berlangsung selama 43 tahun, menimbulkan korban dan menghambat pertumbuhan ekonomi desa-desa sekitar, sehingga harus diselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurut Gubernur, keputusan Presiden untuk membangun pembatas sepanjang 138 kilometer menjadi bukti kuat komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik yang telah berkepanjangan.

“Alhamdulillah, atas perhatian dan komitmen Bapak Presiden, pembangunan diperluas menjadi 138 kilometer. Ini menjadi solusi nyata bagi konflik yang selama ini terjadi,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Lampung, khususnya di kawasan Taman Nasional Way Kambas yang menjadi salah satu prioritas dari puluhan taman nasional di Indonesia.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan pembatas ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa penyangga. Selama ini, aktivitas pertanian seperti singkong, padi, dan jagung tidak dapat berjalan optimal akibat konflik dengan satwa liar.

“Dengan adanya pembatas ini, masyarakat bisa kembali memaksimalkan lahan mereka. Bahkan ke depan bisa dikembangkan komoditas baru seperti madu, serai, dan lainnya yang terintegrasi dengan program pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembangan desa penyangga juga akan diintegrasikan dengan program pembangunan desa, sehingga tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Konflik antara gajah dan manusia tidak hanya menyebabkan kerusakan lahan pertanian, tetapi juga menimbulkan korban di kedua belah pihak. Dengan dimulainya pembangunan pembatas ini, pemerintah berharap masyarakat dan satwa liar dapat hidup berdampingan secara aman dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan dialog bersama Menteri Kehutanan RI, beberapa Kepala Desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjelaskan bahwa konflik satwa liar gajah dengan warga sekitar TNWK telah berlangsung selama 43 tahun sejak tahun 1983, sehingga penyelesaian konflik pada hari ini menjadi momentum penting dimulainya upaya konkret penyelesaian konflik antara Gajah dan Manusia.
 
Selain sebagai solusi konflik, pembangunan ini juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat di desa penyangga. Sedikitnya 27 desa akan menjadi fokus pengembangan, termasuk optimalisasi lahan pertanian serta pengembangan komoditas baru berbasis kehutanan.

Dari sisi teknis, pembangunan pembatas menggunakan konstruksi baja dengan kombinasi pipa berdiameter besar serta sistem penahan gaya yang dirancang untuk menghadapi tekanan gajah. Struktur ini telah melalui uji kekuatan sehingga diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam jangka panjang.

Pemerintah menargetkan pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hingga 4 bulan, sekaligus memastikan desain yang digunakan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Lebih jauh, program ini juga akan dikombinasikan dengan skema pendanaan campuran (blended finance), melibatkan pemerintah, sektor swasta, hingga lembaga non-pemerintah. Langkah ini bertujuan membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat langsung.

Ke depan, kawasan pembatas bahkan berpotensi dikembangkan sebagai jalur budidaya madu dan wisata berbasis masyarakat, yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga.

Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan hutan yang tetap terjaga dan masyarakat yang semakin sejahtera, Taman Nasional Way Kambas diharapkan menjadi contoh keberhasilan pengelolaan konservasi di Indonesia.

  

Idulfitri 1447 H di Lampung Berlangsung Aman dan Khidmat, Gubernur Tekankan Semangat Kebersamaan

 

Bandar Lampung Gubernur Rahmat Mirzani Djausal melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat Lampung di Masjid Al-Bakrie, Sabtu (21/3/2026) pagi.

Pelaksanaan Sallat Idulfitri yang penuh khidmat dan kebersamaan pada tahun ini menjadi momen istimewa, karena untuk pertama kalinya Masjid Al-Bakrie digunakan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Salat Idulfitri di provinsi Lampung. Kehadiran ribuan masyarakat yang memadati area masjid mencerminkan antusiasme serta semangat kebersamaan dalam merayakan hari kemenangan setelah umat muslim menjalankan ibadah puasa.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Lampung.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan Selamat Idulfitri 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan menjadikan kita insan yang lebih baik," ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Idulfitri bukan sekadar perayaan spiritual, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan bersama untuk membangun Provinsi Lampung yang lebih maju dan sejahtera.

"Sebagai Gubernur Lampung, kami memandang Idufitri bukan hanya sekadar perayaan spritual, tapi juga sebagai momentum kebangkitan bersama, kebangkitan untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturrahmi dan menyatukan langkah untuk membangun Lampung yang kita cintai ini," ucapnya.

Selanjutnya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa situasi keamanan di Provinsi Lampung sangat kondusif, baik selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.

"Keamanan yang terjaga dengan baik ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh aparat keamanan yang telah menjaga ketertiban, sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah puasa dan merayakan Idulfitri dengan penuh rasa aman dan tenteram," ungkapnya.

Gubernur juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat, tenaga kesehatan, aparat keamanan, ASN, relawan, serta semua pihak yang telah bekerja sama sehingga Provinsi Lampung dapat menjalankan Idulfitri dengan baik dan khidmat.

"Alhamdulillah di hari raya idulfitri ini masyarakat Lampung bisa menjalankan ibadah dengan khidmat dan khusyuk, dan Alhamdulillah juga bagi pemudik, arus mudik tetap berjalan kondusif dan aman," pungkasnya. 

  

Lampung Kondusif Saat Malam Takbiran, Gubernur dan Forkopimda Lakukan Pemantauan Langsung


 Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung melakukan pemantauan situasi keamanan malam takbiran Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (20/3/2026).

Kegiatan diawali dengan mengikuti koordinasi melalui video conference bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Perhubungan di Polresta Bandar Lampung, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan di Masjid Raya Al-Bakrie.

Dalam keterangannya usai pemantauan, Kapolda Lampung menyampaikan bahwa jajaran Kepolisian Daerah Lampung telah menyiagakan kekuatan penuh untuk menjamin kekhusyukan ibadah masyarakat.

"Polda Lampung menyiapkan 57 pos keamanan. Pos pengamanan ada 57, 20 itu pos pelayanan, dan 1 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung," ujarnya.

Guna mengamankan jalannya malam takbiran, sebanyak 3.900 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, serta instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah disiagakan di titik-titik strategis.

Terkait mobilitas masyarakat, Kapolda mengungkapkan adanya peningkatan arus kendaraan yang cukup signifikan dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Berdasarkan data monitor, arus kedatangan yang semula berada di angka 5.000 pada 13 Maret, sempat menyentuh puncaknya di angka 51.000 kendaraan sebelum akhirnya melandai ke angka 24.000 pada hari ini.

Meski terjadi lonjakan arus mudik, situasi Kamtibmas di Provinsi Lampung terpantau sangat kondusif. Kapolda menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya kejadian menonjol.

"Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kita pastikan alhamdulillah sampai dengan hari ini sejak tanggal operasi dilaksanakan di tanggal 13, kecelakaan lalu lintas nol, dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, begal, nol," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang sedang melaksanakan perjalanan mudik maupun liburan untuk tetap mengutamakan keselamatan berkendara. Kerja sama antara masyarakat dan petugas keamanan diharapkan terus terjalin hingga berakhirnya Operasi Ketupat pada 29 Maret mendatang.

"Mudah-mudahan sampai dengan di tanggal 29 selesainya operasi, seluruh rangkaian kegiatan ibadah masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Lampung berjalan dengan tertib, aman, dan terkendali," tutup Kapolda.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana.

  

Pemprov Lampung Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Pastikan Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran Arus Mudik Idulfitri


Lampung Selatan --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Provinsi Lampung. Upaya ini difokuskan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan penyiapan fasilitas penunjang bagi para pemudik.

Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiagakan puluhan titik layanan medis di sepanjang jalur perlintasan arus mudik tahun ini.

"Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelayanan kesehatan dengan mengaktifkan 74 posko kesehatan di seluruh wilayah Lampung, serta menyiapkan mini ICU di kawasan Bakauheni," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memantau kesiapan pengamanan arus mudik di kawasan Pelabuhan Bakauheni dan ruas Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung Selatan, Senin (16/3/2026). Peninjauan ini turut dihadiri oleh Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfy Assegaf.

Adapun kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, TNI, Polri, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik di provinsi yang menjadi jalur utama perlintasan masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera.

Dalam pemantauan tersebut, rombongan meninjau sejumlah pos pelayanan dan pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2026. Beberapa titik yang dikunjungi antara lain Pos Pelayanan Rest Area 49B, Pos Pelayanan Rest Area 20B, serta Pos Pelayanan Bakauheni.

Selain itu, Gubernur dan rombongan juga memeriksa fasilitas kesehatan, sarana pelayanan pemudik, hingga kesiapan personel yang bertugas selama masa arus mudik Lebaran.

Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan dukungan pelayanan bagi para pemudik. Selain posko kesehatan, Gubernur juga mengimbau pengurus masjid di sepanjang jalur mudik agar membuka masjid selama 24 jam sebagai tempat singgah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan.

"Kami mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan. Jika merasa lelah, silakan beristirahat di rest area, pos pelayanan, atau tempat singgah yang tersedia. Keselamatan adalah yang utama," ujar Gubernur.

Sementara, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfy Assegaf mengatakan secara umum kesiapan pengamanan arus mudik di wilayah Lampung telah berjalan baik. Polda Lampung menyiapkan total 92 pos yang tersebar di sejumlah titik strategis.

"Pos tersebut terdiri dari 57 Pos Pengamanan, 17 Pos Pelayanan, 16 Posko Bencana, serta dua Pos Terpadu. Pengamanan ini didukung 4.232 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait," ucap Kapolda.

Ia menambahkan, hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni dalam beberapa hari terakhir.

Pada hari pertama pemantauan tercatat sekitar 5.000 kendaraan menyeberang, kemudian meningkat menjadi 11.000 kendaraan, lalu 19.000 kendaraan, hingga mencapai sekitar 20.000 kendaraan pada hari berikutnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, operator pelabuhan menambah jumlah kapal yang beroperasi pada lintasan Merak–Bakauheni. Pada satu dermaga yang sebelumnya melayani empat kapal, kini ditambah satu kapal sehingga total menjadi lima kapal yang beroperasi dengan waktu pelayanan sekitar 45 menit untuk proses bongkar muat hingga kembali berangkat.

Melalui penguatan koordinasi lintas instansi serta penyediaan fasilitas pelayanan bagi pemudik, Pemerintah Provinsi Lampung berharap arus mudik Lebaran tahun ini dapat berlangsung tertib dan lancar. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat yang melintasi Lampung menuju kampung halaman. 

  

Jelang Idulfitri, Pemprov Lampung Perkuat Upaya Pengendalian Inflasi Bandar Lampung


Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri. Berdasarkan hasil pemantauan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Provinsi Lampung tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen pada minggu kedua Maret 2026.

Rapat koordinasi tersebut diikuti Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Senin (16/3/2026)

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, kenaikan IPH di Lampung dipengaruhi oleh sejumlah komoditas pangan utama yang mengalami peningkatan harga. Angka kenaikan IPH di Provinsi Lampung masih dibawah rentang yang aman (1,5%-3,5%) dan berada di 10 terendah dari 25 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH.

Di tingkat kabupaten, dua daerah di Lampung tercatat mengalami kenaikan IPH cukup signifikan, yakni Kabupaten Lampung Tengah sebesar 2,18 persen dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 1,79 persen.

Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh meningkatnya harga beberapa komoditas pangan strategis, di antaranya daging sapi, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga di wilayah tersebut.

Dalam pemaparannya, Ateng Hartono menjelaskan bahwa periode Ramadan hingga menjelang Idulfitri memang secara historis selalu diikuti kenaikan inflasi, terutama dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.

"Dalam lima tahun terakhir, kelompok makanan, minuman, dan tembakau hampir selalu memberikan kontribusi terhadap inflasi selama Ramadan. Pada Februari 2026, kelompok ini menyumbang inflasi sebesar 0,45 persen," ujarnya.

la juga menyebutkan sejumlah komoditas yang menjadi pendorong inflasi nasional pada periode Ramadan, antara lain daging ayam ras, beras, telur ayam ras, serta beberapa komoditas pangan lainnya. Sementara untuk kelompok nonpangan, inflasi turut dipengaruhi oleh komoditas emas perhiasan dan sigaret kretek.

Secara nasional, lanjutnya, hingga minggu kedua Maret 2026 terdapat 222 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH, meningkat dibandingkan minggu sebelumnya yang tercatat sebanyak 204 daerah.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah terus memantau langsung kondisi harga di pasar untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga menjelang Idulfitri.

"Kita harus terus turun ke pasar untuk mengecek harga secara langsung. Jika ada daerah yang kenaikannya jauh lebih tinggi dibanding wilayah sekitar, maka perlu segera dilakukan pengecekan dan langkah pengendalian," tegasnya.

la menambahkan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus pada komoditas yang kerap mengalami lonjakan harga seperti telur ayam ras, cabai rawit, dan daging ayam ras..

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi, sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga selama Ramadan hingga Idulfitri.


  

Mudik Lebih Aman dan Terjangkau, Pemprov Lampung Berangkatkan Ribuan Pemudik Gratis


Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melepas keberangkatan pemudik pada program Mudik Gratis Idulfitri 1447 Hijriah/2026 menggunakan moda transportasi bus dan Kereta Api di Stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (16/03/2026).

Program ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan biaya yang lebih terjangkau.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa program mudik gratis tahun 2026 merupakan pelaksanaan kedua yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung, dengan perluasan layanan moda transportasi.

"Alhamdulillah hari ini Pemerintah Provinsi Lampung bersama para mitra kembali dapat membantu masyarakat melaksanakan mudik. Tahun ini menjadi mudik gratis kedua yang kami selenggarakan. Jika tahun lalu hanya menggunakan kereta api, tahun ini kita tambahkan moda transportasi bus sehingga jangkauan pelayanan kepada masyarakat semakin luas," ujarnya.

Ia menjelaskan, keberangkatan melalui kereta api pada hari tersebut melayani rute menuju Kertapati pada pagi hari dan Baturaja pada siang hari. Sementara itu, moda transportasi bus telah diberangkatkan sebelumnya untuk melayani sejumlah daerah di Provinsi Lampung seperti Kabupaten Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Mesuji.

Menurut Jihan, program mudik gratis ini tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi para pemudik yang ingin berkumpul dengan keluarga di kampung halaman.

"Semoga para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lancar, nyaman, dan selamat sampai tujuan serta dapat berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan atas dukungan yang diberikan, termasuk penambahan kuota mudik dari Jakarta menuju Lampung melalui skema Public Service Obligation (PSO) serta subsidi sebesar 30 persen untuk tarif kapal penyeberangan.

Wakil Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para mitra yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan program mudik gratis tahun ini.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Iswan H. Cahya mengapresiasi program tersebut karena seluruh pelaksanaannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Program ini zero APBD. Artinya seluruh kegiatan murni hasil kreativitas organisasi perangkat daerah dan kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dengan para mitra. DPRD Provinsi Lampung tentu mengapresiasi langkah positif ini, dan berharap ke depan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik, aman, dan nyaman," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini telah dikoordinasikan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) sehingga tidak merugikan pihak pengusaha angkutan.

Ia menambahkan bahwa program ini memanfaatkan moda transportasi bus yang ada di Lampung berdasarkan kesepakatan bersama dengan para pengusaha angkutan.

"Program ini melayani masyarakat Lampung yang akan menuju Palembang dan juga masyarakat yang berada di wilayah Lampung. Ada yang menggunakan kereta api dan ada yang menggunakan bus," jelasnya.

Bambang juga menambahkan bahwa dukungan pemerintah melalui skema PSO memberikan dampak besar bagi masyarakat. Tarif perjalanan kereta api dari Lampung menuju Kertapati yang seharusnya sekitar Rp180 ribu dapat ditekan menjadi sekitar Rp32 ribu karena subsidi pemerintah.

"Demikian juga untuk rute ke Baturaja, ada subsidi sekitar Rp80 ribuan sehingga masyarakat hanya membayar sekitar Rp29 ribu," katanya.

Secara keseluruhan, program Mudik Gratis Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2026 ini memberangkatkan sebanyak lebih kurang 1.886 pemudik yang menggunakan moda transportasi bus dan kereta api menuju berbagai daerah tujuan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga dengan perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

  

Pemprov Lampung dan PWI Perkuat Sinergi Melalui Silaturahmi Ramadan


Bandar Lampung Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), M. Firsada, hadir dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, bertempat dikantor PWI Bandar Lampung, Kamis (12/3/2026).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung yang konsisten menjaga Profesionalisme serta kualitas jurnalisme di daerah.

la mengatakan bahwa PWI telah menjadi rumah besar bagi para wartawan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan menjaga marwah profesi jurnalistik.

"Melalui berbagai kegiatan seperti Uji Kompetensi Wartawan, pelatihan, diskusi, hingga pembinaan kepada wartawan muda, PWI ikut memastikan bahwa kualitas Jurnalisme di Lampung terus meningkat," ucapnya.

Menurutnya, saat ini informasi bergerak sangat cepat, baru beberapa menit sebuah peristiwa terjadi sudah beredar beritanya di berbagai platform media sosial.

"Di satu sisi ini memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan besar seperti hoaks dan disinformasi," lanjutnya.

Di tengah dinamika situasi saat ini, Gubernur menegaskan bahwa peran wartawan sangatlah penting. Wartawan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya kepada masyarakat.

"Wartawan bukan hanya menyampaikan kabar, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang sampai kepada masyarakat adalah informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung memandang media sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Banyak program pembangunan, potensi daerah, dan berbagai cerita baik tentang Lampung yang bisa diketahui masyarakat luas karena kerja keras para insan pers.

"Saya percaya teman-teman wartawan di Lampung, khususnya yang berhimpun dalam PWI, memiliki komitmen kuat untuk menjaga jurnalisme yang sehat dan profesional," ungkapnya.

Diakhir, Gubernur berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers di Lampung, khususnya keluarga besar PWI Lampung, dapat terus terjalin dengan baik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Wirahadikusumah mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar silaturahmi dan buka puasa bersama. Lebih dari itu, momen ini menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan, memperkuat sinergi antar insan pers dan Pemerintah Provinsi Lampung, serta menyatukan energi dan semangat dalam memberikan kontribusi terbaik bagi Lampung. 

  

Korpri Provinsi Lampung Gelar Ramadan Berbagi, Salurkan Bantuan Sembako Bagi ASN Golongan I dan II


 Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Lampung menggelar kegiatan Korpri Ramadan Berbagi di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/3/2026). 

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian dan solidaritas keluarga besar Korpri dalam membantu sesama, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat, di bulan suci Ramadan.

Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulfakar, menyampaikan bahwa bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mempererat tali persaudaraan di lingkungan Korpri.

“Melalui kegiatan Korpri Ramadan Berbagi ini, kita menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai keluarga besar Korpri Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Korpri Provinsi Lampung menyalurkan bantuan paket sembako kepada PNS golongan I serta bantuan beras kepada PNS golongan II dan PPPK golongan I dan IV yang bertugas pada perangkat daerah Provinsi Lampung maupun SMA dan SMK negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Sulfakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian seluruh anggota Korpri yang selama ini telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan pengabdiannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban ekonomi ASN, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan Ramadan yang penuh berkah.

“Saya berharap semangat berbagi ini dapat terus kita jaga dan kembangkan ke depannya, sehingga Korpri tidak hanya menjadi wadah bagi ASN, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kepedulian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya,” pungkasnya.

Kegiatan Ramadan Berbagi ini juga dirangkaikan dengan pasar murah yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Melalui pasar murah tersebut, masyarakat dan ASN dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, digelar pula bazar UMKM yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai upaya memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, menjelaskan bahwa kegiatan Korpri Ramadan Berbagi tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASN, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung upaya menjaga daya beli masyarakat dan salah satu upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Dalam kegiatan tersebut, Korpri Provinsi Lampung menyalurkan bantuan paket sembako senilai Rp250.000 kepada 18 orang PNS golongan I. Selain itu, bantuan beras sebanyak 5 kilogram diberikan kepada PNS golongan II serta PPPK golongan I dan IV yang berjumlah 1.083 orang. Secara keseluruhan, sebanyak 1.101 ASN menerima bantuan yang tersebar di perangkat daerah serta SMA dan SMK negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Baznas, Bulog, serta menghadirkan bazar UMKM yang diikuti oleh 62 pelaku usaha lokal.

Pada kesempatan tersebut, Sulfakar secara simbolis menyerahkan paket Ramadan Korpri Berbagi kepada perwakilan ASN, baik PNS maupun PPPK, didampingi para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Usai penyerahan bantuan, Sulfakar bersama jajaran pejabat meninjau langsung stan pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, antara lain beras kemasan 5 kilogram seharga Rp55.000, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp30.000, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, serta telur ayam Rp25.000 per kilogram.

Selain itu, terdapat pula sejumlah stan lainnya, seperti stan Baznas yang menyediakan daging, serta berbagai produk makanan dan kerajinan dari pelaku UMKM lokal.

Melalui kegiatan Korpri Ramadan Berbagi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di lingkungan ASN, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi masyarakat selama bulan Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

Intermezzo

Travel

Teknologi