BALAM POST

Berita Utama

Peristiwa

Showbiz


Foto

Video

  

Buka Musda II IKAPI, Bunda Literasi Lampung Tegaskan Literasi sebagai Pilar Kemajuan Daerah


Bandar Lampung — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung sekaligus Bunda Literasi Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, mendorong penguatan budaya literasi sebagai bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) II Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Provinsi Lampung yang dirangkaikan dengan Talkshow IKAPI Lampung di Nuwa Baca Zaenal Abidin Pagar Alam, Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Rabu (24/6/2026).

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari Mirza menegaskan bahwa literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi utama kemajuan peradaban serta kunci menciptakan masyarakat yang mampu berpikir kritis dan bijaksana dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Literasi bukan hanya berbicara tentang membaca dan menulis, tetapi merupakan jendela peradaban, fondasi utama kemajuan bangsa, serta kunci membangun masyarakat yang lebih cerdas, kreatif, dan berdaya,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan literasi menjadi kebutuhan utama agar masyarakat mampu memilah informasi, memahami berbagai perkembangan, serta menggunakan pengetahuan secara tepat dan bermanfaat.

Menurutnya, budaya literasi harus terus diasah oleh semua kalangan, tidak hanya anak-anak sekolah maupun generasi muda. Sebagai Bunda Literasi, ia juga mengaku terus berupaya meningkatkan kegemaran membaca dan menulis sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat.

“Literasi bukan hanya untuk anak sekolah, tetapi kita semua sampai kapan pun harus terus belajar dan mengasah kemampuan membaca serta menulis,” katanya.

Wulan Sari Mirza juga mengapresiasi peran IKAPI dan para penerbit yang terus berkontribusi dalam memperkuat ekosistem literasi di Provinsi Lampung. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, penerbit, penulis, editor, dunia pendidikan, serta masyarakat dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat dan memperkenalkan kekayaan daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dan berterima kasih atas konsistensi rekan-rekan penerbit dalam mengawal kemajuan literasi. Buku-buku yang diterbitkan nantinya tidak hanya dinikmati masyarakat Lampung, tetapi juga menjadi warisan ilmu bagi generasi mendatang,” ungkapnya.

Ia turut mengapresiasi inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung yang menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik yang menarik bagi masyarakat. Perpustakaan, kata dia, kini tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan rekreasi keluarga.

Wulan Sari Mirza juga mengungkapkan rencana penerbitan buku kumpulan cerita rakyat dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat konten lokal.

“Insya Allah akan diterbitkan buku cerita daerah yang menghimpun 15 cerita rakyat dari kabupaten/kota di Lampung. Ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan literasi berbasis kekayaan budaya daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat IKAPI Arif Hilman Nugraha menyampaikan bahwa Musda II IKAPI Lampung merupakan bagian dari amanat organisasi untuk memperkuat jaringan penerbitan di daerah.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri perbukuan. Dengan jumlah sekitar 2.800 penerbit, Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekosistem penerbitan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Kalau berbicara pusat keunggulan perbukuan di Asia Tenggara, ada di Indonesia. Kekayaan budaya, bahasa, dan keberagaman daerah menjadi kekuatan besar yang memiliki nilai bagi dunia,” kata Arif.

Ia mendorong penerbit di Lampung untuk mengangkat konten lokal agar dapat dikenal lebih luas, bahkan berpeluang masuk ke pasar internasional melalui kerja sama pertukaran hak cipta dan penerjemahan.

Menurutnya, tren membaca buku saat ini kembali mengalami peningkatan, terutama di kalangan generasi muda. Perpustakaan mulai kembali menjadi ruang yang diminati masyarakat karena buku tetap memiliki peran penting sebagai sumber pengetahuan.

“Buku adalah warisan berharga, ilmu sebagai sumber kebaikan. Literasi bukan sekadar bisa membaca, tetapi bagaimana seseorang mampu memahami dan menggunakan apa yang dibacanya untuk memberikan manfaat,” ujarnya.

Ketua IKAPI Provinsi Lampung Ikhsanuddin berharap Musda II IKAPI dapat menjadi momentum memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem literasi di Lampung.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan layanan perpustakaan daerah di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, serta berharap kolaborasi antara IKAPI, pemerintah, dan berbagai pihak dapat meningkatkan indeks literasi masyarakat.

“Harapan kami, program-program seperti pelatihan penulis, editor, penerbit, dan pengelola penerbitan dapat hadir di Lampung sehingga mampu melahirkan kader-kader baru dalam dunia literasi,” katanya.

Kegiatan Musda II IKAPI Lampung tersebut dilanjutkan dengan talkshow literasi dan penerbitan buku dengan tema “Buku sebagai Warisan Berharga, Ilmu sebagai Sumber Kebaikan”, yang dipandu moderator sekaligus Koordinator Relima Natan Yoga Pratama.
 

  

Bed Dryer Beroperasi di Rawa Jitu Selatan, Dorong Hilirisasi Pertanian dan Kesejahteraan Petani di Tulang Bawang


Tulang Bawang ---- Gubernur  Rahmat Mirzani Djausal melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau pemanfaatan Bantuan Mesin Pengering (Bed Dryer) Tahun Anggaran 2025 di Kampung Wono Agung, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Rabu (24/6/2026). Langkah ini dilakukan guna memastikan program hilirisasi pertanian berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan petani.

​Melalui bantuan bed dryer berkapasitas 20 ton ini, total produksi pengeringan gabah di wilayah tersebut diproyeksikan mampu mencapai 850 ton. Teknologi ini diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan yang dihadapi oleh sekitar 350.000 kepala keluarga petani padi di Provinsi Lampung, khususnya terkait anjloknya harga gabah akibat keterbatasan alat pengering saat panen raya.

​"Semua petani ada empat masalah dulu. Yang pertama, kalau panen semuanya nyari dryer, bener enggak? Karena dryer-nya terbatas, harganya jatuh," ujar Gubernur Mirza saat menanggapi langsung keluhan warga. 

​Gubernur memaparkan bahwa selama ini petani di Tulang Bawang harus menanggung biaya logistik ganda karena terpaksa membawa gabah basah mereka ke Lampung Selatan untuk dikeringkan sebelum dibawa kembali ke Tulang Bawang. Dengan adanya bed dryer lokal, petani kini dapat memanfaatkan jasa upah giling berkisar Rp300/kg untuk mengonversi Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Gabah Kering Giling (GKG). Hal ini meningkatkan nilai jual gabah secara signifikan dari kisaran Rp6.500 - Rp7.000/kg (basah) menjadi Rp8.500/kg (kering).

​Selain hilirisasi, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengupayakan peningkatan produktivitas lahan melalui pendistribusian program stimulus Pupuk Hayati Cair secara gratis. Program ini sukses meningkatkan hasil panen dari 5 ton menjadi 7 ton per hektar pada beberapa wilayah uji coba seperti Kabupaten Mesuji.

​"Ini saya akan bagikan ke seluruh desa yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Gratis buat petani. Satu fasilitas pupuk hayati cair itu bisa buat 800 hektar," tegas Gubernur yang langsung disambut antusias oleh para petani.

​Gubernur selanjutnya meminta Bupati Tulang Bawang untuk segera mendorong para pelaku usaha tani lokal agar meluncurkan produk beras dengan merek dagang khas Tulang Bawang guna memperkuat identitas komoditas daerah di pasar nasional.

​Di samping sektor pertanian, kunjungan kerja ini juga menjaring aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur. Merespons keluhan warga terkait kerusakan akses jalan sepanjang 57 kilometer di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang telah terbengkalai selama 25 tahun, Gubernur berjanji akan mengawal dan memperjuangkan perbaikannya melalui kolaborasi lintas sektor pada sisa tahun anggaran 2026 ini.

​"Harapan saya, jadi petani makmur, petani sejahtera, dan petani berdaulat," pungkas Gubernur mengakhiri arahannya.

  

Inpres Jalan Daerah Perkuat Distribusi Logistik dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung


Bandar Lampung ---- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengikuti  acara peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 serentak di seluruh Indonesia secara virtual bertempat di Balai Keratun, Selasa (23/6/2026).

IJD merupakan program pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden yang bertujuan mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan di daerah. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil.

Pelaksanaan IJD Tahun 2025 secara nasional mencakup total panjang penanganan jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara pelaksanaan IJD tahun 2025 di Provinsi Lampung mencapai total panjang 51,10 kilometer yang tersebar pada 15 ruas jalan strategis di berbagai Kabupaten/Kota. Dari total keseluruhan penanganan tersebut, terdapat 7 paket pekerjaan dengan total panjang 19,48 kilometer yang telah selesai dan siap diresmikan pada kesempatan ini. Ketujuh ruas jalan tersebut meliputi :

- Ruas Sp. Korpri – Purwotani 1 (1,99 km)
- Ruas Sp. Korpri – Purwotani 2 (1,69 km)
- Ruas Pekurun Udik – Talang 16 (4,00 km)
- Ruas Sekincau – Waspada (2,90 km)
- Ruas Sedayu – Tugu Papak (0,73 km)
- Ruas Raman Aji (Simpang NV) – Kota Raman (7,25 km)
- Ruas Teuku Cik Ditiro – Bandar Lampung (0,92 km)

Penyelesaian tujuh ruas jalan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Peningkatan kualitas jalan tersebut memperlancar distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok, menurunkan biaya logistik, serta turut mendukung stabilitas harga di masyarakat.

Selain itu, penyelesaian tujuh ruas jalan tersebut  juga berdampak pada peningkatan efisiensi waktu tempuh, peningkatan kemantapan jalan daerah, serta memperluas akses menuju berbagai kawasan strategis seperti pusat kota, wilayah produksi pertanian, kawasan industri, hingga destinasi wisata. Salah satu dampak pentingnya adalah terbukanya akses menuju kawasan pengembangan seperti Kota Baru dan wilayah industri Lampung Selatan yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung melalui IJD ruas Ruas Sp. Korpri – Purwotani.

Sebagai bentuk dukungan terhadap arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar tidak ada daerah yang tertinggal akibat  keterbatasan akses, Gubernur Lampung mengungkapkan upayanya dalam menjawab tantangan tersebut  di tengah keterbatasan APBD yakni dengan memperkuat kolaborasi.

“Ya, ini salah satunya kolaborasi ya. kita mendorong agar IJD (Inpres Jalan Daerah) diperbanyak di Provinsi Lampung, terutama di jalan provinsi dan jalan kabupaten-kabupaten,” ujarnya saat ditemui awak media.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menyampaikan skema kolaborasi dengan pihak swasta seperti pemanfaatan program CSR (Corporate Social Responsibility) pada penanganan ruas jalan.

  

Gubernur Lampung Ajak APINDO Perkuat Kolaborasi Bangun Ekonomi Lampung yang Inklusif


Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-8 Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung di Ballroom Hotel Emersia, Senin (22/6/2026).

Gubernur menyampaikan bahwa Musprov APINDO menjadi momentum strategis untuk merumuskan program kerja lima tahun ke depan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Melalui Musprov ini, kita berharap lahir program-program strategis lima tahun ke depan. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, APINDO merupakan mitra penting untuk bersama-sama membangun dan meningkatkan kemajuan pembangunan daerah,” ujar Gubernur.

Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu kekuatan utama penggerak perekonomian Lampung. Menurutnya, berbagai potensi unggulan desa, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga peternakan, harus mampu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan nilai tambah yang lebih besar.

Gubernur menjelaskan, arah pembangunan ekonomi ke depan harus bergeser dari pola trickle down effect menuju konsep bottom up economy, yakni ekonomi yang tumbuh dari desa dengan memperkuat produktivitas masyarakat, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah dari potensi lokal.

“Industri harus bersifat inklusif. Kita ingin desa menjadi lebih kuat, produktif, dan memiliki nilai tambah. Karena kekuatan ekonomi Lampung tidak hanya berada di kota, tetapi juga ada di desa-desa,” tegasnya.

Ia memaparkan bahwa struktur ekonomi Lampung saat ini masih sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Lampung pada triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,58 persen secara tahunan (year on year), dengan sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sektor utama penopang ekonomi daerah. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul yang harus didukung dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, khususnya protein. Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dan sumber protein nasional, sehingga perlu ada upaya bersama untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan berkualitas.

“SDM unggul membutuhkan asupan nutrisi yang baik. Kita memiliki sumber protein yang besar, tetapi tantangannya adalah bagaimana memastikan potensi tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Gubernur.

Rahmat Mirzani Djausal juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada desa. Ia menyebut selama ini sebagian besar pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga diperlukan strategi agar aktivitas ekonomi di desa semakin berkembang.

“Harapan saya, APINDO dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di desa-desa, menjadi penggerak investasi, sekaligus membantu menaikkan kelas UMKM agar lebih kompetitif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung berada pada hilirisasi. Menurutnya, sekitar 80 persen peningkatan nilai tambah berada pada proses pengolahan produk, sehingga komoditas unggulan daerah tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

“Kita harus memperkuat hilirisasi. Produk pertanian Lampung harus diolah sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi dan membuka lapangan kerja baru,” jelasnya.

Gubernur turut memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk tujuh program prioritas pembangunan dan tiga Program Hasil Terbaik Cepat yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Lampung menunjukkan tren positif. 

Pertumbuhan investasi, aktivitas perdagangan, serta peningkatan daya beli masyarakat menjadi indikator bahwa ekonomi daerah terus bergerak. Data BPS mencatat nilai ekspor Lampung Januari 2026 mencapai US$500,14 juta dengan neraca perdagangan mengalami surplus sebesar US$411,47 juta. 

Sementara itu, Ketua DPP APINDO Lampung Ary Meizari Alfian dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musprov ke-8 APINDO Lampung menjadi refleksi perjalanan dunia usaha selama lima tahun terakhir.

Ia mengungkapkan bahwa ketika kepengurusan sebelumnya menerima amanah pada 2021, dunia usaha menghadapi tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Namun, APINDO Lampung terus berupaya bertahan, tumbuh, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“APINDO harus terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah, menjadi suara dunia usaha yang solutif, objektif, dan konstruktif,” ujar Ary.

Ia menyebut selama periode kepengurusannya, APINDO Lampung telah melaksanakan lebih dari 200 kegiatan organisasi, menjalin kerja sama dengan sekitar 50 mitra strategis, serta merealisasikan sekitar 90 persen program kerja yang telah direncanakan.

Mengusung tema “Dengan Semangat Indonesia Incorporated, Indonesia Kuat, Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, Musprov DPP APINDO Lampung diharapkan mampu melahirkan kepengurusan dan program kerja yang semakin memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi daerah.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan dan apresiasi DPP APINDO Lampung yang diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi dalam penguatan dunia usaha di Provinsi Lampung.

  

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pemprov Lampung Perkuat Konektivitas Transportasi Darat, Laut, dan Udara


Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya  melakukan transformasi pada sektor perhubungan menuju transportasi modern. Langkah ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung pada Upacara Bulanan di Lapangan Korpri, Rabu (17/6/2026). Dalam arahannya, Ia menekankan bahwa perubahan zaman yang dinamis ini membawa sejumlah tantangan lokal yang harus segera diselesaikan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran pemerintahan.

"Kita masih menghadapi beberapa persoalan mendasar di lapangan, seperti kebutuhan kepastian regulasi dan perlindungan bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online, penanganan kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) yang merusak jalan dan mengancam keselamatan, hingga menurunnya daya saing angkutan umum konvensional," ungkap Sulpakar.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa solusi komprehensif yang disiapkan adalah transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan seluruh simpul transportasi (pelabuhan, stasiun, bandara, dan terminal) agar pergerakan masyarakat dan logistik menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

Sebagai jawaban konkret atas tantangan regulasi, keselamatan, dan modernisasi, Pemerintah Provinsi Lampung bersama para pemangku kepentingan telah berhasil mengimplementasikan sejumlah capaian nyata di lapangan. Menjawab tuntutan green transportation misalnya, Lampung kini telah sukses mengoperasikan layanan Smart BRT Itera di sektor darat. Kemajuan ini diperkuat dengan masuknya investasi asing melalui kehadiran armada Taksi Listrik Green SM, yang membuktikan tingginya kepercayaan investor terhadap kesiapan Lampung dalam membangun ekosistem kendaraan listrik rendah emisi.

Sementara itu, peningkatan standar keselamatan dan pelayanan di sektor penyeberangan Selat Sunda juga terus dipacu. Konektivitas antara Pulau Sumatera dan Jawa kini semakin solid berkat pengoperasian KMP Dalom I rute Bakauheni–Merak, optimalisasi dua dermaga eksekutif, serta peremajaan armada kapal reguler maupun eksekutif demi menjamin kepastian layanan bagi pengguna jasa. Selain sebagai gerbang logistik laut, konektivitas udara Provinsi Lampung juga mendapat angin segar setelah Bandara Raden Inten II resmi kembali menyandang status sebagai Bandara Internasional, sebuah momentum penting yang diyakini akan memperluas aksesibilitas Lampung.

Sejumlah rencana besar juga tengah dimatangkan untuk memastikan infrastruktur transportasi Lampung mampu menampung pertumbuhan ekonomi masa depan melalui : 

- Optimalisasi Jalur Kereta Api & Logistik Batubara guna meminimalkan beban jalan raya akibat kendaraan besar (termasuk ODOL), fokus diarahkan pada rencana pembangunan jalur ganda (double track) lintas Muara Enim–Prabumulih–Tegineneng–Tarahan. 
- Pengembangan Kawasan Pesisir & Terminal Regional yang terdiri dari 5 pelabuhan pengumpan regional dengan memprioritaskan Pelabuhan Sebalang untuk segera dioperasikan guna mendongkrak ekonomi pesisir.Sementara di sektor darat, dari 15 terminal Tipe B yang dikelola Pemprov, sebanyak 6 terminal telah dielaborasikan dan kualitas pelayanannya akan terus ditingkatkan secara bertahap.

Di akhir arahannya, Sulpakar meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu visi yang padu.

"Berbagai capaian dan rencana ini adalah ikhtiar bersama untuk membangun sistem transportasi Lampung yang terintegrasi, modern, berkelanjutan, dan berdaya saing. Mari kita jadikan sektor transportasi sebagai roda penggerak utama menuju Lampung yang maju, inklusif, terkoneksi, dan berdaya saing," pungkasnya.

  

Pemprov Lampung Dorong TVRI Jadi Etalase Kemajuan Desa dan Media Publik Tepercaya di Era Digital


Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan peran TVRI Stasiun Lampung sebagai media penyiaran publik yang transformatif di tengah tantangan disrupsi informasi digital. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, saat membuka Marketing Gathering dan Forum Diskusi Publik bertajuk "Transformasi TVRI Lampung: Mendengar Publik, Tumbuh Bersama Mitra" di Hotel Emersia, Senin (15/06/2026). 

Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara media penyiaran publik dengan agenda pembangunan daerah, khususnya dalam mempublikasikan narasi keberhasilan program "Desaku Maju" sebagai penggerak ekonomi dari akar rumput. Transformasi TVRI dinilai krusial agar tetap mampu menyajikan konten yang kredibel dan relevan di tengah persaingan platform media digital saat ini. 

"TVRI adalah sarana edukasi dan ruang berbagi pengalaman yang telah menjadi bagian dari kesejarahan bangsa. Di tengah banjir informasi, masyarakat membutuhkan media yang kredibel. Saya berharap TVRI dapat menjadi etalase bagi kemajuan desa, mengangkat kisah sukses petani, pelaku usaha, serta sosok inspiratif lainnya di pelosok Lampung agar semakin dikenal luas," ujar Gubernur. 

Kepala TVRI Stasiun Lampung, Muhammad Ikhsan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI terus berbenah untuk memperkuat kebutuhan masyarakat yang dinamis melalui kolaborasi strategis. 

"Forum ini adalah wujud silaturahmi dengan mitra strategis. Kami meyakini bahwa kunci menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat adalah sinergitas. Kerja sama yang terjalin antara media publik, pemerintah, dan dunia usaha akan menjadi motor penggerak untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung," ungkap Ikhsan. 

Senada dengan hal tersebut, Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbodjati, mengajak seluruh mitra untuk mengoptimalkan momentum kolaborasi ke depan, termasuk dalam menyambut siaran Piala Dunia yang akan ditayangkan oleh TVRI. 

"Melalui momentum ini, kami mengajak jajaran pemerintah daerah maupun mitra strategis untuk bersama-sama menyemarakkan siaran Piala Dunia. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah. Mari terus memperkuat sinergi ini demi memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat," pungkas Retno. 

Acara forum diskusi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyelaraskan visi antara media penyiaran publik dengan para pemangku kepentingan, sehingga TVRI Lampung dapat semakin relevan, dipercaya, dan dicintai oleh masyarakat Lampung. 

  

Pemprov Lampung Sambut Rapimnas IPPNU, Dorong Lahirnya Gagasan Strategis untuk Pembangunan Bangsa


Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengajak seluruh kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) untuk terus belajar, bertumbuh, dan berkarya serta tidak takut bermimpi besar dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa.

"Saya mengajak seluruh kader IPPNU untuk terus belajar, terus bertumbuh, dan terus berkarya, dan jangan pernah takut bermimpi besar, karena perubahan besar dalam sejarah bangsa selalu dimulai dari anak-anak muda yang berani mengambil peran.," ujar Jihan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IPPNU Tahun 2026 di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (13/06/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Jihan menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Pusat IPPNU yang telah memilih Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Rapimnas. Ia berharap forum tertinggi tingkat nasional tersebut mampu melahirkan rekomendasi dan gagasan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga bagi pembangunan daerah dan bangsa.

Menurutnya, dunia saat ini bergerak sangat cepat sehingga menuntut generasi muda untuk adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi serta informasi.

"Dunia bergerak sangat cepat. Kita baru belajar satu hal, sudah muncul hal baru lagi. Jika tidak mampu beradaptasi, maka kita akan tertinggal. Rapimnas ini menjadi momentum yang tepat untuk belajar, berdiskusi, dan menghasilkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan zaman," katanya.

Jihan menekankan tiga hal utama yang harus dimiliki seorang pelajar. Pertama, kapasitas intelektual yang baik sebagai bekal menghadapi banjir informasi di era digital. Menurutnya, tantangan generasi muda saat ini bukan lagi keterbatasan informasi, melainkan kemampuan menyaring informasi yang benar dan bermanfaat.

Kedua, kematangan karakter. Ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan beriringan dengan akhlak dan karakter yang baik.

"Sepintar apa pun seseorang, tanpa karakter dan akhlak yang baik akan sulit diterima dalam kehidupan bermasyarakat," ujarnya.

Ketiga, sensitivitas sosial. Kader IPPNU diminta tidak hidup dalam dunianya sendiri, tetapi peka terhadap persoalan masyarakat dan aktif memperjuangkan berbagai isu strategis yang berkembang di lingkungan sekitar.

Dalam kesempatan itu, Jihan juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, mulai dari penyebaran hoaks, budaya instan, krisis kesehatan mental, hingga kasus perundungan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan dapat menjadi bahan diskusi strategis dalam Rapimnas guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Mengusung tema 'Simply Great Sustainably Brave', Rapimnas IPPNU 2026 diharapkan mampu menumbuhkan keberanian kader untuk terus bergerak dan mengabdi secara berkelanjutan bagi organisasi, masyarakat, dan negara.

Sementara itu, Ketua PWNU Lampung, Puji Rahardjo, menyampaikan bahwa Lampung merupakan salah satu wilayah Nahdlatul Ulama di luar Pulau Jawa yang memiliki kategori A, ditandai dengan aktifnya seluruh badan otonom, lembaga, hingga ranting organisasi.

Ia berharap para peserta Rapimnas dari seluruh Indonesia dapat memperoleh banyak pengalaman dan inspirasi selama berada di Lampung.

Puji juga menekankan agar Rapimnas tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang realistis dan relevan dalam menghadapi tantangan global, termasuk persoalan ekonomi, geopolitik, hingga perlindungan anak dan pelajar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IPPNU, Whasfi Velasufah, mengatakan Rapimnas 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi menjelang Kongres IPPNU yang akan datang.

Menurutnya, organisasi pelajar harus mampu beradaptasi dengan era disrupsi dan bonus demografi melalui peningkatan kapasitas pendidikan, kepemimpinan, dan literasi teknologi.

Whasfi juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren. Kondisi tersebut mendorong PP IPPNU meluncurkan Program Nasional 'Teman Sebaya' sebagai gerakan pencegahan dan penanganan dini kekerasan seksual di kalangan pelajar dan santri.

"Teman Sebaya merupakan gerakan untuk membangun sistem peringatan dini di lingkungan pelajar. Teman harus menjadi pendengar yang baik, mampu mengenali tanda-tanda kekerasan, serta berani membantu korban untuk bersuara," katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya melalui penandatanganan petisi dukungan bersama Ketua Umum PP IPPNU, perwakilan Ketua OSIS, Ketua Rohis, dan perwakilan PW IPPNU.

Peluncuran Program Nasional 'Teman Sebaya' ditandai dengan pemasangan vest oleh Wakil Gubernur Lampung kepada perwakilan pelajar dan kader IPPNU.

Program 'Teman Sebaya' merupakan gerakan nasional anti kekerasan seksual yang digagas PP IPPNU sebagai langkah tanggap darurat dan upaya preventif komunal dalam menghadapi meningkatnya laporan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan umum maupun keagamaan di Indonesia.

  

Gubernur Mirza Ajak Perantau Minang Berkolaborasi Bangun Lampung


Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) bersama jajaran pengurus dan perantau Minang di Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/06/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan keluarga besar perantau Minang dalam mendukung pembangunan daerah.

Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa IKM berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, keberadaan IKM harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perantau sekaligus menjaga hubungan yang erat dengan kampung halaman di Sumatera Barat.

"Kami memiliki prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena itu, IKM selalu berupaya berkolaborasi dan mendukung program-program pemerintah di daerah tempat kami berada," ujar Andre.

Ia menjelaskan bahwa IKM selama ini aktif membantu masyarakat perantau dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi kondisi darurat. Solidaritas dan kebersamaan yang kuat menjadi modal utama organisasi dalam melayani anggotanya di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Andre juga menyampaikan rencana pembangunan sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Lampung yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan organisasi sekaligus pusat pelayanan bagi masyarakat perantau Minang di Provinsi Lampung. Untuk mewujudkan hal tersebut, IKM berharap mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Menanggapi hal itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik kehadiran dan komitmen IKM dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa masyarakat Minang bukan lagi sekadar kelompok perantau di Lampung, melainkan telah menjadi bagian penting dari perjalanan pembangunan provinsi tersebut selama puluhan tahun.

"Di Lampung tidak ada perbedaan antara masyarakat lokal dan pendatang. Siapa pun yang tinggal, berkarya, dan berkontribusi di Lampung adalah bagian dari keluarga besar Lampung," ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, masyarakat Minang telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor perdagangan dan kewirausahaan.

"Saya melihat sendiri sejak kecil bagaimana masyarakat Minang berperan dalam aktivitas ekonomi di pasar-pasar. Kontribusinya sangat nyata dalam menggerakkan roda perekonomian Lampung," katanya.

Terkait usulan pembangunan sekretariat DPW IKM Lampung, Gubernur menyatakan dukungannya, Ia juga mengajak IKM untuk terlibat aktif dalam berbagai program strategis Pemerintah Provinsi Lampung, terutama yang berkaitan dengan penguatan sektor pertanian, perdagangan, pengendalian inflasi, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta pengembangan dunia usaha.

"Kami ingin seluruh elemen masyarakat, termasuk IKM dan para pelaku usaha Minang di Lampung, terintegrasi dengan program-program pembangunan daerah. Kolaborasi ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung," ujar Gubernur.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan eratnya hubungan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan keluarga besar perantau Minang yang selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

  

Gubernur Lampung Dampingi Presiden Resmikan RS KH M Tohir Di Kabupaten Pesisir Barat


Krui — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (10/6/2026). Kehadiran rumah sakit tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata hingga ke wilayah pesisir dan daerah terpencil di Provinsi Lampung.

Pembangunan RSUD KH Muhammad Thohir merupakan bagian dari program percepatan pembangunan rumah sakit pemerintah pusat yang diinisiasi menyusul usulan Gubernur Lampung agar masyarakat Pesisir Barat dan wilayah sekitarnya memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas.

Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas hadirnya fasilitas kesehatan modern di Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

"Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai," ujar Presiden.

Sebelum peresmian, Presiden bersama Gubernur Lampung dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah tersedia, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), poli anak, poli gigi, poli umum, poli THT, poli kandungan dan kebidanan, hingga poli penyakit dalam.

Gubernur Lampung menilai kehadiran RSUD KH Muhammad Thohir menjadi langkah penting dalam memperkuat pemerataan pembangunan kesehatan di Lampung, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah sakit rujukan.

Rumah sakit tersebut dibangun melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp152,99 miliar. Pembangunan fisiknya telah mencapai 100 persen pada akhir tahun 2025 dan kini siap memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong pembangunan bidang kesehatan dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui usulan pembangunan rumah sakit di Pesisir Barat oleh Gubernur Lampung pada  November 2024, usulan pembangunan jalan masuk ke rumah sakit dan dilanjutkan dengan usulan pembangunan jalan melalui IJD tahun 2026.

Pemprov juga mendorong pengaktifan pelayanan BPJS dan mou kembali layanan BPJS, serta pemenuhan tenaga Dokter Spesialis untuk layanan prioritas RS KJSU KIA dan non KJSU.

Dari sisi kapasitas, RSUD KH Muhammad Thohir mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya sekitar 98 tempat tidur menjadi 137 tempat tidur. Rumah sakit ini juga telah dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiovascular Care Unit (ICVCU), layanan hemodialisa, kamar operasi, radiologi, laboratorium, layanan rawat jalan, serta ruang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa RSUD KH Muhammad Thohir merupakan salah satu dari 66 rumah sakit yang dibangun pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan daerah. Rumah sakit tersebut diproyeksikan mampu menangani lima kelompok penyakit penyebab kematian tertinggi, yakni stroke, jantung, kanker, gangguan ginjal, serta layanan kesehatan ibu dan anak.

Selain gedung dan fasilitas pelayanan yang telah selesai dibangun, pemerintah juga terus melengkapi kebutuhan alat kesehatan modern dan tenaga medis spesialis guna memastikan layanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Dengan beroperasinya RSUD KH Muhammad Thohir, Pemerintah Provinsi Lampung berharap masyarakat Pesisir Barat, Lampung Barat, dan wilayah sekitarnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan rujukan yang lebih mudah dijangkau, sekaligus mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke Bandar Lampung maupun ke luar daerah.

Kehadiran rumah sakit ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemerataan pembangunan kesehatan, sehingga masyarakat di wilayah pesisir dan daerah terpencil mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

  

Wagub Jihan Ajak IPM Jadi Pelopor Peningkatan SDM dan Pembangunan Daerah


Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengajak para pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) untuk menjadi pelopor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus motor penggerak pembangunan daerah. 

Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Provinsi Lampung yang digelar di lingkungan Pendidikan Muhammadiyah Lampung, Rabu (10/6/2026).

Di hadapan ratusan kader IPM dari berbagai kabupaten dan kota di Lampung, Jihan menegaskan bahwa pelajar memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan. 

Menurutnya, terdapat tiga fondasi utama yang harus dimiliki setiap pelajar agar mampu menjadi pemimpin dan agen perubahan di tengah masyarakat.

“Pertama adalah intelektualitas. Tugas utama pelajar adalah belajar dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Ilmu pengetahuan akan menjadi kompas dalam menentukan arah kehidupan,” ujar Jihan.

Selain intelektualitas, Jihan menekankan pentingnya karakter dan moral sebagai pondasi utama dalam membangun pribadi yang unggul. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan tanpa integritas tidak akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setinggi apa pun pendidikan yang diraih, tanpa karakter yang baik, tanpa integritas dan akhlak yang mulia, maka ilmu tersebut tidak akan bertahan lama manfaatnya. Masyarakat akan lebih menghargai pribadi yang berakhlak daripada sekadar pintar,” katanya.

Pilar ketiga yang harus dimiliki pelajar, lanjut Jihan, adalah kepekaan sosial. Menurutnya, generasi muda harus mampu memahami berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar dan memiliki kepedulian untuk turut memberikan solusi.

“Pelajar harus memiliki sense of crisis, peka terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga memahami realitas sosial dan berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga mengajak IPM untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang saat ini masih perlu terus ditingkatkan.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi daerah adalah tingginya angka putus sekolah di sejumlah wilayah. Karena itu, peran organisasi pelajar dinilai sangat penting untuk membangun motivasi pendidikan di kalangan generasi muda.

“Saya berharap teman-teman IPM dapat menjadi influencer positif dan motor penggerak bagi anak-anak yang putus sekolah agar kembali memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan. Ini adalah pekerjaan besar yang harus kita kerjakan bersama,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Jihan, saat ini tengah merumuskan berbagai program intervensi di bidang pendidikan guna memperluas akses belajar bagi masyarakat, termasuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk IPM, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM Lampung,” katanya.

Sementara itu, Ketua PW IPM Lampung, Firdaus Armansyah, menyampaikan bahwa selama periode kepengurusan 2023–2026, IPM Lampung telah menjalankan berbagai program yang berdampak bagi pelajar dan masyarakat.

Dengan mengusung tema besar “Rumah Karya Pelajar”, IPM Lampung berhasil melaksanakan 63 kegiatan yang melibatkan lebih dari 28 ribu pelajar dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar non-Muhammadiyah dan non-Muslim sebagai bentuk komitmen terhadap nilai inklusivitas.

Firdaus menjelaskan bahwa berbagai program kaderisasi, pengembangan kepemimpinan, peningkatan literasi, hingga pengabdian masyarakat terus dijalankan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, termasuk persoalan perundungan (bullying) dan rendahnya budaya literasi.

“IPM harus hadir sebagai solusi. Kami percaya bahwa penguatan kepemimpinan pelajar, nilai-nilai Islam, dan semangat berkarya dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda saat ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini jaringan organisasi IPM di Lampung terus berkembang dengan keberadaan 15 Pimpinan Daerah IPM, 53 Pimpinan Cabang IPM, dan 184 Pimpinan Ranting IPM yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.

Muswil XXIII IPM Lampung menjadi momentum penting bagi organisasi pelajar Muhammadiyah untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja strategis, serta memilih kepemimpinan baru yang akan melanjutkan estafet perjuangan organisasi dalam mencetak generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

Melalui forum musyawarah ini, diharapkan lahir berbagai gagasan dan keputusan yang mampu memperkuat kontribusi pelajar Muhammadiyah dalam pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Lampung yang maju dan berdaya saing.

  

Lampung Disiapkan Jadi Pusat Bioetanol Nasional, Wamen Investasi Tinjau Lokasi Pabrik di Lamsel


Lampung Selatan — Pemerintah terus mendorong pengembangan sektor energi baru terbarukan melalui pembangunan ekosistem bioetanol berbasis komoditas pertanian di Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Dzausal mendampingi Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Todotua Pasaribu meninjau calon lokasi pembangunan pabrik bioetanol di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (09/06/2026).

Kegiatan tersebut merupakan site visit kedua setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lokasi pertama di wilayah Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengembangan industri bioetanol terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa proyek strategis ini dirancang untuk menjawab tantangan kesenjangan pasokan bioetanol nasional.

“Saat ini kebutuhan nasional untuk mendukung penerapan konsep S10 pada tahun 2028 mencapai sekitar 2,5 juta kiloliter (KL), sementara kapasitas produksi pabrik etanol yang ada di Indonesia baru mencapai sekitar 120 ribu KL,” ujar Todotua.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan areal penanaman sorgum sekitar 24.000 hektare. Potensi lahan yang tersedia meliputi sekitar 20.000 hektare kawasan register yang masih dapat dikembangkan, serta tambahan sekitar 4.000–5.000 hektare lahan milik PTPN yang memasuki masa peremajaan tanaman.
Kerja sama dengan PTPN dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan cadangan lahan.

Pengembangan sorgum juga menjadi alternatif pemanfaatan lahan produktif dengan mempertimbangkan aspek keekonomian serta potensi hasil produksi dibandingkan komoditas sebelumnya.

Selain itu untuk pemanfaatan lahan tidak produktif (idle land), termasuk potensi kawasan register, akan diarahkan untuk mendukung agenda ketahanan energi nasional melalui koordinasi bersama pemerintah pusat.

Todotua juga menjelaskan bahwa Pertamina telah melakukan pengadaan peralatan yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas tersebut. Proses peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan pabrik ditargetkan berlangsung paling cepat pada Agustus dan paling lambat Desember 2026.

Proyek ini turut mengedepankan aspek transfer teknologi melalui kerja sama strategis antara Pertamina New Renewable Energy (PNRE), Rabbit, dan Toyota, termasuk Toyota Tsusho.

“Kolaborasi ini sekaligus mengaktifkan kembali serta menyempurnakan hasil riset biomassa dan bioetanol yang sebelumnya telah dikembangkan oleh para peneliti Jepang di wilayah Lampung,” kata Todotua.

Dalam pengembangan bioetanol ini, sorgum diproyeksikan menjadi salah satu bahan baku utama (feedstock) untuk mendukung program ketahanan energi nasional.

Melalui pengembangan tersebut, Provinsi Lampung diharapkan menjadi salah satu pusat pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian, sekaligus memperkuat peran daerah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

  

Kolaborasi Multisektoral Diperkuat, Lampung Wujudkan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat


Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam menata akses kepemilikan tanah melalui implementasi skema hak berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah. 

Kebijakan ini difokuskan sebagai instrumen pengendalian untuk menekan ketimpangan penguasaan lahan sekaligus menjamin kebermanfaatan tanah yang lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat. 

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Selasa (09/06/2026). 

Sekdaprov menjelaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar penataan aset tanah semata, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan pemerataan akses sumber ekonomi. Menurutnya, penerapan skema hak berjangka waktu di atas HPL Badan Bank Tanah merupakan terobosan untuk memastikan tanah yang didistribusikan tetap dimanfaatkan sesuai peruntukan, sehingga risiko penyalahgunaan atau alih fungsi lahan oleh pihak tertentu dapat dimitigasi. 

"Kehadiran Badan Bank Tanah diharapkan menjadi instrumen strategis dalam penyediaan tanah. Dengan skema pemberian hak berjangka waktu, kita dapat memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara lebih terpola, terarah, dan terjaga dari praktik penguasaan oleh segelintir pihak saja," ujar Sekdaprov 

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, menyoroti pentingnya pengendalian melalui skema hak berjangka waktu. Ia menyebutkan bahwa data menunjukkan perlunya perbaikan distribusi tanah agar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. 

"Pemberian hak berjangka waktu berfungsi sebagai alat kendali negara. Tujuannya adalah memastikan bahwa tanah yang diberikan benar-benar memberikan manfaat nyata, sehingga penerima hak tidak tergiur untuk mengalihkan lahan tersebut demi keuntungan jangka pendek," jelas Embun Sari. 

Rakor tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Lampung. Poin-poin utama kesepakatan tersebut meliputi :

1. Komitmen aktif seluruh anggota GTRA dalam pendataan potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). 

2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria. 

3. Perumusan rencana program terintegrasi yang akan diimplementasikan dalam rencana kerja daerah, khususnya pada lokasi akses reforma agraria. 

Menutup arahannya, Sekdaprov mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, instansi vertikal, akademisi, hingga masyarakat untuk terus memperkuat komitmen bersama. 

"Reforma agraria memerlukan kolaborasi multisektoral. Dengan kerja sama yang solid, kita yakin tujuan negara untuk menciptakan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung dapat terwujud," tutupnya.

  

Terima Peserta PKN II Sumsel, Wagub Jihan Dorong Pemimpin Daerah Adaptif Hadapi Perubahan


Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa kepemimpinan yang adaptif menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saing global sekaligus menjaga ketahanan daerah di tengah perubahan yang berlangsung semakin cepat. Menurutnya, pemimpin daerah dituntut mampu menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika teknologi, regulasi, serta tantangan fiskal yang terus berkembang.

“Ketahanan daerah tidak lagi bisa dibangun dengan cara-cara konvensional. Pemimpin masa kini harus adaptif, jeli melihat peluang global, dan mampu memberikan nilai tambah terhadap keunggulan lokal agar daerah tidak hanya menjadi penonton di tengah perubahan zaman,” ucap Wagub Jihan saat menerima peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Senin (8/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti 32 peserta PKN Tingkat II yang berasal dari berbagai instansi pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, OKU Timur, Kabupaten PALI, Musi Rawas, serta peserta dari Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Rombongan dipimpin Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Edward Juliartha.

Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas terjalinnya hubungan yang erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, sinergi antardaerah menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan kawasan Sumatera melalui berbagai kerja sama strategis yang saling menguntungkan.

Ia menjelaskan bahwa tema visitasi tahun ini, yakni Kepemimpinan Adaptif untuk Mewujudkan Daya Saing Global sebagai Upaya Menciptakan Ketahanan Daerah, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Perubahan yang terjadi secara cepat menuntut aparatur pemerintah untuk mampu merumuskan kebijakan yang responsif sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan.

Wagub Jihan mengatakan arah pembangunan daerah saat ini juga sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya terbatas pada sektor industri dan pertanian, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan berbagai sektor lainnya guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Sebagai bagian dari pembelajaran lapangan, peserta visitasi akan mengunjungi dua lokus strategis yang dinilai berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan adaptif. Lokasi pertama adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesawaran yang menjadi contoh pengembangan sektor pariwisata dan budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Menurut Wagub Jihan, sektor pariwisata Lampung saat ini berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera turut memperkuat konektivitas dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan, termasuk dari Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu pasar utama wisata Lampung.

Di Kabupaten Pesawaran, peserta diharapkan dapat mempelajari bagaimana pemerintah daerah mengintegrasikan potensi wisata bahari, budaya, dan ekonomi kreatif menjadi sumber pertumbuhan baru. Model pembangunan tersebut dinilai mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, lokus kedua berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan. Daerah yang berada di gerbang Pulau Sumatera tersebut dipilih karena memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan, industri, serta distribusi logistik antarwilayah.

Melalui kunjungan tersebut, peserta akan mempelajari strategi hilirisasi industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta adaptasi terhadap tata niaga perdagangan internasional. Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan daya saing daerah.

Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Edward Juliartha mengatakan pemilihan Lampung sebagai lokasi visitasi telah melalui proses penilaian dan pertimbangan bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Lampung dinilai memiliki berbagai praktik baik yang relevan untuk menjadi bahan pembelajaran bagi para peserta PKN Tingkat II.

Ia menambahkan, hasil observasi dan analisis selama visitasi diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta dalam meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah di wilayah masing-masing. Bagi Provinsi Lampung, kegiatan ini sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan dan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat kualitas birokrasi, pelayanan publik, serta mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. 
 

Intermezzo

Travel

Teknologi