BALAM POST

Berita Utama

Peristiwa

Showbiz


Foto

Video

  

Pemprov Lampung Apresiasi Bank Indonesia Sebagai Mitra Strategis, Dorong Ekonomi Inklusif dan Stabil di Lampung


BANDARLAMPUNG---Bank Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah daerah, kehadiran Bank Indonesia tidak hanya terbatas pada tugas pengendalian moneter, tetapi juga telah menjadi motor penggerak dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan yang inklusif di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Rabu (25/06/2025).

"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Lampung atas kontribusi nyata dan sinergi yang terus terjalin dalam mendukung pembangunan daerah," ucap Wagub.

Menurut Wagub Jihan, salah satu peran penting yang dirasakan secara langsung adalah dukungan BI dalam penyediaan data dan analisis ekonomi yang komprehensif. Informasi yang disampaikan melalui laporan perekonomian regional, outlook inflasi, hingga kajian komoditas unggulan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Lebih jauh, melalui sinergi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia juga aktif memberikan asistensi teknis, analisis, dan strategi pengendalian harga, terutama untuk komoditas pangan strategis.

"Upaya ini sangat membantu kami, pemerintah daerah, dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi di tengah berbagai tantangan global maupun domestik," ungkap Wagub.

Tak hanya itu, Wagub Jihan juga mengapresiasi peran BI dalam mendorong digitalisasi ekonomi, mendukung UMKM naik kelas, serta memperluas akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kehadiran QRIS dan edukasi digital keuangan hingga ke pelosok desa adalah bukti nyata komitmen BI dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, kolaborasi dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk penguatan halal value chain dan pemberdayaan ekonomi pesantren, juga menunjukkan bagaimana BI berperan dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan spiritualitas.

"Jika melihat Sumatera, baju muslimnya (acuannya) itu biasanya ada di Aceh, namun pada kegiatan Festival Ekonomi Syariah Sumatera Tahun 2025, Lampung sebagai perwakilan Sumatera dipercaya sebagai tuan rumah, semoga ini menjadi stimulus yang baik terhadap ekonomi syariah kita," ucap Wagub.

Diakhir sambutannya Wakil Gubernur mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan yang telah dilantik dan kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Direktur Eksekutif Dept Komunikasi BI.

Tidak lupa, Wakil Gubernur juga mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang baru Bimo Epyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

"Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Bimo, mungkin tidak ada waktu untuk beradaptasi, tapi langsung bekerja dan memberikan energi terbaik untuk Provinsi Lampung, sedangkan untuk Pak Junanto selamat atas jabatan barunya semoga tetap menorehkan prestasi yang baik," pungkas Wagub.

Sementara itu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bahwa suksesi kepemimpinan di Bank Indonesia adalah hal yang biasa, hal ini dilakukan agar para regulator BI dapat menguasai tidak hanya Booksmart tapi juga Street smart, hal inilah yang kemudian mempengaruhi keberhasilan dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam implementasi  TPID dan TP2DD.

Menurut Destry Damayanti, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung sebelumnya yakni Junanto Herdiawan telah memberikan legacy yang baik terhadap pembangunan di Provinsi Lampung, oleh karenanya dirinya berharap agar Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung yang baru dapat melanjutkan legacy tersebut.

"Kami berharap Pak Bimo bisa terus proaktive, visioning, cari peluang, dan cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian karena dalam kondisi sekarang ini tidak ada yang pasti kecuali perubahan atau ketidak pastian itu sendiri," ucapnya.

"Kami juga tentunya berharap Pak Bimo untuk dapat mengoptimalkan seluruh informasi, tadi Bu Wagub katanya kami butuh masukan, analisa dan sebagainya, gunakan analisa yang ada dipusat, tinggal nanti disesuaikan dengan kondisi di daerah, dan tentunya kita tidak bisa bekerja sendirian, kita harus bekerja sama, kita harus KIS antar satu dengan yang lain, KIS itu adalah Konsistensi, Inovasi, Sinergi," tutupnya.

  

Fesyar Regional Sumatera 2025 Sukses di Lampung, Wakil Gubernur Tekankan Kolaborasi untuk Ekonomi Syariah Berkelanjutan


Bandar Lampung - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri penutupan Festival Ekonomi Syariah Sumatera (Fesyar) Tahun 2025, di Lampung City Mall, Rabu (25/06/2025). 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengungkapkan rasa bangganya atas terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah penyelenggaraan Fesyar Regional Sumatera tahun ini. 

"Kami berkomitmen penuh untuk terus mendorong perkembangan ekonomi syariah di Provinsi Lampung khususnya dan Sumatera pada umumnya melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung," ujar Wagub.

Wagub menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk implementasi ajaran Nabi Muhammad SAW tentang keberkahan dalam perniagaan. 

"Fesyar adalah program yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, ini adalah program sebagai bentuk kita mengindahkan dari yang ditekankan Nabi Muhammad untuk bisa menjaga perniagaan kita, perdagangan kita khususnya di provinsi Lampung dan umumnya di Sumatera itu agar tetap dan menganut prinsip-prinsip Syariah," tambahnya.

Fesyar 2025 yang berlangsung selama lima hari ini bukan hanya sekadar pameran atau kompetisi, tetapi juga platform penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera. Para pelaku UMKM Syariah mendapatkan ruang untuk mempromosikan produk mereka. 

"Mereka sangat senang Ibu Deputi. Terima kasih atas berkenannya Fesyar ini terselenggara di Provinsi Lampung," ucap Wagub.

Keberhasilan Fesyar di Lampung ini didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha di Sumatera. 

Adapun dampak positif yang diharapkan dari penyelenggaraan  Fesyar ini meliputi peningkatan jejaring komunitas atau pelaku ekonomi syariah di Sumatera, khususnya Lampung, sehingga masyarakat lebih "melek" terhadap keuangan atau ekonomi syariah, penguatan ekosistem halal dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, distribusi, sertifikasi, hingga pemasaran, dengan dukungan konkret dari Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan literasi keuangan syariah di regional Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung. 

Wagub berharap semangat Fesyar terus digaungkan dan mengajak semua pihak untuk berkontribusi menjadikan Sumatera sebagai poros utama ekonomi syariah nasional, yang pada akhirnya akan memposisikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. 

"Kita harus terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam, dan inklusi keuangan syariah juga harus ditingkatkan," ajaknya. 

Keberhasilan Fesyar Regional Sumatera 2025 di Bandar Lampung adalah bukti nyata sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah, serta diharapkan menjadi model berharga untuk inovasi dan komitmen yang lebih kuat di masa mendatang. 

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, turut menyampaikan apresiasinya. Ia menjelaskan bahwa nilai universal dalam ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan. 

"Nilai yang terkandung dalam Ekonomi keuangan syariah itu jauh dan lebih luas daripada itu," kata Destry. 

Destry menyoroti bagaimana negara-negara non-muslim seperti Jepang mulai menerapkan prinsip ekonomi keuangan syariah dan mengembangkan produk halal. 

Lebih lanjut, Destry Damayanti juga menyampaikan bahwa aktivitas Fesyar kali ini telah mengumpulkan sekitar 12,4 miliar rupiah, baik dari transaksi perdagangan langsung, bisnis matching, maupun pembiayaan. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, melaporkan bahwa Fesyar Regional Sumatera tahun 2025 telah dimulai sejak tanggal 21 Juni 2025. Meskipun awalnya direncanakan berlangsung selama 3 hari namun karena antusiasme masyarakat yang luar biasa membuat acara diperpanjang hingga tanggal 25 Juni 2025. 

Bimo menyampaikan bahwa FESYAR 2025 telah berjalan dengan sangat baik dan lancar, serta masyarakat antusias mengunjungi pameran UMKM dan kuliner dari seluruh wilayah Sumatera. Rangkaian kegiatan Fesyar ini merupakan puncak dari upaya Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera serta memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi regional. 

Kegiatan ini terdiri dari 53 forum ekonomi syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah regional, serta serial fair yang merupakan pameran UMKM dan kuliner Sumatera yang diikuti oleh 210 UMKM binaan maupun Mitra Bank Indonesia. 

Produk-produk unggulan dari kategori wastra, modest fashion, dan kuliner halal dari seluruh wilayah Sumatera diharapkan dapat lebih dikenal. Selain itu, Fesyar juga menyelenggarakan berbagai perlombaan tingkat daerah dan regional, seperti model fashion desainer kompetisi, road to Indonesia kemandirian ekonomi pesantren, olimpiade ekonomi syariah nasional, dakwah ekonomi syariah, dan konten ekonomi syariah.

  

Ke DPR RI, Gubernur Mirza Perjuangkan Aspirasi Petani Singkong Lampung

 


JAKARTA---Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memperjuangkan nasib petani dan pengusaha singkong ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) penyusunan RUU tentang komoditas strategis di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). 

Dalam RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Gubernur Mirza secara tegas menyuarakan aspirasi petani dan pengusaha singkong di Lampung yang menggantungkan hidup dari sektor ini. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza menekankan pentingnya dukungan DPR RI agar pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang berpihak pada petani dan pelaku usaha singkong, serta menjadikan singkong sebagai komoditas pangan strategis nasional. 

Dalam pertemuan tersebut, petani dan pengusaha sepakat untuk meminta penghentian impor singkong dan produk turunannya. 

"Saya datang kepada Baleg DPR RI membawa teman-teman untuk memperjuangkan nasib petani singkong dan pengusaha singkong," ujar Gubernur Mirza. 

Gubernur memaparkan bahwa Lampung menyumbang 51 persen dari total produksi singkong nasional dengan volume mencapai 7,9 juta ton. 

"Singkong adalah komoditas utama Lampung selain padi dan jagung. Dari total PDRB Lampung sebesar Rp483 triliun, sekitar Rp50 triliun berasal dari singkong dan turunannya," ujarnya. 

Dalam keberpihakan kepada petani singkong, Gubernur Mirza mengatakan telah menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang penetapan harga sementara ubi kayu (singkong) di wilayah Lampung. 

Dalam instruksi ini, ditetapkan harga pembelian ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram, dengan potongan maksimal 30 persen tanpa mengukur kadar pati. 

Namun kenyataan di lapangan, petani terus berada dalam posisi rentan akibat tidak adanya kebijakan nasional yang melindungi harga dan tata niaga singkong karena harga ini hanya berlaku untuk Lampung. 

"Petani senang, tapi pengusaha mengeluh karena harga ini membuat bisnis mereka tidak kompetitif," ujarnya. 

Menurut Gubernur, para pelaku industri akhirnya memilih untuk menutup pabrik, sehingga saat panen raya, petani tidak punya pembeli dan harga anjlok kembali. 

"Saya tanya pengusaha, kenapa tidak bisa beli? Mereka jawab, karena tepung tapioka impor jauh lebih murah dan tidak dikenakan pajak masuk," ucapnya.

"Kalau pusat tidak mengintervensi, petani singkong menyatakan siap mengganti komoditas. Kita masih punya padi, jagung, bahkan tebu. Tapi kalau ini terjadi, artinya singkong dan turunannya akan tergantung pada impor," tegasnya. 

Ditempat yang sama, Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) Provinsi Lampung Welly Soegiono dan Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Provinsi Lampung Dasrul Aswin kompak meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas menghentikan impor. 

"Kesimpulan yang paling terbaik adalah stop impor," tegas Welly. 

Welly mengungkapkan kondisi terpuruk yang tengah dialami petani singkong di Lampung akibat harga jual yang sangat rendah dan praktik perantara yang merugikan. 

Menurut Welly, saat ini petani tidak lagi menjual langsung ke pabrik, tetapi melalui pelapak atau tengkulak. Kondisi ini menyebabkan harga yang diterima petani jauh dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. 

"Pak Gubernur sudah menentukan harga yang berarti Rp945 per kilogram, tetapi petani saat ini hanya menerima Rp400 sampai Rp500 per kilogram," katanya. 

Welly juga menyampaikan bahwa para pelapak ini tidak semuanya beroperasi secara fair. Ada yang murni sebagai pelapak, namun ada pula yang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah. 

"Pelapak atau tengkulak ini ada yang murni, tetapi ada juga yang dibuat oleh perusahaan untuk mensiasati agar beli lebih murah,” ungkapnya. 

PPTTI bersama Gubernur dan para Bupati disebut telah membahas langkah-langkah untuk menata dan mengatur ulang sistem distribusi dan perdagangan singkong agar petani bisa lebih sejahtera. 

"Kita bersama Bapak Gubernur dan Bupati sedang mencari cara bagaimana mengatur dan menata ini," katanya. 

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan bahwa pembahasan di DPR saat ini sangat relevan dengan nasib petani singkong. 

Setidaknya ada dua undang-undang yang tengah disusun yang akan memberikan ruang dan perlindungan bagi komoditas singkong salah satunya RUU tentang Pangan. 

"RUU tentang Pangan. Singkong akan kita masukkan sebagai bahan baku pangan strategis, sehingga akan mendapat perlindungan dalam regulasi nasional,” ujar Firman. 

Firman juga menyoroti peran Bulog dalam rancangan RUU Pangan tersebut, di mana terdapat satu pasal penting terkait transformasi Bulog. 

"Bulog nantinya berperan sebagai buffer stock dan penyangga harga singkong. Jadi singkong akan dibeli oleh Bulog," tegasnya

  

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pemprov dan Kejati Lampung Jalin Kerja Sama Strategis

BANDARLAMPUNG---Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Surya Wibowo S.H., LLM menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (24/6/2025).  

Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta sinergi akselerasi Asta Cita di wilayah hukum Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Gubernur menjelaskan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung saat ini sejalan dengan Asta Cita, yang merupakan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Fokus pembangunan Lampung meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pertanian, industri dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital layanan publik, serta optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor perpajakan.

Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Kejaksaan Tinggi dalam mendampingi pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan meminimalisir potensi kerugian negara.

"Dalam konteks ini, peran Kejaksaan Tinggi sangat vital, khususnya dalam mendampingi Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelesaian piutang pajak dan retribusi, pengamanan serta penyelamatan aset negara dan daerah, hingga pendampingan hukum dalam proses perdata dan tata usaha negara," ungkap Gubernur.

Saat ini, terdapat 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu aset dan 24 OPD pengampu retribusi, termasuk 4 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Gubernur mengimbau agar setiap aset milik daerah yang tidak termanfaatkan (idle) dan diduduki pihak ketiga segera dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk ditindaklanjuti melalui penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan.

"Kami berharap Kejati Lampung dapat memberikan pertimbangan, bantuan, dan tindakan hukum dalam menyelesaikan tunggakan pajak, menertibkan wajib pajak yang tidak patuh, serta memperkuat perlindungan terhadap aset daerah," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Surya Wibowo dalam sambutannya menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengawal pelaksanaan pembangunan yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Kajati menyatakan bahwa Asta Cita merupakan agenda strategis nasional yang harus dijabarkan hingga ke tingkat daerah. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.

Salah satu bentuk nyata sinergi antara Kejati Lampung dan Pemprov Lampung, lanjut Kajati, adalah keberhasilan mediasi penyelesaian status hukum pangkalan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalianda antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Koperasi Mina Dermaga, dan PT Pertamina Patra Niaga. Mediasi tersebut berhasil menyelamatkan aset daerah senilai Rp1,3 miliar serta mencegah potensi konflik hukum berkepanjangan.

"Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kami berharap ini dapat menjadi tonggak sejarah baru dalam kerja sama yang semakin erat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Lampung," ucapnya.

"Kami berkomitmen turut mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," imbuh Kajati.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Provinsi Lampung Slamet Riadi, S.Sos., M.M. menjelaskan bahwa kerja sama ini dilatarbelakangi oleh peran strategis Kejaksaan dalam penyelamatan dan perlindungan keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Slamet, untuk mengakselerasi terwujudnya Asta Cita dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), perlu dibangun koordinasi yang solid antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Kerja sama ini fokus pada sinergi antara Badan Pendapatan Daerah dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Lampung.

"Tujuan utama dari kerja sama ini adalah meningkatkan sinergi program kerja antara Bapenda dan Kejati, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, serta mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan," ucap Slamet.

Adapun ruang lingkup kerja sama ini mencakup pendampingan hukum dan bantuan hukum non-litigasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan daerah, serta pendampingan dalam penagihan hutang pajak.

Acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung,  I Gde Ngurah Sriada, S.H.,M.H, Inspektur Provinsi Lampung Dra. Bayana, M.Si., CGCAE, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran  Pejabat Kejati Lampung. 

  

Pemprov Lampung Dorong ASN Miliki Jiwa Kepemimpinan dan Kompetensi Digital Lewat PKA 2025

Lampung Selatan --- Gubernur Lampung diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Instansi Vertikal Tahun 2025, bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Selasa (24/6/2025).

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Kinerja untuk memenuhi standar kompetensi manajerial, dan dilaksanakan mulai dari tanggal 08 Mei - 17 September 2025 dengan metode Blended Learning yang diikuti oleh 41 orang peserta. 

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis  yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional. 

"Salah satu langkah strategis yang kita tempuh adalah melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat administrator. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut," ucapnya.

Menurut Gubernur Mirza, Sebagai pejabat struktural, para administrator dituntut tidak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial yang mumpuni, serta berjiwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi menuju kinerja yang optimal.

Kualitas pelayanan publik adalah cermin dari keberhasilan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi bisa menerima pelayanan yang lamban, tidak responsif, dan tidak berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan untuk bergerak cepat, adaptif, dan senantiasa mengejar standar kinerja terbaik.

Seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi digital yang kian cepat, diperlukan penyesuaian cara kerja, dimana birokrasi masa depan adalah birokrasi yang efisien, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada hasil. 

"Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam menyongsong Visi Indonesia 2045, kita harus fokus pada pembangunan SDM yang unggul dan penyederhanaan birokrasi agar mampu menciptakan iklim pelayanan dan investasi yang kondusif," ungkapnya. 

Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung visi tersebut melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, penataan kelembagaan yang dinamis, serta reformasi pelayanan publik menuju digitalisasi yang responsif dan inklusif. 

"Saya minta agar seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dan semangat perubahan," ucapnya. 

Untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia di Provinsi Lampung, diperlukan penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh, penataan kelembagaan yang adaptif, serta penyempurnaan proses bisnis berbasis teknologi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. 

Transformasi pelayanan publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi, berani bergerak ke arah layanan publik berbasis digital yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. 

Penerapan Integrated Digital Workspace dan sistem flexiwork merupakan salah satu langkah nyata untuk meningkatkan fleksibilitas kerja ASN tanpa mengorbankan produktivitas.

Di akhir, Gubernur Lampung mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan penuh kesungguhan, komitmen, dan semangat belajar yang tinggi. 

"Semoga pelatihan ini menjadi pijakan penting dalam menciptakan pelayanan publik yang semakin berkualitas, yang pada gilirannya akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, dan mendukung tercapainya visi Gubernur Lampung, yaitu : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas," tutupnya. 

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan yang juga sebagai narasumber Pelatihan Kepemimpinan Administrator menyampaikan paparan materi yang bertema Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045 sebagai bahan pelatihan yang diharapkan dapat  memotivasi para peserta untuk terus bertransformasi dalam pelaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, berdampak dan berbasis digital di masa depan. 

 

  

Jusuf Kalla Lantik Pengurus PMI Provinsi Lampung 2025–2030, Purnama Wulan Sari Resmi Jadi Ketua

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara pelantikan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung periode 2025–2030 yang berlangsung di Mahan Agung, Senin (23/6/2025). 

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PMI Pusat, H. M. Jusuf Kalla berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI No.18/Kep/PP PMI/V/2025 yang mengacu pada Surat Keputusan Nomor 070/10900/ORG/5/2025 tentang hasil Musyawarah PMI Provinsi Lampung tentang Kepengurusan PMI Provinsi Lampung masa bakti tahun 2025-2030.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasinya atas dedikasi PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang selama ini berperan besar dalam merespons berbagai situasi darurat, mulai dari bencana alam, pelayanan donor darah, hingga kegiatan sosial lainnya.

"Hari ini bukan hanya sekadar pelantikan. Hari ini adalah titik awal dari perjalanan mulia, sebuah panggilan hati untuk melayani sesama. Saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggitingginya kepada para pengurus PMI Provinsi Lampung yang baru saja dilantik," ujar Gubernur Mirza.

Menurut Gubernur Mirza, tugas ini bukan tugas yang ringan, tetapi sungguh mulia. Karena dalam setiap tetes darah yang disumbangkan, dalam setiap tangan yang terulur saat bencana datang, di situlah jiwa kemanusiaan PMI hidup dan berdenyut.

Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla, dalam amanatnya menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan pelayanan yang cepat serta profesional dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana dan situasi darurat lainnya.

"Kita mempunyai prinsip 6 jam sampai, artinya dimanapun bencananya, 6 jam relawan PMI atau pengurus PMI provinsi harus hadir membantu masyarakat terdampak," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah rela membantu dan bekerja dengan ikhlas. Karena menurutnya, dalam kemanusiaan yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kecepatan dalam penanganan.

Pada kesempatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza, secara resmi dilantik sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung periode 2025–2030 beserta jajaran pengurus lainnya. 

Dalam sambutannya usai dilantik, ia menyampaikan komitmen untuk memperkuat peran PMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang kemanusiaan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya donor darah dan penanggulangan bencana.

"Alhamdulillah kami dengan pengurus-pengurus PMI, teman-teman UDD, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, kami langsung turun ke masyarakat, langsung berkunjung ke daerah-daerah yang kemarin terdampak banjir" ujar Wulan Sari.

Wulan Sari Mirza mengatakan bahwa dukungan semua pihak kepada PMI Provinsi Lampung sangat dibutuhkan untuk mewujudkan PMI Provinsi Lampung sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan secara profesional, ikhlas lahir dan batin serta berintegritas. 

 

  

Pesenggiri Culture Event 2025, Wujud Pelestarian Budaya dan Pariwisata Lampung


Pesawaran --- Dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelestarian dan pengembangan Budaya Lampung sangat besar dan secara konsisten terus dilakukan, salah satunya melalui Pesenggiri Culture Event 2025 yang digelar dari tanggal 20-21 Juni 2025 di Taman Kencana Marriott Resort, Kabupaten Pesawaran. 

Pembukaan Pesenggiri Culture Event 2025 ditandai dengan prosesi menumbuk padi dengan lesung dan alu yang dilakukan secara bersama-sama oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Inisiator dan Penggagas Pesenggiri Festival, Selphie Bong serta Tokoh dan budayawan Lampung Anshori Djausal, 

Jum'at (20/6/2025).

Dalam sambutannya Gubernur Mirza mengatakan bahwa Pesenggiri Culture Event 2025 ini merupakan sebuah inisiatif dan  kolaboratif dalam menggambarkan semangat kebudayaan dan ekonomi kreatif di provinsi Lampung. 

"Ini diinisiasi oleh sahabat kita Mbak Selphie, tentunya ini sangat membanggakan kita, bagaimana juga event-event seperti ini tentu akan meningkatkan value-nya Provinsi Lampung, akan meningkatkan semangat pariwisata Provinsi Lampung, dan akan memperlihatkan tingginya nilai-nilai budaya yang ada di provinsi Lampung," ucap Gubernur Mirza. 

Nama Pesenggiri sendiri berasal dari falsafah Lampung yaitu Pi'il Pesenggiri yaitu sebuah sistem nilai dalam budaya masyarakat lampung yang mengajarkan tentang kehormatan diri, keramahtamahan, semangat kebersamaan dan keterbukaan sosial yang dikenal dengan : Juluk Adok, Nengah Nyappur, Nemui Nyimah dan Sakai Sambayan. 

Menurut Gubernur Mirza, Akulturasi budaya yang tercipta saat ini di Provinsi Lampung merupakan proses panjang selama ribuan tahun dan berlangsung dengan damai karena falsafah hidup Pi'il pesenggiri yang diterapkan oleh masyarakat lampung dalam kehidupan sehari-hari. 

"Falsafah Pesenggiri, Pak Wamen, artinya adalah Harga Diri, keterbukaan, merangkul, saling memberi itu adalah falsafah hidupnya, ini juga yang diterapkan Selama ratusan tahun oleh masyarakat Lampung. Dan ini yang menyebabkan Lampung selalu terbuka, disini kami semua damai berdampingan, kami sama-sama terbuka, saling berbagi, saling share dan kami merasa harus menjadi tuan rumah yang baik," ungkap Gubernur Mirza. 

Gubernur Mirza berharap dengan pondasi falsafah Pi'il Pesenggiri akan menjadikan Lampung sebagai Provinsi yang maju dan terbuka sekaligus menjadikan parawisata di Lampung menjadi destinasi wisata terbaik di masa depan. 

Di akhir, Gubernur Mirza mengajak semua pihak untuk menjadikan Pesenggiri Culture Event 2025 ini sebagai inspirasi untuk menciptakan event-event lainnya yang akan mendorong pertumbuhan parawisata di Lampung bahkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Lampung. 

"Semoga ini akan menjadi inspirasi, akan menjadi semangat, akan menjadi motivasi buat yang lain. Kita ingin lampung terbuka, kita ingin lampung maju, kita ingin pertumbuhan, kita ingin masyarakat yang maju dan sejahtera. Mari kita bangga dengan daerah kita, mari kita majukan  daerah kita, Insyaallah ke depan Lampung maju menuju Indonesia Emas," pungkasnya. 

Dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi Pesenggiri Festival 2025 sebagai salah satu ajang dalam melestarikan kebudayaan lokal sebagai bagian dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. 

"Kami dari Kementerian Kebudayaan sangat-sangat mengapresiasi gagasan-gagasan pelestarian kebudayaan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Selphie Bong. Saya ingat sekali waktu itu ketika dipanggil ke Kertanegara, Pak Presiden cuma menyampaikan sebuah pesan yang simpel pak Gubernur, "Pak Giring kebudayaan harus menjadi wajah dari bangsa dan negara kita, kebudayaan harus menjadi pertahanan dari bangsa dan peradaban kita". Museum-museum, galeri-galeri, pameran-pameran, festival-festival seperti ini harus menjadi etalase terdepan bagi kemajuan kebudayaan Indonesia," ungkap Giring. 

Dalam kesempatan yang sama, Inisiator sekaligus penggagas Pesenggiri Festival 2O25, Selphie Bong berharap masyarakat Indonesia bisa melihat Lampung lebih dalam bukan sekadar apa yang biasa didengar, tapi apa yang dirasakan ketika mereka ke Lampung, budaya yang penuh dengan kehangatan, kultur makanan yang dapat diceritakan, kultur seni musik, juga keindahan alam yang ada di Lampung. 

Dalam rangkaian acara tersebut, Wakil Menteri Kebudayaan didampingi Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung,, berkesempatan mengunjungi stand-stand UMKM diantaranya Stand UMKM binaan Dekranasda Provinsi Lampung. Bahkan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela berkesempatan mengikuti kelas melukis sunset painting sundowner. 

Pesenggiri Festival 2025 menampilkan beragam event  seperti : Temu Rasa dan Rupa Market, talkshow budaya, pameran seni lukis, kelas lukis di keramik, sunset painting sundowner, festival kuliner dan UMKM, Tarian kolaborasi

  

Pemprov Lampung Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertanian dengan Dekopin dan Inkud


Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kerjasama pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud). 

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat rapat bersama pengurus pusat Dekopin dan Inkud, mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung yang dikenal sebagai sentra penghasil padi, singkong, jagung, kopi dan komoditas hortikultura lainnya memiliki potensi yang besar di sektor pertanian perkebunan. 

Namun potensi yang besar itu, menurut Gubernur, belum memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan petani di Lampung. 

Oleh karenanya, Gubernur Mirza menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata niaga sekaligus melakukan percepatan implementasi program hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perkebunan yang akan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. 

Diantaranya melalui penetapan kebijakan harga gabah, pengendalian distribusi gabah, penetapan harga ubi kayu, pemberian bantuan dryer, pupuk organik cair, combine harvester, rice milling unit dan pembangunan silo. 

Hal tersebut untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa sehingga meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lampung. 

Melalui kolaborasi dengan Dekopin dan seluruh stakeholder terkait, Gubernur Mirza berharap sektor pertanian lampung menjadi lebih maju dan kesejahteraan petani lampung dapat terwujud. 

"Tumbuh itu akan baik bila dirasakan bersama-sama. Saya melihat, tidak ada tools terbaik di republik ini untuk melakukannya secara bersama-sama, selain koperasi. Kami sangat terbuka dan kami sangat mengharapkan ada kolaborasi yang baik dan konkret," pungkas Gubernur di Hotel Arte, Jumat (20/6/2025).


  

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Lantik Marindo Kurniawan Sebagai Sekda Provinsi Lampung


BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M. sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, di Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/06/2025).

Dalam prosesi upacara pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung.

Pelantikan Marindo Kurniawan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan pelantikan tersebut, Marindo Kurniawan tercatat sebagai Sekretaris Daerah termuda dalam sejarah Pemerintahan Provinsi Lampung, dengan usia 44 tahun 6 bulan saat dilantik.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut dan menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah bukanlah sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang sarat makna.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah momen penting karena kita tidak hanya menunjuk pejabat, tetapi menitipkan amanah besar untuk mengawal perjalanan pembangunan Lampung ke depan," ujar Gubernur Mirza.

Gubernur menekankan bahwa posisi Sekretaris Daerah merupakan tangga pengabdian tertinggi yang menuntut kerja keras, keputusan bijak, serta kepemimpinan yang dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

"Jabatan ini bukan tentang gelar atau posisi tertinggi di birokrasi, tetapi tentang dampak nyata dari kepemimpinan. Sekda adalah nahkoda di ruang kendali pemerintahan yang harus mampu membaca arah, menjaga stabilitas, dan memastikan semua kru bekerja dalam semangat melayani masyarakat," tegasnya.

Gubernur Mirza juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat semangat melayani dengan penuh integritas, dedikasi, dan inovasi.

"Kita butuh pemimpin yang bukan hanya memberi instruksi, tapi juga menjadi teladan dalam etika kerja, loyalitas, dan semangat melayani. Sekda adalah "leher" birokrasi. Kalau leher lemah, kepala bisa oleng," ucapnya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa birokrasi saat ini harus mampu hadir sebagai solusi, bukan hanya administrasi. Dengan jumlah masyarakat Lampung yang mencapai 9,4 juta jiwa, Gubernur menekankan perlunya perubahan cepat dan cara kerja yang adaptif, profesional, serta berorientasi pada hasil.

"Ini tidak bisa dikerjakan dengan biasa-biasa saja. Sekda harus mampu menunjukkan bahwa birokrasi bisa gesit, lincah, dan menjadi solusi," tambah Gubernur.

Dalam momentum tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung. Gubernur menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Ketua DWP yang baru dan berharap organisasi ini dapat terus menjalankan peran strategisnya dalam mendukung program pemerintah, meningkatkan kualitas keluarga ASN, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Pelantikan Dr. Marindo Kurniawan sebagai Sekda merupakan hasil dari proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 11/PANSEL-JPTM/III/2025 tentang hasil akhir seleksi terbuka JPTM Sekda Provinsi Lampung Tahun 2025.

Sebelum menjabat sebagai Sekda, Marindo menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung serta Penjabat Bupati Pringsewu pada tahun 2024–2025.

Karier Marindo di pemerintahan dimulai sejak tahun 2003 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a. Dengan ketekunan dan dedikasi tinggi, ia menapaki berbagai jenjang jabatan, di antaranya :

1. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan – Dinas Pendapatan Daerah Tulang Bawang (2008).

2. Kepala Bidang Pengadaan dan Anggaran – BPKAD Tulang Bawang (2011–2012).

3. Kepala Bagian Anggaran – Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung (2014).

4. Kepala Bidang Anggaran – Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung (2017).

5. Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung (2020–2021).

6. Kepala BPKAD Provinsi Lampung (2021–2024).

7. Penjabat Bupati Pringsewu (2024–2025).

Selain prestasi di bidang pemerintahan, Marindo Kurniawan juga memperoleh sejumlah penghargaan bergengsi, antara lain :

1. Lencana Bakti Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2024).

2. Satyalancana Karyasatya X dan XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia (2014 dan 2024).

3. Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Utama dari Karang Taruna Provinsi Lampung.

4. Lencana Pancawarsa III dari Pramuka Lampung (2023).

5. Lulusan Terbaik Tingkat Fakultas dan Universitas dari Universitas Lampung pada jenjang Doktor (2024).

Dengan latar belakang dan rekam jejak yang kuat di bidang pemerintahan, Marindo Kurniawan diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah dengan penuh tanggung jawab dan menjadi penggerak utama dalam mentransformasi birokrasi di Provinsi Lampung. 

  

IJP Lampung Dikukuhkan, Gubernur Dorong Sinergi Jurnalis dan Pemerintah


Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Pengurus Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung Periode 2025–2028, di Balai Keratun Lt. III, Kamis (19/6/2025). 

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan 113 jurnalis yang tergabung dalam IJP Lampung periode 2025-2028, diantaranya Abung Mamasa sebagai Ketua IJP Lampung, didampingi Sekretaris Budi Bowo Leksono, dan Bendahara Septiani. 

Dalam dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks dan menuntut transparansi, menurut Gubernur, kehadiran media dan insan pers memegang peran yang amat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

"Kami sadar, walau kami bekerja punya program yang bagus, punya wacana yang bagus, punya semangat yang bagus, punya tujuan yang bagus, tapi kalau tidak terinformasi dengan baik kepada publik maka masyarakat tidak akan bisa melihat itu dengan baik," kata Gubernur. 

Oleh karenanya, di tengah derasnya arus informasi, Gubernur meminta para jurnalis untuk mampu berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga nurani publik, dengan memberikan informasi yang baik serta menginspirasi. 

Melalui tema yang diusung dalam pengukuhan ini, "Bangun Kolaborasi, Kuatkan Sinergi, Wujudkan Lampung Maju", Gubernur meminta agar jurnalis pemerintah tidak lagi sekadar menjadi peliput kegiatan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan itu sendiri. 

Gubernur Mirza juga mengingatkan agar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tidak bersifat eksklusif, namun inklusif, terbuka untuk menjelaskan berbagai program atau kebijakan dengan baik kepada wartawan dan masyarakat. 

"Kita harus sadar, berita yang jelek atau liputan yang buruk bukan berarti kita yang salah, tapi itu sebagai fungsi kontrol sosial kita. Pemerintah Provinsi Lampung kedepan harus bersifat terbuka dan tidak alergi dikritik," ucap Gubernur. 

Selanjutnya, Gubernur meminta kepada seluruh pengurus IJP Lampung yang baru dikukuhkan agar mampu memperluas jejaring kerja sama, tidak hanya dengan OPD dan instansi vertikal, tetapi juga dengan komunitas media lainnya untuk mewujudkan jurnalisme yang solutif, edukatif, dan memberdayakan.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Mirza juga mengajak para wartawan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan angka literasi lampung yang saat ini masih tergolong rendah. 

Selain itu, Gubernur juga mengajak para wartawan untuk memginformasikan penggunaan aplikasi Lampung-In yang baru saja diluncurkan pada  15 Juni yang lalu kepada masyarakat. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat Lampung dalam menyampaikan masukan, keluhan, dan aspirasi langsung ke pemerintah. 

Melalui Lampung-In, warga masyarakat dapat dengan mudah melaporkan masalah, mencari informasi tentang layanan publik, dan mengakses berbagai fasilitas seperti e-Samsat, kesehatan, hingga pariwisata.

Sementara itu, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa mengatakan bahwa acara pengukuhan ini mempertegas komitmen IJP Lampung untuk terus mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Abung Mamasa, IJP Lampung hadir bukan hanya hadir sebagai wadah formal jurnalis yang meliput aktivitas Pemerintah Provinsi Lampung saja, tapi juga sebagai penjaga kualitas informasi publik. 

"Kami ingin menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dengan menghadirkan narasi yang faktual, solutif dan memberdayakan masyarakat," tegas Abung Mamasa. 

  

Pj. Sekdaprov Lampung Buka Pembekalan KKN Tematik UIN Raden Intan, Fokus pada Perlindungan Anak

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada membuka secara resmi Pelaksanaan Pembekalan Mahasiswa/i Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Tahun 2025 di Ruang Sungkai Balai Keratun Lt.1, Kamis (19/6/2025). 

"Hari ini saya berdiri dengan penuh semangat dan harapan, karena saya yakin dari tempat ini akan lahir agen-agen perubahan, pelopor Perlindungan Anak dan generasi penggerak yang akan membangun desa atau kelurahan tidak hanya dari infrastruktur, tapi juga dari nilai kemanusiaan dan kepedulian," ucap Gubernur Lampung mengawali sambutan yang dibacakan oleh Pj. Sekdaprov Lampung M. Firsada.

Gubernur menyampaikan, berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tercatat bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 698 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Dari angka tersebut, 130 korban adalah laki-laki dan 568 adalah perempuan. 

"Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka, ada air mata. Ada trauma. Ada anak-anak yang kehilangan senyumnya.Tapi kita tidak akan tinggal diam. Kita hadir untuk memberi harapan," tegasnya. 

Menurut Gubernur, KKN Tematik ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi, inovasi, dan kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap anak-anak yang merupakan masa depan bangsa. Program ini adalah jembatan antara ilmu pengetahuan di kampus dan realita yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan. 

KKN Tematik ini bukan sekadar program, namun merupakan misi untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran akan hak anak di desa/kelurahan, misi untuk mengedukasi masyarakat agar mampu membedakan pola asuh yang membangun dan pola asuh yang merusak, dan misi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan berbasis digital yang makin mengintai.

"Dan semua itu tidak bisa dikerjakan sendirian oleh pemerintah. Dibutuhkan kehadiran mahasiswa/mahasiswi UIN Raden Intan Lampung yang cerdas dan peduli, yang hari ini memulai langkah pengabdian ke masyarakat," ungkapnya. 

Gubernur berharap agar para peserta KKN memaknai KKN ini tidak hanya sekadar kewajiban akademik. Namun menjadikannya sebagai panggilan nurani. Dan hadir untuk menjadi pendengar, pendamping, dan penggerak. 

Gubernur juga berharap agar kegiatan seperti ini terus berlanjut, berkesinambungan, dan menjadi gerakan bersama di seluruh wilayah Lampung. Dirinya percaya, ketika ilmu bertemu dengan kepedulian, ketika pengetahuan bersanding dengan empati, di situlah perubahan terjadi. 

"Saya ucapkan selamat menjalankan Kuliah Kerja Nyata Tematik Perlindungan Anak Tahun 2025. Selamat mengabdi. Selamat belajar dari kehidupan nyata. Dan yang paling penting: selamat menjadi cahaya harapan di tempat yang mungkin belum pernah melihat cahaya. Terima kasih atas dedikasi kalian. Lampung bangga punya kalian," tutupnya. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri melaporkan bahwa kegiatan Pembekalan Mahasiswa/i Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Tahun 2025 ini dilaksanakan selama 4  hari dari tanggal 19-20 Juni 2025 dan 23-24 Juni 2025 yang diikuti oleh 76 peserta mahasiswa/i KKN Tematik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 

Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas PP dan PA Provinsi Lampung dan UIN Raden Intan Lampung dan diisi dengan pembekalan materi oleh para narasumber.

 

  

Bersama 9 Provinsi, Lampung Rumuskan Arah Kerja Sama Strategis 2025

Jakarta --- Pemerintah Provinsi Lampung ikut ambil bagian dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) tahun 2025 yang digelar pada 16-17 Juni di Hotel Borobudur, Jakarta. 

Forum yang diikuti 10 provinsi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas daerah guna menghadapi tantangan pembangunan serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.  

Adapun 10 provinsi anggota FKD-MPU, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta.

Pada Rapat Kerja FKD-MPU Tahun 2025 dibahas lima prioritas kerja sama, yaitu :  

1. Ketahanan Pangan.

2. Pariwisata. 

3. Perlindungan Khusus Kelompok Rentan (PKKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

4. Kebencanaan.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain kelima fokus utama, dibahas pula penegakan Perda dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), serta penyusunan Kebijakan Bersama untuk menyelaraskan langkah pembangunan di seluruh daerah anggota. 

 

  

Seleksi Terbuka Sekdaprov Lampung Tuntas, Gubernur Akan Lantik Pejabat Terpilih

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung telah menyelesaikan tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  

Seleksi terbuka dimulai sejak awal Januari 2025 dan berlangsung hingga Maret 2025. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah Uji Kompetensi (assessment) yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jumlah peserta seleksi sebanyak 9 orang, yang berasal dari berbagai instansi pemerintah dengan kualifikasi dan pengalaman yang memenuhi syarat jabatan. 

Setelah melalui tahapan seleksi administratif, rekam jejak, assessment, makalah dan wawancara, panitia seleksi menetapkan 3 nama calon terbaik untuk diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dengan nama sebagai berikut : 

1. Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M. 

2. Dr. Anang Risgiyanto, SKM, M.Kes 3.  Slamet Riadi,  S.Sos., M.M. 

Proses seleksi ini didasarkan pada sejumlah regulasi dan rekomendasi, antara lain : 

1. Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22528/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi  Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; 

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/10371/OTDA tanggal 19 Desember 2024 perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; 

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.2.6/6978/VI.04/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi; 

4. Rekomendasi Kepala BKN Nomor: 2802/R-AK.02.02/SD/K/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Hasil Seleksi Terbuka; 

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, menyampaikan bahwa nama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung definitif akan dibacakan dan diumumkan secara resmi pada saat acara pelantikan yang rencananya digelar pada Jumat, 20 Juni 2025 di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung pukul 08.30 WIB.

Rendi menegaskan bahwa proses seleksi dan penetapan Sekdaprov telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Semua tahapan telah dilalui dengan transparan dan akuntabel. Nama pejabat definitif akan dibacakan saat pelantikan," ujar Rendy, Selasa (17/6/2025). 

Pelantikan Sekdaprov Lampung tersebut akan dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta undangan terkait.

 

Intermezzo

Travel

Teknologi