BALAM POST

Berita Utama

Peristiwa

Showbiz


Foto

Video

  

Menteri P2MI: Kelas Migran Vokasi Berawal dari Lampung, Kini Jadi Model Nasional

 

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyebut hari ini sebagai momentum penting bagi Provinsi Lampung, menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Pemerintah Provinsi Lampung terkait pelaksanaan Program Kelas Migran Vokasi.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan lulusan SMA dan SMK di Lampung agar mampu bersaing di pasar kerja global dengan keterampilan yang relevan dan perlindungan yang memadai.

Dalam paparannya pada peluncuran program Kelas Migran Vokasi di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung, Rabu (30/7/2025), Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung saat ini mencapai 5,09 juta orang, dengan 4,8 juta di antaranya telah bekerja.

Dari total tersebut, hanya sekitar 1,4 juta orang atau 29% yang bekerja di sektor formal, sementara 3,4 juta lainnya masih berada di sektor informal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebanyak 206,8 ribu orang atau 4,07%.

"Jika dilihat dari jenjang pendidikan, lulusan SMA/MA mencatat TPT tertinggi sebesar 6,88%, disusul lulusan SMK sebesar 5,77%. Data ini menjadi sinyal kuat bahwa lulusan kita, terutama SMA dan SMK, belum sepenuhnya tersambung dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri," ucap Gubernur.

Berangkat dari fakta tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berinisiatif menggagas Kelas Migran Vokasi, sebuah program yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan teknis, mempersiapkan lulusan SMA/SMK menjadi tenaga kerja migran profesional, sekaligus memastikan adanya perlindungan dan pendampingan yang manusiawi bagi mereka yang bekerja di luar negeri.

Gubernur menegaskan bahwa bekerja ke luar negeri harus dipandang sebagai peluang strategis, bukan sekadar pilihan alternatif.

"Bagi anak-anak muda Lampung, bekerja di luar negeri adalah cara untuk meningkatkan kemampuan teknis, memperluas wawasan global, dan pulang sebagai insan profesional yang tangguh, beretos kerja internasional, bahkan berpeluang menjadi wirausahawan muda yang menciptakan lapangan kerja baru di daerahnya," ujarnya.

Gubernur optimistis program ini akan berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung. Menurutnya, bekerja secara legal dan profesional di luar negeri akan membuka akses pada penghasilan yang layak, layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pelaksanaan Kelas Migran Vokasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 di 341 SMA/SMK Negeri se-Provinsi Lampung. Program ini akan membuka 316 kelas dengan sasaran 9.480 siswa. "Ini langkah konkret menjadikan Lampung sebagai sentra tenaga kerja migran yang terampil, profesional, dan terlindungi," tegas Gubernur.

Adapun Program ini telah sejalan dengan visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas" serta misi Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sumber daya manusia unggul, membangun ekonomi inklusif, dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas inisiatif yang kini menjadi model nasional pemberdayaan calon pekerja migran. Menurutnya, konsep Kelas Migran pertama kali digagas di Lampung sebelum diadopsi sebagai strategi nasional.

"Lampung adalah pelopor migrasi modern berbasis pelatihan. Daripada membangun Balai Latihan Kerja baru dengan biaya besar, kita memanfaatkan ruang-ruang pendidikan yang ada agar siswa memiliki arah yang jelas setelah lulus," ucap Abdul Kadir Karding.

Ia juga menambahkan, bekerja ke luar negeri memberikan setidaknya lima manfaat utama, termasuk transfer pengalaman berharga yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan nasional.

Hingga saat ini, sebanyak 8.500 siswa telah terdaftar dalam program ini. Selain itu, Kementerian P2MI bersama Pemprov Lampung juga telah menyiapkan 40 guru bahasa Jepang untuk mendukung penguasaan bahasa asing sebagai bekal siswa di dunia kerja global. 

  

Pemprov Lampung Dorong Upaya Wujudkan Generasi Tangguh, Cerdas, Berkarakter, dan Bahagia


Bandar Lampung --- Dalam suasana hangat, penuh semangat dan keceriaan anak-anak, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 di Mahan Agung, Selasa (29/7/2025)

Acara ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Firsada yang mewakili Gubernur Lampung, serta Bunda PAUD Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza. Hadir pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Mengusung tema nasional "Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045," peringatan HAN tahun ini menjadi momen istimewa untuk mengingatkan semua pihak,  pemerintah, orang tua, pendidik, dan masyarakat, bahwa anak-anak adalah harta paling berharga dan pewaris masa depan bangsa.

“Hari Anak Nasional bukan hanya seremoni. Ini adalah waktu yang tepat untuk merenung, apakah kita sudah benar-benar menempatkan anak-anak pada posisi yang layak sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutan tertulis yang dibacakan M. Firsada.

Gubernur juga mengutip pesan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa “anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat itu.” Selain itu, Gubernur mengingatkan pesan dari Nelson Mandela: “Jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, lihatlah bagaimana mereka memperlakukan anak-anak hari ini.”

Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan keseriusannya dalam melindungi dan memajukan hak-hak anak melalui berbagai kebijakan, antara lain : Peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan anak, Penguatan sekolah ramah anak, Penyediaan layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di kabupaten/kota, Penurunan angka stunting dan peningkatan gizi anak, Perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, Pelibatan aktif anak-anak dalam forum anak sebagai mitra pemerintah

“Anak-anak kita adalah generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Kita wajib memberikan ruang seluas-luasnya agar mereka tumbuh hebat, cerdas, sehat, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan serta sesama,” lanjut Gubernur.

Kepada anak-anak Lampung, Gubernur berpesan agar terus bermimpi dan belajar tanpa takut gagal. “Kegigihan dan keberanian adalah kunci keberhasilan. Kalian adalah bintang masa depan. Jadilah anak hebat, karena dari kalian Indonesia akan kuat!” pungkasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Bunda PAUD Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh anak-anak yang hadir. Ia juga menegaskan pentingnya keluarga, guru, dan masyarakat dalam memelihara tumbuh kembang anak dengan kasih sayang dan perhatian.

Wulan Sari Mirza berkesempatan bermain bersama anak-anak di halaman belakang Mahan Agung dengan berbagai jenis permainan tradisional yang semakin mendekatkan anak-anak pada jenis-jenis permainan di alam yang menyenangkan dan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap tumbuh dan kembang fisik dan mental anak. 

“Anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga orang tua, pendidik, dan seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

Bunda PAUD juga menyampaikan dukungan atas pengukuhan Forum Anak Daerah Lampung sebagai wadah partisipasi anak-anak dalam pembangunan yang ramah dan berpihak pada kepentingan mereka.

Anak-anak zaman sekarang banyak terpapar gawai dan teknologi. Di peringatan HAN ini, Bunda PAUD mengajak semua orang tua dan guru untuk mengenalkan lagi permainan tradisional yang melatih kerja sama dan rasa gembira bersama teman sebaya.

Acara peringatan HAN diisi dengan berbagai kegiatan seru, edukatif, dan menyenangkan bagi anak-anak, termasuk permainan tradisional, pentas seni, serta diskusi ringan bersama forum anak. 

Dalam rangkaian acara HAN Provinsi Lampung ini, Bunda PAUD dinobatkan sebagai Bunda Forum Anak Daerah Provinsi Lampung sekaligus mengukuhkan kepengurusan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung yang kepengurusannya terdiri dari anak-anak dan remaja putra/i Lampung. 

Peringatan Hari Anak Nasional di Provinsi Lampung tahun ini menjadi pengingat kuat bahwa masa depan bangsa dimulai hari ini, melalui perlakuan dan perhatian kita kepada anak-anak. 

"Mari kita bergandengan tangan, pemerintah, keluarga, masyarakat, untuk mewujudkan generasi tangguh, cerdas, berkarakter, dan bahagia," pungkasnya.
 

  

Peringati Harlah KNPI ke-52, Gubernur Mirza Ajak Pemuda Jadi Motor Penggerak Perubahan

Bandar Lampung, -- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), disaksikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Nusron Wahid. Penandatanganan berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Selasa (29/7/2025).

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah secara simbolis kepada sejumlah pemangku kepentingan, antara lain, Sertipikat hak milik dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertipikat tanah wakaf untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro, Sertipikat hak milik untuk Gereja Kristen Tritunggal di Lampung Utara, Sertipikat hak pakai untuk aset Pemerintah Provinsi Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah, khususnya tanah wakaf, untuk mencegah konflik kepemilikan yang kerap muncul di kemudian hari. 

Ia menyampaikan, secara nasional terdapat 761.909 bidang potensi tanah wakaf dan tempat ibadah, namun baru 38 persen atau 272.237 bidang yang telah bersertipikat. Di Lampung, dari 31.294 rumah ibadah, baru 6.732 yang bersertipikat, hanya 21,5 persen.

Terkait kekurangan, Menteri Nusron menargetkan agar dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Misalnya kekurangan sekitar 25.000 bidang tanah wakaf, maka, Kantor Wilayah BPN Lampung harus menuntaskan minimal 8.000 bidang per tahun.

Menteri Nusron juga menyoroti keberadaan 462.272 bidang sertipikat KW 4, 5, dan 6 di Provinsi Lampung. Sertipikat tersebut merupakan sertipikat yang diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997 dan tidak dilengkapi peta kadastral. Sertipikat ini dinilai rentan terhadap konflik dan tumpang tindih, sehingga perlu segera dimutakhirkan.

Dalam hal percepatan ini, Menteri Nusron mengajak semua pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, DMI, dan organisasi keagamaan lainnya untuk bersinergi. Ia juga menekankan bahwa BPN tidak dapat menerbitkan sertipikat tanah wakaf tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari Kemenag.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan capaian signifikan dalam program pendaftaran tanah. Hingga 2025, Lampung telah menerbitkan 3.114.044 bidang sertipikat dan memetakan 3.715.268 bidang.

Adapun jangkauan area penggunaan lain yang belum terpetakan seluas 853.442 hektare atau sekitar 716.185 bidang. Di dalamnya terdapat 27.654 potensi bidang rumah ibadah, termasuk 25.512 bidang tanah wakaf. 

Hasan menegaskan bahwa keberhasilan program pendaftaran tanah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat, tokoh agama, aparat hukum, dan pemerintah daerah.

  

Hujan Rahmat untuk Kick-off Sejarah: Lampung Luncurkan Tim Kebanggaan, Gelora Suporter Banjiri Stadion


BANDARLAMPUNG---Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung pada Senin malam (28/7/2025) tak mampu meredam semangat ribuan masyarakat yang memadati Stadion Sumpah Pemuda. Antusiasme luar biasa para pendukung Bhayangkara Presisi Lampung FC bahkan membuat stadion berkapasitas ribuan penonton itu tak mampu menampung gelombang dukungan yang datang dari seluruh penjuru Lampung.

Dengan semangat tak tergoyahkan, peresmian stadion yang telah selesai direnovasi dan peluncuran resmi tim Bhayangkara Presisi Lampung FC berjalan megah dan menggetarkan. Di hadapan lautan manusia yang setia bertahan meski basah kuyup, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dengan penuh semangat menyampaikan bahwa momen ini adalah tonggak sejarah baru bagi olahraga Lampung.

"Hari ini, kita merayakan terwujudnya sebuah harapan. Harapan bahwa Bumi Ruwa Jurai mampu bersinar di pentas sepak bola nasional," ujar Gubernur Mirza.

Gubernur menegaskan bahwa Stadion Sumpah Pemuda kini telah siap menjadi markas resmi Bhayangkara FC dalam kompetisi Super League 2025–2026. Stadion yang dibangun dengan standar nasional itu bukan hanya menjadi simbol infrastruktur unggul, tetapi juga menjadi titik tolak bangkitnya sepak bola Lampung.

"Kita semua sudah lama bermimpi: kapan Lampung punya klub yang bisa dibanggakan? Hari ini, mimpi itu mulai menjadi kenyataan. Tapi ini baru awal. Kita ingin Bhayangkara FC menjadi klub terbesar dan terhebat yang pernah dimiliki Lampung," lanjut Gubernur.

Menurutnya, Bhayangkara Presisi Lampung FC bukan hanya sekadar klub sepak bola, melainkan simbol harapan generasi muda untuk bermimpi lebih tinggi, dari lapangan kampung menuju stadion kebanggaan. Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Gubernur, menargetkan tim kebanggaan ini bisa menembus tiga besar klasemen Liga Super.

Launching tim juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal, menggairahkan sektor pariwisata, dan menjadi motor penggerak semangat pemuda Lampung.

Salah satu momen yang paling ditunggu publik adalah saat sirine peresmian ditekan bersama oleh Gubernur Lampung, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo — menandai lahirnya secara resmi Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Suasana semakin meriah saat MC acara, Komika Marshel Widianto dan aktris Chika Jessica, memperkenalkan satu per satu pemain, pelatih, dan ofisial Bhayangkara Presisi Lampung FC. Keduanya tetap energik dan penuh semangat, meski hujan mengguyur deras sepanjang acara.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Provinsi Lampung yang telah merenovasi Stadion Sumpah Pemuda sehingga kini memenuhi standar nasional.

"Dengan stadion baru, tim baru, dan semangat baru, saya yakin Bhayangkara Presisi Lampung FC akan kembali reborn di Liga Super dan mampu bersaing di papan atas. Ini juga momentum penting untuk mempererat persatuan suporter serta menjadikan sepak bola Indonesia lebih baik dan tertib," ungkapnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Ariotedjo turut memuji hadirnya Bhayangkara Presisi Lampung FC sebagai bentuk pemerataan olahraga nasional.

"Lampung kini punya klub yang tampil di liga tertinggi. Ini akan membuka ruang bagi talenta muda daerah dan juga atlet dari kepolisian untuk digodok di sini. Kami pun baru menandatangani kerja sama dengan LIB untuk pembinaan suporter, dan saya berharap Elbara — suporter Bhayangkara Presisi Lampung FC — bisa menjadi teladan nasional," ujar Menpora.

Peluncuran ini tidak hanya menandai kembalinya Bhayangkara FC ke kancah elit sepak bola nasional, tapi juga menjadi penegasan bahwa Lampung kini memiliki kekuatan baru. Sebuah kekuatan yang tak hanya dibangun dari strategi dan taktik, tetapi dari semangat masyarakatnya.
 

  

TP. PKK Provinsi Lampung Gelar Lomba Kreasi Lahap Makan, Dorong Inovasi MPASI Sehat dan Menarik


Bandar Lampung – Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, menunjukkan dukungannya pada peningkatan kualitas gizi anak-anak dengan menyelenggarakan Lomba Kreasi Lahap Makan tingkat Provinsi Lampung yang dibuka secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, di Halaman Kantor Gubernur, Senin (28/07/2025).

Lomba diikuti TP. PKK Kabupaten/Kota dan sekaligus menjadi sebuah upaya mengedukasi dan mendorong inovasi menu Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang sehat dan menarik. 

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Lampung tahun 2025, sekaligus menegaskan peran aktif TP. PKK Provinsi Lampung dalam mempersiapkan generasi penerus yang sehat dan cerdas.

Lomba Kreasi Lahap Makan ini dirancang untuk mengajak para orang tua, khususnya kader Posyandu di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, untuk berkreasi dalam menyajikan MPASI yang tidak hanya bergizi seimbang, tetapi juga memiliki tampilan menarik dan rasa yang disukai anak-anak. 

Hal ini sejalan dengan visi Pemprov Lampung untuk mengatasi masalah gizi dan stunting melalui edukasi gizi yang komprehensif di tingkat keluarga dan komunitas. 

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari mengajak para peserta dan pihak terlibat untuk menjaga tumbuh kembang anak dengan memberikan makanan, pendidikan terbaik serta memperhatikan segala asupan untuk anak-anak. 

"Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Tuhan yang harus kita jaga, lindungi, berikan makanan terbaik, dan didik sebaik-baiknya. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Salah satu unsur terpenting adalah asupan gizi dan pola makan yang baik sejak usia dini," ujarnya. 

"Kami sangat berharap nanti makanan-makanan kreasi ini, koleksi menu-menu untuk MPASI, dapat bermanfaat dan dapat dijadikan salah satu menu tambahan untuk pendampingan ASI," tambahnya 

Lomba ini tidak hanya mengajak anak-anak untuk makan tetapi juga untuk mendorong kreativitas orang tua dalam menyajikan makanan yang menarik dan bergizi sehingga anak-anak lebih semangat dalam mengonsumsi makanan sehat 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

Medical Marketing Manager Indofood NSF, Etyk Sri Hartuti, menyatakan dukungan penuh Indofood terhadap program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak. 

"Indofood memiliki layanan gizi Indofood yang di dalamnya berisi konsultasi gizi, edukasi gizi, dan juga layanan untuk mendukung lima langkah Posyandu. Kami menyadari bahwa ibu-ibu kader PKK dan kader Posyandu adalah yang paling berada di garda terdepan untuk bisa menularkan dan menyampaikan apa yang telah dipelajari bersama ahlinya," ungkap Etyk.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan   memberikan dampak positif yang signifikan bagi Pemerintah Provinsi Lampung, di antaranya Penguatan Program Gizi dan Pencegahan Stunting, Pemberdayaan Kader Posyandu dan PKK, Edukasi Gizi Menyeluruh serta Peningkatan Kesadaran Masyarakat. 

Keluar sebagai pemenang Lomba Kreasi Lahap Makan tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025,  yaitu  : Juara 1 diraih oleh Kabupaten Mesuji, Juara 2 diraih oleh Kabupaten Tanggamus dan Juara 3 diraih oleh Kabupaten Pringsewu.
 

  

Pelantikan PBH Peradi Lampung, Gubernur Tekankan Pentingnya Akses Hukum Inklusif


Bandar Lampung ----- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengajak Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat, sampai ke desa-desa, tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Pelantikan Pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi Bandar Lampung masa bakti 2025–2028, di Balai Keratun Lt. III, Senin (28/7/2025). Korwil Peradi Lampung, Sukarmin, atas nama Ketua Umum DPN Peradi, melantik Ali Akbar sebagai Ketua PBH Peradi Bandar Lampung. 

"Peradi harus bisa mendorong advokat-advokatnya turun ke desa-desa, bela masyarakat desa," ujar Gubernur. 

"Maka secara masif, akan tercipta persepsi di masyarakat. Bahwa hukum hadir bukan hanya untuk orang-orang kaya, orang-orang kuat, pengusaha, para pejabat. Tapi hukum hadir untuk petani-petani, pedagang kecil, janda-janda tua. Ketika persepsi itu terbentuk, secara perlahan, kita akan mewujudkan niat, tujuan, cita-cita luhur negara ini didirikan," sambungnya lagi. 

Gubernur meyakini bahwa para advokat yang tergabung dalam PERADI Bandar Lampung adalah individu-individu yang memiliki integritas tinggi, kompetensi yang mumpuni, serta komitmen yang kuat dalam menegakkan keadilan yang inklusif dan merata. 

Gubernur juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kemitraan dengan Peradi, khususnya dalam memperluas literasi hukum di kalangan masyarakat sehingga dapat membuka lebih banyak akses terhadap bantuan hukum. 

Gubernur selanjutnya mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI Bandar Lampung masa jabatan 2025–2028.

Kepada pengurus yang baru saja diangkat, Gubernur berharap agar organisasi Peradi dapat menjadi lokomotif perubahan yang membawa keadilan, tidak hanya di ruang sidang, tetapi juga di ruang-ruang sosial. 

"Hadirlah sebagai pengayom masyarakat, pembela kebenaran, serta penjaga nurani hukum. Tugas ini tentu tidak ringan, namun saya yakin, dengan integritas dan semangat yang tinggi, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera," harap Gubernur.

Ketua PBH DPN Peradi Suhendra Asido Hutabarat menegaskan bahwa PBH Peradi sebagai unit kerja DPN Peradi, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro Bono) kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hal ini guna memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

"Percayalah rekan-rekan, memberikan bantuan hukum pro bono itu tidak akan sia-sia. Tetaplah lakukan perkara pro bono dengan sungguh-sungguh, profesional, menjunjung tinggi integritas dan berkualitas agar tetap bermanfaat bagi masyarakat miskin yang memerlukan," ujarnya. 

  

Pemerintah Provinsi Lampung Dorong Pembangunan Sektor Pariwisata Sebagai Fondasi Ekonomi Daerah


Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memfokuskan pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat meresmikan Azana Boutique Hotel Bandar Lampung yang berlokasi di Jl Jenderal Sudirman No.67 Rawa Laut, Enggal, Kota Bandar Lampung, Minggu (27/07/2025).

"Insya Allah dalam tahun-tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung akan mulai memfokuskan sektor pariwisata dalam mengembangkan Provinsi Lampung. Kami sangat paham sekali pariwisata adalah salah satu instrumen bagi bagaimana Lampung ini bisa tumbuh, kita bisa tumbuh kembangkan kami akan dorong," tegasnya.

Gubernur Mirza mengatakan bahwa saat ini wisatawan yang berkunjung ke Lampung, tingkat lama tinggal (length of stay) dan jumlah pengeluaran (spending) mereka masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan masih kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas seperti Azana Boutique Hotel menjadi sangat penting.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk lebih mengorganisir pengembangan pariwisata yang selama ini tumbuh secara organik.

"Lampung tumbuh, pariwisatanya sangat luar biasa secara organik. Banyak kuliner, banyak wisata laut dan lain-lain, ini semua organik. Kami sedang berusaha mengorganisir ini supaya terorganisir dengan baik," tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mempermudah perizinan dan memberikan berbagai insentif bagi pelaku usaha pariwisata. Semua ini merupakan bagian dari visi besar Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya akan berkolaborasi dengan Bupati, Walikota bagaimana semua pengusaha-pengusaha pariwisata itu akan segera kita berikan kemudahan-kemudahan, baik itu pajak, retribusi dan lain-lain, ini adalah salah satu komitmen kami dalam mendukung pengusaha-pengusaha lampung untuk berinvestasi di bidang pariwisata," tegasnya.

Gubernur menyatakan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkenalkan potensi lokal ke dunia internasional.

"Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian, membuka peluang kerja, dan memperkenalkan potensi lokal kita ke dunia internasional. Pariwisata adalah salah satu alat kami dalam memperkenalkan Provinsi Lampung, seluruh dunia tahu Lampung dari pariwisatanya, itu yang salah satu kita dorong bagaimana dunia pariwisata ikut memperkenalkan budaya Lampung. Nilai kami akan menjadi besar ketika budaya kita dikenal," tegasnya.

Gubernur berharap Azana Hotel sebagai bagian dari ekosistem industri pariwisata dan hospitality di Provinsi Lampung dapat menjadi duta keramahan dan kekayaan budaya Lampung.

"Kehadiran Hotel Azana Boutique di Bumi Ruwa Jurai adalah langkah besar. Saya berharap kehadirannya mampu memperkaya ekosistem pariwisata kita yang inklusif, berkelanjutan, dan tentunya mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional," tegasnya.

Diakhir Gubernur mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam membangun Provinsi Lampung.

"Mari kita semua bersinergi, pelaku usaha, investor, serta masyarakat, untuk terus berkolaborasi dan berinovasi. Kita semua harus satu tujuan, kita dorong semua pariwisata provinsi lampung dan ini adalah bagian dari perjalanan besar provinsi lampung untuk menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Sementara itu, CEO dari Azana Hotels & Resorts Dicky Sumarsono juga menjelaskan bahwa pembangunan Azana Boutique Hotel di Lampung ini dinilai sangat strategis, karena Provinsi Lampung mempunyai daya tarik yang luar biasa.

"Kami berdiskusi sangat panjang dengan owner, Lampung ini dipilih karena punya daya tarik yang luar biasa bapak Gubernur jadi selain sebagai kota perdagangan juga kota wisata yang punya wisata alam sangat menarik wisata budayanya juga wisata kuliner," jelasnya.

Dicky juga menilai bahwa berdasarkan data, potensi wisatawan yang datang ke provinsi Lampung juga sangat luar biasa, sehingga Azana Boutique Hotel hadir di Lampung sebagai bagian dari ekosistem industri pariwisata dan hospitality di Provinsi Lampung

"Dari data yang ada di online travel agent aja itu ada sekitar 200.000 kamar yang terjual di tahun 2024 hanya dari online travel agent, belum dari yang lainnya. Lampung memang punya potensi yang luar biasa. Jadi Azanna hadir di sini juga untuk melengkapi bisnis hospitality yang ada di Lampung karena kita punya semua fasilitas," jelasnya. 

  

Kadis Kominfotik : Lampung Jaga Optimisme, Fenomena Ekonomi Membaik, Kemiskinan Menurun

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menyambut optimis rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang disampaikan pada Jumat (25/7/2025) terkait Fenomena Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan periode September 2024 hingga Maret 2025. Tanggapan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo.

"Kami dari Pemprov Lampung menyambut baik apa yang dilakukan oleh BPS khususnya yang terkait dengan fenomena ekonomi di Provinsi Lampung Dikaitkan dengan tingkat kemiskinan di Lampung antara periode September 2024 sampai Maret 2025. Alhamdulillah angka-angkanya menunjukkan angka yang layak untuk kita tetap optimis," ucap Ganjar.

Dalam rilis tersebut, BPS memaparkan enam indikator utama yang saling terkait dalam mendorong penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung. Pemprov menilai, capaian ini merupakan hasil nyata dari berbagai program strategis Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan.

1. Inflasi Terkendali dan Menurun

Inflasi year-on-year mengalami penurunan dari 2,16% (September 2024) menjadi 1,58% pada Maret 2025, atau turun sebesar 0,58 poin. “Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas harga dapat dikendalikan. Situasi ini penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat miskin,” ujar Ganjar.

2. Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi se-Sumatera

Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2025 tercatat sebesar 5,47% (yoy) — tertinggi di Pulau Sumatera. “ini merupakan angka tertinggi di Pulau Sumatera, Kita patut bersyukur pertumbuhan kita tertinggi di Sumatera dengan angka 5, 47%,” lanjutnya.

3. Konsumsi Rumah Tangga Meningkat

Konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDB juga tumbuh sebesar 5,06% pada periode yang sama. “konsumsi rumah tangga kita cukup menggeliat yang artinya ini juga bisa menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung,” kata Ganjar.

4. Harga Gabah Naik dan Petani Diuntungkan

BPS mencatat harga Gabah Kering Panen (GKP) pada Maret 2025 naik 0,12% dibanding September 2024. Kenaikan ini dinilai sebagai hasil kebijakan Presiden Republik Indonesia yang menetapkan harga GKP Rp6.500/kg dan mendorong Bulog menyerap gabah petani. “Kebijakan ini sangat terasa dampaknya bagi petani kita,” tambahnya.

5. Produktivitas Padi Meningkat

Produktivitas padi juga mengalami kenaikan sebesar 0,9 kuintal/hektare dalam periode yang sama. Peningkatan ini mendukung ketersediaan pangan, meningkatkan pendapatan petani, serta menekan angka kemiskinan di desa.

6. Tingkat Pengangguran Turun

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung pada Februari 2025 tercatat turun 0,12% dibanding Agustus 2024. “Ini berarti upaya Pemprov menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal melalui berbagai program mulai membuahkan hasil,” jelas Ganjar.

Ganjar menambahkan, keenam indikator tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan berbasis desa yang dicanangkan Gubernur Mirza berada pada jalur yang tepat (on the track).

"artinya program-program pak gubernur Mirza untuk tetap mendorong desa dan memindahkan nilai tambah yang selama ini mengalir ke kota diharapkan dengan serangkaian program-program Pak Gubermur Mirza bisa bertahan di desa dan membuka lapangan kerja," ungkap Ganjar.

Salah satu program unggulan adalah "Desaku Maju", yang fokus pada peningkatan nilai tambah produk pertanian langsung dari desa. Pemprov Lampung juga aktif mendorong pemanfaatan dryer (alat pengering) dan rice milling unit (RMU) di desa untuk menjaga kualitas hasil panen dan meningkatkan nilai jual.

Selain itu, pengenalan dan penyebarluasan pupuk organik cair kepada petani terus digalakkan untuk menjaga keberlanjutan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas padi secara ramah lingkungan.

“Dengan intervensi kebijakan ini, kami berharap nilai tambah dari hasil pertanian tidak lagi mengalir ke kota, tapi tetap tinggal di desa dan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.

bagai capaian tersebut menjadi pendorong turunnya angka tingkat kemiskinan per Maret 2025 yang tercatat sebesar 10,00%, turun 0,62 persen poin dibandingkan September 2024 (10,62%), dan turun 0,69 persen poin dari Maret 2024 (10,69%). Penurunan kemiskinan sebesar 0,62 poin ini merupakan laju penurunan tertinggi kedua secara nasional setelah Gorontalo.

Ke depan, Pemprov Lampung akan fokus pada hilirisasi komoditas pertanian langsung di desa. Tujuannya adalah memberikan nilai tambah bagi petani, memperkuat ekonomi lokal, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

“Kami meyakini, dengan mengarahkan pembangunan ekonomi berbasis desa, Lampung tidak hanya mampu menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tutup Ganjar.

Berbagai capaian tersebut sejalan dengan tiga cita utama Gubernur Lampung: Meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ekonomi desa, dan mempercepat pembangunan inklusif, serta turut mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

 

  

Efektivitas Data dan Program Terarah Dorong Penurunan Kemiskinan Lampung

BANDAR LAMPUNG---Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menanggulangi kemiskinan menunjukkan hasil menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat, angka kemiskinan di provinsi ini per Maret 2025 turun menjadi 10,00 persen.

Capaian tersebut menurun signifikan sebesar 0,62 persen poin dibanding September 2024 dan menurun 0,69 persen poin terhadap Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 887,02 ribu orang, atau berkurang sekitar 52,28 ribu orang dibanding September 2024 dan berkurang 54,21 ribu orang dibanding Maret 2024.

Data ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik Profil Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Lampung Maret 2025, yang digelar di Ruang Video Conference BPS Lampung, Jumat (25/7/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Lampung Purwadhi Adiputranto, perwakilan BPKP Lampung, awak media, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pemaparannya, Ahmadriswan menekankan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras berbagai pihak dalam menghadirkan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat menyeluruh dan terarah. Ia menyoroti bahwa penurunan angka kemiskinan lebih tinggi terjadi di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan—sebuah capaian yang menunjukkan bahwa strategi pembangunan berbasis desa mulai menunjukkan hasil nyata.

"Ketika kita bicara kemiskinan, maka kita berbicara soal kecukupan konsumsi untuk hidup layak. Itu sebabnya, upaya penurunan kemiskinan harus dilakukan melalui pengawalan beban pengeluaran masyarakat, baik jangka pendek lewat bantuan sosial, maupun jangka panjang lewat pemberdayaan," ujar Ahmadriswan.

Ahmadriswan menambahkan, efektivitas program sangat bergantung pada keakuratan data. Dalam hal ini, Lampung telah berada di jalur yang tepat dengan ketersediaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN). Data ini memungkinkan seluruh pemangku kebijakan dan pelaku program untuk menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan.

"Dengan data yang tepat dan program yang konvergen, saya yakin penurunan angka kemiskinan di Lampung masih bisa terus didorong," tegasnya.

Lebih jauh, Ahmadriswan menilai capaian penurunan angka kemiskinan dari 18,96 persen pada 2010 menjadi 10,00 persen di tahun 2025 adalah kemajuan yang luar biasa. Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya menjaga momentum agar angka tersebut tidak stagnan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menyampaikan bahwa data yang dirilis BPS menjadi referensi penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan.

"Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah berkomitmen mendorong pemberdayaan desa melalui program Desaku Maju. Salah satu fokus utamanya adalah transformasi digital di desa melalui penguatan kapasitas SDM," ujar Ganjar.

Ia juga menekankan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap sejumlah program strategis nasional yang memiliki dampak langsung pada masyarakat miskin di desa, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat.

"Koperasi digerakkan untuk menguatkan ekonomi desa agar nilai tambah tetap berada di wilayah setempat. Ini sejalan dengan semangat Gubernur Lampung untuk menjaga masyarakat yang rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan," tambahnya.

Ganjar juga menyoroti pentingnya konvergensi program lintas sektor dan lintas lembaga agar dampaknya lebih terasa dan berkelanjutan, terutama di kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Dalam kesempatan yang sama, BPS Lampung juga merilis data Gini Ratio Provinsi Lampung per Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,292—mengalami penurunan dan menunjukkan tren positif dalam pemerataan distribusi pendapatan. Meskipun terjadi fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat Lampung.

Namun demikian, dinamika sektor-sektor utama seperti pertanian dan perdagangan serta kondisi ekonomi nasional disebut turut memengaruhi fluktuasi tersebut. Karena itu, kesinambungan kebijakan yang berbasis data dan responsif terhadap dinamika lokal menjadi kunci keberhasilan.

Capaian ini memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi yang secara konsisten menaruh perhatian serius terhadap agenda pengentasan kemiskinan. Ke depan, tantangannya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar yang layak. 

  

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama BPKP untuk Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel


Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan. 

Upaya ini ditegaskan melalui audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung, yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Jumat (25/07/2025). 

Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemprov Lampung dalam mempererat sinergi dan kolaborasi dengan BPKP, menegaskan peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Lampung yang menekankan pentingnya pendampingan BPKP bagi Pemerintah Provinsi Lampung. 

"Amanah dari Bapak Gubernur adalah agar Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa berdampingan dengan BPKP, berdiskusi, dan menyelaraskan pemahaman dalam menginterpretasikan sebuah kebijakan," ujar Sekdaprov 

Sekdaprov menambahkan bahwa hal ini sangat krusial, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, demi menjaga kepercayaan masyarakat. 

"Kita harus memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Dalam setiap pengambilan kebijakan, Bapak Gubernur meminta BPKP sebagai pembanding dari semua asumsi dan narasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk optimalisasi tata kelola seluruh aset dan keuangan di Pemerintah Provinsi Lampung," tegasnya. 

Plt. Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiyawan, menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menjelaskan bahwa BPKP telah lama mengedepankan pendekatan kemitraan dengan pemerintah daerah. 

"Eksistensi pendampingan antara BPKP pusat dan daerah sudah jauh dilakukan. Kami menyebut pemerintah daerah sebagai mitra, bukan objek. Oleh karena itu, kami mengajak untuk bersama-sama berdiskusi serta bertukar pikiran," jelas Agus. 

Menurut Plt. Kepala Perwakilan BPKP Lampung, akuntabilitas adalah hal yang sangat penting, mengingat dana yang dikelola adalah dana publik yang bersumber dari rakyat. 

Agus Setiyawan juga menjelaskan tiga fokus utama BPKP, yaitu manajemen pemerintah, manajemen risiko, dan pengendalian. Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki peluang besar untuk dapat menghasilkan pendapatan dari aset-aset yang telah dimiliki. 

"Pada prinsipnya, kami siap menjadi pendamping dan mitra yang akan lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut," ucapnya.

Kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPKP ini diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan. Dengan sinergi yang kuat ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung.

  

Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Resmikan Galeri UMKM Tanggamus, Wadah Inovasi dan Promosi Produk Lokal

Tanggamus — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, meresmikan Galeri Dekranasda Kabupaten Tanggamus yang berlokasi di Sentra UMKM, Komplek Taman Kreasi – Rest Area Gisting, Kabupaten Tanggamus, Rabu (24/7/2025).

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menyampaikan apresiasi mendalam atas peluncuran Galeri Dekranasda yang dinilainya sebagai langkah nyata dalam memperkuat peran UMKM lokal. Ia menyebut kehadiran galeri ini menjadi bukti nyata komitmen Dekranasda Kabupaten Tanggamus dalam memberdayakan pengrajin dan pelaku ekonomi kreatif di daerah.

“Saya, atas nama keluarga besar Dekranasda Provinsi Lampung, merasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Tanggamus yang telah menghadirkan Sentra UMKM ini sebagai wadah kreasi, inovasi, sekaligus promosi produk-produk lokal Tanggamus,” ujar Wulan.

Ia juga berpesan kepada seluruh pengurus Dekranasda, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk terus mendampingi dan memotivasi para pelaku UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing.

“Dekranasda harus hadir sebagai motor penggerak, menjadi pionir dalam mengangkat produk kerajinan lokal agar mampu menembus pasar nasional bahkan internasional,” tegasnya.

Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa Dekranasda merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam melestarikan kerajinan khas dan budaya lokal. Ia pun mengapresiasi kehadiran langsung Ketua Dekranasda Provinsi Lampung dalam meresmikan Galeri UMKM yang menjadi pusat kebanggaan masyarakat Tanggamus.

Rangkaian peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, didampingi Bupati Tanggamus dan Ketua Dekranasda Kabupaten Tanggamus, Siti Mahmudah Saleh Asnawi. Usai peresmian, rombongan melakukan kunjungan ke berbagai stand UMKM yang menampilkan aneka produk unggulan, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan khas daerah.

Acara semakin meriah dengan digelarnya fashion show pakaian tradisional khas Kabupaten Tanggamus dan penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) untuk motif kain Belah Ketupat, sebagai bentuk pengakuan atas kekayaan budaya lokal yang harus terus dilestarikan.

Dengan hadirnya Galeri Dekranasda ini, diharapkan Tanggamus semakin siap menjadi pusat pengembangan UMKM unggulan di Provinsi Lampung yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.


 

  

Peringati Hari Anak Nasional 2025, Pemprov Lampung Dorong Pemenuhan Hak Anak Tanpa Diskriminasi


Pesawaran – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada  Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, Kecamatan Tegineneng, Kamis (24/07/2025). 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Wagub membandingkan pengalaman anak-anak di LPKA dengan kehidupannya saat di pesantren, menekankan bahwa kondisi tersebut bukanlah batasan melainkan sebuah proses pembinaan. 

"Anggaplah ini adalah momen kalian di pesantren. Insya Allah ini adalah investasi yang baik untuk anak-anakku sekalian menyongsong masa depan yang lebih baik," ujar Wagub.

Wagub juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di LPKA adalah bentuk kepedulian untuk memastikan hak belajar, berkreasi, dan beribadah anak-anak tetap terpenuhi. 

Peringatan Hari Anak Nasional ke-41 tahun mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” dengan tagline inspiratif “Anak Indonesia Bersaudara”. Tema ini selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya. 

Wakil Gubernur menyatakan pentingnya peringatan HAN sebagai seruan bagi seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, hingga keluarga untuk mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan anak-anak Indonesia. 

Dalam konteks bonus demografi, Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. 

"Mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas menjadi sangat krusial," kata Wagub.

Untuk itu, Pemprov Lampung terus melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui :

1. Pendidikan Inklusif, yakni memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas dan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

2. Peningkatan Kesehatan Anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting dan masalah kesehatan lainnya.

3. Pengembangan Potensi Anak yang akan mendukung pengembangan potensi dan bakat anak, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

4. Pendidikan Karakter guna membentuk generasi muda yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan berintegritas.

5. Pengawasan dan Perlindungan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Jalu Yuswa Panjang, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur Lampung di LPKA.

"Tidak banyak gubernur dan wakil gubernur yang mau hadir ke sini," ungkap Jalu Yuswa Panjang. 

Ia juga memaparkan berbagai program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA, mulai dari pembinaan kepribadian bekerja sama dengan Pondok Pesantren Darul Muttaqin hingga kegiatan seni dan pendidikan Kejar Paket. Saat ini, LPKA Kelas II Bandar Lampung membina 112 anak. 

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang gemilang.

  

Kunjungi Polinela, Gubernur Mirza Tegaskan Pentingnya Pendidikan Vokasi Hadapi Bonus Demografi

BANDARLAMPUNG---Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengunjungi Politeknik Negeri Lampung (Polinela) Selasa (22/07/2025). Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis dalam mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan institusi pendidikan vokasi sebagai salah satu upaya mewujudkan Lampung yang lebih maju.

Di hadapan civitas akademika Polinela, Gubernur menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan. Gubernur menyebut Polinela sebagai "pabrik ide, laboratorium inovasi, dan tempat menempa SDM unggul" yang akan menjadi penggerak perubahan serta tulang punggung masa depan Provinsi Lampung.

"Polinela telah berada di jalur yang tepat dengan mottonya: Berakhlak Mulia, Disiplin, Terampil, dan Mandiri. Nilai-nilai ini sangat penting dalam menyambut bonus demografi yang sedang kita miliki saat ini," ujar Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur juga menekankan pentingnya pendidikan vokasi sebagai jalur cepat menuju masyarakat yang terampil dan mandiri. Hal ini menurutnya menjadi kunci dalam menyiapkan generasi muda yang siap kerja, berkontribusi, dan mampu memimpin di masa depan.

Gubernur menyoroti bahwa Lampung memiliki modal besar untuk berkembang. Dengan luas wilayah 51.600 km² yang mencakup daratan dan lautan serta 172 pulau, Lampung kaya akan sumber daya alam, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Penduduk Lampung saat ini berjumlah sekitar 9,4 juta jiwa, dengan 68,21 persen berada pada usia produktif.

Namun, di tengah potensi besar tersebut, Lampung masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tercatat sebagai yang terendah di Sumatra, yakni 73,13, dan berada di peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 4,19 persen, dan persentase penduduk miskin mencapai 10,62 persen atau sekitar 939 ribu jiwa.

"Ini adalah anomali. Potensi melimpah, tapi masyarakat belum sejahtera. Artinya ada yang belum optimal dalam tata kelola," jelas Gubernur. 

Menurut Gubernur, situasi ini disebabkan oleh belum optimalnya hilirisasi pada komoditas strategis pertanian serta nilai tambah yang belum dinikmati secara merata oleh petani. Ia pun menyoroti pentingnya peran pendidikan vokasi dalam memperbaiki kondisi ini.

Gubernur mengajak seluruh civitas akademika Polinela untuk bersama-sama mendukung visi pembangunan daerah. Visi tersebut diwujudkan melalui tiga cita besar: mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan inovatif, memperkuat SDM unggul dan produktif, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

"Kita sedang membangun jembatan antara mandat rakyat dan kekuatan ilmu. Dan jembatan ini akan membawa kita ke masa depan Lampung yang lebih baik," tegasnya.

Lebih jauh, Gubernur menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi merupakan bagian dari collaborative governance—yakni sebuah proses strategis yang dibangun atas komitmen jangka panjang dalam proses pembangunan.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Negeri Lampung, Prof. Dr. Ir. Sarono, M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi garda terdepan dalam mendukung arah pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Polinela akan terus beradaptasi dengan arah kebijakan gubernur. Ketika pemimpin daerah menaruh perhatian pada pangan, kami siapkan program pangan. Ketika bicara pariwisata, kami siapkan dukungan dari sisi akademik. Bahkan Polinela adalah satu-satunya di Indonesia yang memiliki program studi khusus pengelolaan budidaya dan perkebunan kopi," jelas Prof. Sarono.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa dengan hibah lahan seluas 50 hektare dari Pemerintah Provinsi, Polinela kini menjadi politeknik dengan lahan terluas di Indonesia. Hal ini memungkinkan institusi tersebut untuk memperluas peran strategisnya dalam mendukung pembangunan daerah.

"Dengan sumber daya yang kami miliki, kami akan terus mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tapi juga siap menjadi pemimpin yang membawa perubahan bagi Lampung," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Politeknik Negeri Lampung tentang penetapan hibah tanah/lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang berada di kawasan pusat pemerintahan Kota Baru.

Gubernur juga melakukan peninjauan beberapa budidaya tanaman yang menjadi program unggulan Politeknik Negeri Lampung, sebelumnya Gubernur juga berkesempatan berdialog langsung dengan para mahasiswa dan dosen Polinela.

 

Intermezzo

Travel

Teknologi