BALAM POST

Berita Utama

Peristiwa

Showbiz


Foto

Video

  

Gubernur Lampung Apresiasi Kejati Atas Penyelamatan Aset Daerah Senilai Rp1,57 Miliar


BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima penyerahan Berita Acara Kesepakatan Bersama atas Tindakan Hukum Lain dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Lampung terkait pemulihan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda, Muara Piluk, dan Ketapang. Acara tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/9/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyebut penyelamatan aset daerah ini sebagai pencapaian besar. Ia menegaskan, langkah yang ditempuh melalui prinsip restorative justice oleh JPN Kejati Lampung berhasil mengembalikan aset senilai Rp1,57 miliar dan mendorong potensi pendapatan asli daerah (PAD) lebih dari Rp71 juta.

"Bayangkan, angka ini modal untuk membangun jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih nyaman, atau layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Setiap rupiah yang terselamatkan berarti harapan baru bagi rakyat Lampung. Inilah bukti bahwa ketika hukum ditegakkan dengan hati dan integritas, hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ucap Gubernur.

Gubernur juga menyoroti pentingnya pengalihan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dari kabupaten ke provinsi sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurutnya, langkah itu bukan hanya soal administrasi, melainkan upaya memastikan pengelolaan pesisir lebih profesional, berdaya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Gubernur menekankan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. 'Kita ingin setiap rupiah yang masuk kembali lagi kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata," ujarnya.

Gubernur Mirza menilai keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejati Lampung. Menurutnya, kolaborasi itu telah menghasilkan penyelamatan aset, peningkatan PAD, dan tumbuhnya kesadaran hukum di masyarakat. "Kalau kita bisa menyelamatkan aset daerah, kita juga bisa menyelamatkan masa depan anak-anak kita," ucap Gubernur.

Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Lampung kepada kejaksaan, khususnya kepada JPN yang berperan sebagai mediator dalam penyelamatan aset. Menurut Danang, keberhasilan ini tidak hanya mengamankan aset senilai Rp1,57 miliar, tetapi juga berkontribusi pada PAD Provinsi Lampung melalui retribusi jasa usaha sewa lahan dan bangunan di UPTD PPI Kalianda sebesar Rp392,9 juta untuk tahun 2023 hingga 2025.

Danang menambahkan, Kejati Lampung juga membantu pemulihan keuangan daerah di sektor lain. Misalnya, mendampingi Badan Pendapatan Daerah Lampung dalam penagihan pajak kendaraan bermotor yang berhasil memulihkan Rp339 juta, serta membantu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Lampung memulihkan tunda bayar senilai Rp2,7 miliar.

"Ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kami bertindak untuk dan atas nama negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021," ujar Danang.

Ia menjelaskan, tindakan hukum lain yang dilakukan JPN meliputi fasilitasi, mediasi, dan konsiliasi secara profesional dan gratis. "Tujuannya untuk menyelamatkan, memulihkan, dan melindungi kekayaan aset negara atau daerah," ujarnya.

Danang mengungkapkan, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Koperasi Perikanan Mina Dermaga, dan PT Pertamina Patra Niaga. "Kesepakatan ini bukan sekadar resolusi administratif tetapi pijakan penting mewujudkan tata kelola aset yang tertib, transparan, dan akuntabel," katanya.

Ia berharap kesepakatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pengamanan dan optimalisasi aset daerah sebagai modal pembangunan Lampung. "Pengelolaan aset yang tertib akan mencegah penyalahgunaan, memberi kepastian hukum, dan membuka ruang pemanfaatan produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Liza Derni, dalam laporannya mengatakan keberhasilan penyelamatan aset tidak lepas dari amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memindahkan urusan kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Menurut Liza, Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan di Kalianda melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik. "UPTD ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan pengelolaan pelabuhan perikanan," ucapnya.

Namun, ia mengakui implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengamanan aset hasil pengalihan kewenangan. Dengan pendampingan hukum dari Kejati Lampung, persoalan aset berhasil diselesaikan sehingga dapat kembali dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan mendukung PAD.

"Kami berharap pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2024 dapat berjalan lebih optimal di UPTD PPI Kalianda sehingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir semakin nyata," ucap Liza.

Gubernur Mirza menutup acara dengan pesan agar kerja sama antara Pemprov Lampung dan Kejati Lampung terus diperkuat. Ia menegaskan, Lampung harus menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang tegas, dan pembangunan yang berdaya saing.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Tim Jaksa Pengacara Negara Kejati Lampung serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Lampung yang terlibat dan turut berjasa dalam pemulihan aset.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelamatan aset daerah ini akan berdampak signifikan terhadap pembangunan, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pelayanan publik di wilayah pesisir. Sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan diharapkan dapat terus memastikan setiap rupiah yang diselamatkan kembali kepada rakyat. 
 

  

Tuntas dalam Waktu 5 Hari, Bukti Semangat Gotong Royong di Jembatan Gantung Tampang Muda Tanggamus


TANGGAMUS---Jembatan Gantung yang sempat viral di media sosial di Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, telah selesai diperbaiki oleh relawan sesuai target. Sebelumnya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Bupati Tanggamus Saleh Asnawi meminta perbaikan jembatan dapat diselesaikan sebelum akhir bulan September. 

Hari ini, minggu pagi 28 September 2025, telah dilakukan serah terima dari relawan kepada warga masyarakat diwakili Kepala Pekon Hamid. "Mulai hari ini jembatan tersebut menjadi tanggung jawab warga untuk bersama-sama memelihara dan merawatnya karena jembatan tersebut merupakan hasil dari gotong royong warga dan kini menjadi milik bersama" ungkap Hery Maryanto mewakili Relawan.

Jembatan Gantung ini merupakan jembatan penghubung antara warga Pekon Tampang Muda dan Pekon lainnya. Khusus akses pendidikan, jembatan ini sangat bermanfaat menghubungkan tiga sekolah, yaitu SMAN 1 Pematang Sawa, SMPN 2 Pematang Sawa, dan SDN 1 Tampang Muda. Siswa-siswi sekolah banyak menggunakan jembatan ini untuk berangkat kesekolah dan aktivitas lainnya. Kini para pelajar tidak perlu lagi jalan memutar hampir 2km untuk menuju ke sekolah.

Dikerjakan oleh relawan-relawan Vertical Rescue Indonesia (VRI), BPBD & Tagana Tanggamus, Anggota TNI dan Polri, pelajar serta relawan lainnya, mereka bahu membahu bergotong royong memperbaiki Jembatan Gantung Tampang Muda, Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus. Dengan semangat tersebut perbaikan jembatan dapat selesai tuntas dalam waktu yang sangat cepat. Total pengerjaan perbaikan berlangsung hanya dalam waktu 5 hari (23-27 September 2025).

Tidak ada kendala berarti dalam proses perbaikan secara gotong royong ini. Kendala utama hanya pada akses menuju lokasi yang menempuh waktu cukup panjang karena harus melalui jalur laut. Tim relawan perlu berlayar sekitar 5 jam di laut selain jalur darat.

Perbaikan kolaboratif ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Bupati Tanggamus Saleh Asnawi serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus, Wabup Agus Suranto, Wakil Ketua DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, Dandim 0424 Tanggamus Letkol. Inf. Dwi Djunaidi, dan Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sudjatmiko serta unsur-unsur organisasi kemasyarakat seperti Gerakan Pramuka, HMI, tokoh masyarakat, swasta, dan lainnya.

"Kegiatan perbaikan jembatan gantung di Tampang Muda saya harapkan menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa semangat gotong royong, kebersamaan, dan kolaborasi antara unsur pemerintah dan non-pemerintah dapat menjadi senjata kita untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial di masyarakat dengan cepat dan tuntas" tutup Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

  

Gubernur dan Ketua PMI Lampung Rayakan Puncak HUT ke-80 PMI

Bandar Lampung ---- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, memeriahkan puncak peringatan HUT ke-80 PMI dengan mengikuti ajang olahraga lari “PMI Run 4 Humanity”. 

Lomba lari yang diikuti lebih dari 1.200 peserta ini dilepas dari Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Mahan Agung, Minggu (28/9/25).

Kemeriahan acara turut dilengkapi dengan bakti sosial dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Ketua PMI Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melaporkan bahwa rangkaian kegiatan peringatan HUT PMI ke-80 di Lampung meliputi pasar murah di dua lokasi, seminar dan workshop kegawatdaruratan dengan lebih dari 200 peserta, roadshow donor darah sepanjang September, pemberian penghargaan bagi koordinator donor darah sukarela, serta penyaluran 105 ton beras bekerja sama dengan PT. Asia Makmur.

“Usia 80 tahun menjadi bukti kedewasaan PMI dalam pengabdian untuk kemanusiaan. Dengan tema ‘Tebarkan Kebaikan’, PMI Lampung tidak hanya hadir saat bencana, tetapi juga menggerakkan solidaritas dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Wulan Mirza.

Ia menegaskan setiap tetes darah, setiap bantuan, dan setiap tenaga relawan merupakan wujud nyata menebarkan kebaikan. Atas dukungan semua pihak, baik moril maupun materiil, Wulan berharap semangat menebarkan kebaikan akan terus membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lampung.

Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa PMI bukan sekadar organisasi, melainkan representasi solidaritas, kebersamaan, dan pengorbanan masyarakat untuk sesama.

“PMI selalu berada di garis depan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan darurat. Kehadiran PMI identik dengan menolong dan memberi,” ungkap Gubernur.

Menurutnya, perjalanan 80 tahun PMI merupakan pencapaian luar biasa dengan kontribusi nyata, termasuk penyaluran jutaan liter darah untuk menyelamatkan nyawa. Ia juga mengingatkan bahwa semangat kemanusiaan bisa dilakukan oleh siapa saja.

“Siapapun bisa menjadi pahlawan kemanusiaan. Tidak harus gubernur atau pejabat. Minimal, kita bisa menyumbangkan darah sebagai wujud menolong sesama. Semangat ini harus kita wariskan kepada seluruh masyarakat Lampung tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang,” tegasnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus, pegawai, dan relawan PMI se-Lampung yang bekerja dengan ketulusan hati. Ia memastikan Pemprov Lampung akan terus mendukung program-program PMI, meski diakui dukungan anggaran pemerintah belum sepenuhnya maksimal.

“Namun semangat kolaborasi yang telah terbangun harus terus kita perkuat, agar kiprah PMI semakin berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.

 

  

Pemprov Lampung Apresiasi Bantuan PT. Asia Makmur untuk PMI di Momen HUT ke-80


Bandar Lampung ---- Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, menghadiri Penyerahan Bantuan Beras dari PT. Asia Makmur kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung, bertempat di PT. Asia Makmur Kelurahan Ketapang, Teluk Betung Selatan, Sabtu (27/9/25).

Penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 PMI Tahun 2025 yang mengusung tema #TebarkanKebaikan.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Ekubang menyampaikan bahwa selama delapan dekade, PMI telah menjadi garda terdepan dalam aksi kemanusiaan di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Mulai dari penanggulangan bencana, pelayanan darah, hingga edukasi kesehatan masyarakat, PMI selalu hadir di barisan terdepan.

“Bantuan beras ini bukan sekadar wujud materi, tetapi simbol kepedulian dan kemanusiaan. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT. Asia Makmur yang telah berkontribusi tulus. Langkah mulia ini semoga menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain di Lampung untuk ikut serta dalam gerakan sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan akibat bencana maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, relawan, dan masyarakat menjadi kunci dalam meringankan beban sesama.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada PT. Asia Makmur yang telah mendonasikan 21.000 sak beras ukuran 5 Kg melalui PMI Provinsi Lampung.

“Bantuan ini mungkin terlihat sederhana, namun bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan, ini adalah harapan. Gerakan nyata ini membuktikan bahwa #TebarkanKebaikan bukan sekadar slogan,” ucapnya.

Ketua PMI Provinsi Lampung mengungkapkan, distribusi bantuan dilakukan secara serentak pada hari yang sama di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Penyaluran ini melibatkan sinergi antara PMI, Pemerintah Provinsi Lampung, PT. Asia Makmur, Kodam XXI Raden Inten, Brigif 4 Marinir/BS, dan Polda Lampung.

Wulan Mirza juga memberikan apresiasi kepada para relawan PMI se-Provinsi Lampung yang senantiasa berjuang tanpa pamrih dalam memberikan tenaga, pikiran, dan waktu demi kemanusiaan.

“Momentum HUT PMI ke-80 harus menjadi tonggak untuk memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat. Mari kita jadikan Lampung bukan hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam semangat kemanusiaan,” pungkasnya.

  

PUSPOM AD Anugerahi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Warga Kehormatan dan Pin Emas Polisi Militer


Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Detasemen Polisi Militer 11/3 Lampung bertempat di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (26/09/2025).

Penyerahan tersebut dilakukan secara resmi oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan diterima langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Mayjen TNI Eka Wijaya Permana.

Dalam perjanjian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan hibah tanah seluas 4,7 hektare yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Detasemen Polisi Militer 11/3 dengan Nomor Nomor: 000.2.4/5403/NPHD/V1.02/2025 dan Nomor: B/88/26/09/2025 serta diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/45/V1.02/HK/2025.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemprov Lampung, Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sebagai warga kehormatan Korps Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan kepadanya diberikan hak untuk menggunakan PIN Polisi Militer TNI Angkatan Darat.

Dalam kesempatan tersebut, secara resmi Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana memakaikan langsung pemasangan PIN Polisi Militer TNI AD dan Baret Polisi Militer TNI AD kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Riswandi, Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nurul Fajri, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Haryantana, Danpomdam XXI Radin Inten Kolonel David, Komandan Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung Anjan Pama Setyawan.

 

  

Wagub Jihan Ajak Mahasiswa Polinela Jadi Pelopor Empat Pilar Kebangsaan


Bandar Lampung ---  Wakil Gubernur Provinsi Lampung Jihan Nurlela menjadi narasumber dalam acara Seminar Kebangsaan Empat Pilar Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Lampung 2025 dengan tema "Kreatif, Inovatif, Berkarakter: Mahasiswa Polinela sebagai Pelopor Pengamalan Empat Pilar Kebangsaan". Bertempat di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, Jumat (26/09/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa polinela akan pengamalan empat pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
 
Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Jihan Nurlela dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada para mahasiswa untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang mereka perbuat dan terus fokus dalam mengejar hal yang menjadi tujuan mereka karena sudah 65% pekerjaan yang tergantikan oleh AI dan akan hilang.

"Paling tidak hari ini, just give your best version of you, kalau kita hari ini tidak memberikan versi terbaik dari diri kita, kita tidak akan pernah tau di masa depan kita akan diberi peran apa oleh Tuhan, saya berkaca pada diri saya sendiri yang 17 tahun lalu masih menjadi mahasiswa seperti adik-adik sekalian," ucapnya.

Jihan Nurlela juga mengatakan bahwa ia percaya bahwa mahasiswa akan menjadi kelompok yang sangat penting bagi perubahan bangsa Indonesia.

"Hari ini juga saya yakin bahwa mahasiswa akan menjadi kelompok yang sangat penting bagi perubahan Indonesia yang lebih baik," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR-RI, Putri Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut juga menegaskan komitmen DPR-RI yang akan terus membuka ruang bagi para mahasiswa polinela yang ingin melakukan program kunjungan/magang. 

"Pada kesempatan ini kami juga ingin menegaskan komitmen kami di fraksi Partai Amanat Nasional DPR-RI terus membuka ruang bagi adik adik apabila ingin berkunjung, pintu kami selalu terbuka, bahkan ada program magang, seminar, dan office tour," ujarnya.

Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Lampung Agung Adi Candra, dalam sambutannya mengucapkan rasa terimakasih kepada Putri Zulkifli Hasan dan Jihan Nurlela yang telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan ini, ia juga berharap agar para mahasiswa bisa menangkap ilmu yang diberikan oleh kedua narasumber agar bisa menjadi calon pemimpin yang mempunyai pondasi pilar kebangsaan.

"Nah kali ini bersama dengan beliau berdua, mudah mudahan tangkap apa ilmunya supaya kita menjadi kuat untuk bangsa Indonesia," ujarnya

Sementara, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa KBM Polinela Bagus Eka Saputra, mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan guna menghadapi tantangan global dengan tetap mengutamakan ideologi pancasila. 

"Ditengah tantangan globalisasi, perbedaan pandangan tentu menjadi tantangan bagi ideologi pancasila, kami dari badan eksekutif mahasiswa sangat mengetahui kebutuhan ini, dengan ini kami membuatkan sebuah program yang langsung dinarasumberi oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR-RI dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung," ujarnya.

Diakhir, Jihan Nurlela menekankan dua hal penting yang harus dijaga oleh para mahasiswa sejak di bangku kuliah hingga nanti di dunia kerja, yaitu disiplin ilmu dan karakter.

"Kita mempunya dua hal penting yang harus kita jaga dari kita mahasiswa sampai masuk dumia kerja, dua hal itu yang pertama adalah disiplin ilmu, kita tidak boleh sia-sia kuliah di Polinela, kita harus banyak-banyak menyerap ilmu dari dosen, bahan bacaan, dan sumber-sumber lainnya, disiplin ilmu itu penting untuk menjadi bekal kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang kedua itu karakter, dosen bertanggung jawab atas karakter mahasiswa, karakter penting untuk mencapai keberhasilan di masa depan," pungkasnya.
 

  

Pemprov Lampung Optimalkan Pengelolaan Media Sosial dan Keterbukaan Informasi Publik


Bandar Lampung --- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, memimpin Rapat Optimalisasi Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Media Sosial Perangkat Daerah serta Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2025, di Ruang Command Center Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis (25/09/2025).

Pada rapat tersebut diketahui, bahwa media sosial berperan sebagai kanal utama dalam menyebarkan kebijakan dan capaian pembangunan secara efektif. Namun, akun resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menghadapi kendala, baik dari sisi kualitas konten, kecepatan respon, hingga ketiadaan standar pengukuran kinerja.

Atas dasar tersebut, Kadis Kominfotik Ganjar Jationo menekankan pentingnya konsistensi pengelolaan media sosial OPD. Media sosial OPD, kata Ganjar, harus menyajikan informasi secara bertahap dan berkembang, baik harian maupun bulanan. 

"Konten yang dipublikasikan harus kredibel, dapat dipercaya, dan bersumber dari otoritas yang jelas, dengan mengacu pada prinsip 5W + 1H + 1S, yakni data yang secure, informasi yang pasti, tidak multitafsir, dan tidak menimbulkan bias," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya klasifikasi informasi sesuai dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dimana informasi publik terbagi atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. 

"Namun, perlu dilakukan uji konsekuensi untuk menentukan mana informasi yang diumumkan secara serta merta, mana yang berkala, dan mana yang dikecualikan," jelasnya.

Selain itu, Ganjar mengingatkan bahwa pengelolaan media sosial juga berkaitan dengan algoritma, kecenderungan pola, dan isu-isu yang menonjol di publik. Karena itu, branding OPD menjadi penting untuk menghasilkan citra yang bermanfaat bagi masyarakat. 

"Pencitraan bisa menjadi pintu masuk dalam membangun branding, tetapi harus konsisten dalam mempromosikan nilai baik dan manfaatnya," tambahnya.

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Yasir, memaparkan laporan bulanan terkait peran media sosial perangkat daerah. 

Ia menyebutkan, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 51 akun media sosial, terdiri atas 48 OPD dan 3 rumah sakit. Analisis dilakukan melalui pengukuran aktivitas, capaian, serta sentimen publik dari setiap postingan. 

"Kami melihat bagaimana isu berkembang di platform digital, sekaligus memantau pertumbuhan pengikut, tingkat interaksi, serta kecenderungan sentimen positif, netral, atau negatif. Sentimen negatif nantinya bisa difasilitasi melalui pelatihan atau penanganan lebih lanjut," ucap Yasir.

Lebih lanjut, Yasir menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel utama untuk menentukan akun media sosial teraktif setiap bulannya, yaitu: jumlah views (10%), frekuensi posting (20%), jumlah komentar (40%), serta jumlah likes (30%).

"ini adalah model otomatis yang kami coba bangun agar nantinya menjaga setiap postingan itu punya dampak dan punya nilai yang akan menghasilkan kumulatif bobot akhir dalam satu bulan," tambahnya. 

Melalui langkah ini, Pemprov Lampung berharap media sosial perangkat daerah dapat dikelola secara profesional, memberikan informasi faktual, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
 

  

Wagub Jihan Nurlela Dampingi Mendukbangga Pada Puncak Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2025


Metro ---- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, dalam Puncak Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day) Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Mulyojati, Kota Metro, Kamis (25/9/2025). 

Tahun ini, peringatan mengusung tema “Keluarga Berkualitas untuk Indonesia Emas 2045: Kehamilan Terencana, Keluarga Sejahtera”.

Wagub Jihan menyampaikan bahwa tema tersebut sangat relevan dengan upaya menyiapkan generasi emas Indonesia, khususnya generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Hari Kontrasepsi Sedunia bukan sekadar peringatan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing,” ujar Wagub Jihan.

Ia menegaskan kontrasepsi berperan penting dalam menurunkan angka stunting, mencegah kehamilan berisiko tinggi, serta membangun generasi yang tangguh. Menurutnya, kontrasepsi tidak hanya sebatas menunda kehamilan, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya keluarga sehat dan sejahtera.

“Dengan jarak kehamilan yang cukup, orang tua dapat lebih fokus merawat dan menumbuhkan anak dengan baik, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan keluarga,” tambahnya.

Meski demikian, Wagub Jihan mengakui masih terdapat tantangan, antara lain rendahnya capaian penggunaan metode kontrasepsi modern, tingginya angka unmet need, serta belum optimalnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Padahal, lanjutnya, perencanaan keluarga yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam percepatan penurunan stunting.

Provinsi Lampung, kata Wagub Jihan, siap berkolaborasi dan berkomitmen mendukung program-program pemerintah pusat, khususnya dalam pengentasan stunting dan penguatan ketahanan keluarga.

“Kami mohon pengawalan, arahan, dan dukungan dari pemerintah pusat agar Lampung dapat terus berkontribusi aktif dalam membangun Indonesia sehat dan menyiapkan generasi emas 2045,” ujarnya.

Wagub juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, organisasi profesi, hingga masyarakat luas, untuk meningkatkan partisipasi dalam program KB, terutama KB pascapersalinan dan penggunaan MKJP.

“Dengan kehamilan terencana, keluarga dapat memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan finansial secara optimal kepada anak, sehingga tumbuh kembang anak berjalan baik dan risiko stunting bisa ditekan,” kata Jihan.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, menegaskan pentingnya program KB dalam upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa. Ia menjelaskan bahwa penggunaan kontrasepsi tidak hanya bertujuan mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga mencegah kehamilan berisiko tinggi.

“Melalui program KB, masyarakat dapat menghindari empat kondisi kehamilan berisiko tinggi atau 4T, yaitu Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat (jarak kelahiran rapat), dan Terlalu Banyak (jumlah anak),” ujar Wihaji.

Menurutnya, penggunaan metode kontrasepsi adalah langkah strategis dalam pengaturan kehamilan, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta pencegahan stunting.

“Dengan KB, jumlah dan jarak kelahiran bisa direncanakan dan dikendalikan. Ini penting agar anak lahir dalam kondisi terbaik, sehat, dan tidak mengalami stunting,” tambahnya.

Menteri Wihaji pun mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membangun keluarga terencana demi terciptanya keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
 

  

Pemprov Lampung dan BKKBN Bersinergi Dalam Upaya Pencegahan Stunting


LAMPUNGTENGAH---Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung Drs. Lukman, MM. bersama Ketua 1 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo, menghadiri kegiatan Piloting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Provinsi Lampung di Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, Rabu (24/09/2025).

Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN ini dihadiri langsung oleh Menteri BKKBN Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd.

Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) adalah gerakan gotong royong masyarakat untuk mencegah stunting, terutama pada ibu hamil dan balita berisiko, dengan melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh (OTA).

Program ini menggalang kepedulian dan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan berupa paket nutrisi, edukasi kesehatan, dan pendampingan.

Tujuannya adalah mewujudkan generasi sehat, cerdas, kuat, dan bebas dari stunting melalui intervensi multidimensi dan komprehensif yang menyasar periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Pada kegiatan tersebut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTPN I Doni P. Gandamihardja menyerahkan bantuan kepada masyarakat Lampung berupa bantuan nutrisi bagi 200 Keluarga Risiko Stunting, terdiri dari 100 Keluarga di Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, dan 100 Keluarga yang tersebar di tiga kecamatan di Pesawaran.

Selain itu, PTPN I juga memberikan bantuan berupa renovasi rumah tidak layak huni dan penyediaan jamban sehat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.

Dengan adanya bantuan ini diharapkan keluarga-keluarga yang menerima manfaat dapat memperoleh asupan gizi yang lebih baik, lingkungan hunian yang lebih sehat, serta akses sanitasi yang lebih layak. Dengan demikian kualitas tumbuh kembang anak-anak di keluarga dengan risiko stunting akan semakin meningkat dan mampu menduku terwujudnya generasi masa depan yang sehat, cerdas serta produktif.

Pada kegiatan tersebut, Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Lukman, dan Ketua 1  TP PKK Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo, mendampingi Menteri BKKBN meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Poncowarno 2, dan lokasi renovasi rumah tidak layak huni di desa Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. 
 

  

Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Tegaskan Komitmen Dongkrak Kualitas Perajin dan UMKM


Jakarta — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan strategi peningkatan kualitas dan kapasitas para perajin serta pelaku UMKM di Lampung.

Hal tersebut  disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekranas 2025 di Mercure Convention Center, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

“Alhamdulillah kita dapat menghadiri acara yang sungguh banyak manfaatnya. Arahan dari Ibu Selvi Gibran (Ketua Umum Dekranas) tentu akan kami implementasikan di Lampung untuk mendukung pengrajin dan penggiat UMKM agar lebih berkembang,” ujar Wulan.

Menurutnya, keikutsertaan Lampung dalam forum nasional ini menjadi kesempatan penting untuk menyelaraskan langkah daerah dengan visi nasional, khususnya dalam upaya memperkuat sektor kerajinan yang memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi kreatif.

Rakernas Dekranas 2025 mengusung tema “Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia”.

Dalam arahannya, Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, menekankan bahwa Dekranasda di daerah adalah garda terdepan dalam memajukan produk kerajinan lokal.

Menanggapi hal itu, Wulan menegaskan bahwa Dekranasda Provinsi Lampung akan terus berkolaborasi erat dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan lain. 

“Dekranasda Lampung siap seiring sejalan dengan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif. Kami ingin para perajin Lampung tidak hanya kuat di pasar lokal, tapi juga mampu bersaing di level nasional bahkan internasional,” tambahnya.

Agenda Rakernas juga diisi dengan pemaparan rencana kerja Dekranas 2025–2029, penyerahan Dekranas Award, peragaan wastra daerah, hingga diskusi panel bersama pejabat Kemendagri. Forum ini menekankan pentingnya pembinaan menyeluruh bagi perajin, mulai dari hulu hingga hilir, agar produk kerajinan Indonesia mampu memiliki daya saing global.

Dengan komitmen yang ditegaskan Purnama Wulan Sari, Dekranasda Provinsi Lampung diharapkan mampu semakin memacu kreativitas, kualitas, dan daya saing perajin daerah, sekaligus membawa produk kerajinan Lampung menjadi kebanggaan di kancah nasional maupun internasional

  

Gubernur Mirza Tekankan Peran Pengusaha Muda sebagai Motor Ekonomi Daerah


Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-XIV Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung periode 2025-2028 di Hotel Emersia, Selasa (23/9/2025). 

Mengusung tema "Transformasi Ekonomi Lampung: Hilirisasi Komoditas dan Peran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Menuju Daya Saing Global," acara ini menjadi momentum penting untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah. 

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya peran pengusaha muda sebagai motor penggerak ekonomi. 

"Saya ingin melihat bagaimana anak-anak muda ini bisa menjadi pengusaha yang tangguh, kuat, dan sanggup bertahan dalam situasi apa pun," ujarnya. 

Gubernur mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung yang mencapai 5,2% pada tahun sebelumnya, dengan total uang beredar sebesar Rp483 triliun, masih belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Menurutnya, dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp150 triliun yang bertahan di Lampung, sehingga rata-rata pendapatan per kapita masyarakat masih rendah. 

"Ini yang menyebabkan kekayaan kita banyak keluar, sehingga uang yang seharusnya dinikmati masyarakat Lampung justru dinikmati oleh orang luar," jelasnya. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, Gubernur mengajak HIPMI Lampung untuk fokus pada hilirisasi komoditas. Ia mencontohkan hasil pertanian seperti kopi dan lada yang selama ini hanya dijual dalam bentuk mentah. Dengan hilirisasi, produk-produk tersebut bisa memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi. 

"Pemerintah akan membangun dua pabrik kopi. Dari investasi Rp80 juta, kita bisa dapat Rp60,9 triliun," tambahnya. 

Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, menyambut baik ajakan Gubernur untuk berkolaborasi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa tongkat estafet kepemimpinan yang ia terima bukanlah hal yang ringan. 

"Saya percaya HIPMI Lampung sebagai wadah, tempat belajar, tempat kita jatuh lalu bangkit, tempat kita tumbuh lalu berbagi. Kita butuh rangkulan, kita butuh kolaborasi antara pemerintah, media dan komunitas agar kita dapat tumbuh bersama," kata Gilang.
 

  

Sinergi Pemprov Lampung dan PT. KAI, Tingkatkan Layanan Transportasi Modern dan Nyaman


Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri acara Lokomotive Lampung Fest 2025 dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PT. Kereta Api Indonesia (Persero), di Bambu Kuning Square Stasiun Tanjung Karang, Minggu (21/09/2025). 

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PT. KAI atas dedikasi dalam melayani transportasi massal di seluruh Indonesia, khususnya di Bumi Ruwa Jurai. 

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada PT. KAI. Tentu ini bukan perjalanan yang singkat, penuh dedikasi dalam memberikan pelayanan transportasi massal bagi seluruh masyarakat, termasuk di Bumi Ruwa Jurai yang kita cintai," ujar Wagub.

Wagub menekankan bahwa kereta api bukan hanya sekadar alat transportasi, melainkan juga simbol konektivitas yang melengkapi moda transportasi lain yang ada di Lampung, seperti darat, udara, dan laut. Meskipun demikian, Wagub mengakui bahwa integrasi antara berbagai moda transportasi tersebut masih perlu ditingkatkan. 

"Kami tahu bersama, kereta api ini bukan sekadar transportasi, melainkan juga simbol konektivitas. Saya bersyukur Lampung memiliki konektivitas transportasi yang lengkap, mulai dari darat, udara, laut, hingga kereta api," ujar Wagub. 

"Meski pelaksanaannya belum terintegrasi sepenuhnya dengan pelabuhan maupun bandara, saya yakin PT. KAI bersama mitra-mitranya akan terus berusaha mengembangkan konektivitas yang lebih terpadu untuk masyarakat." tambah Wagub.

Acara Lokomotive Lampung Fest 2025 sendiri diisi dengan berbagai kegiatan menarik bagi masyarakat, antara lain penampilan musik dari musisi lokal Lampung, persembahan dari juara 1 festival musik dan juara 1 lomba karaoke, serta berbagai promo menarik untuk perjalanan kereta api. Acara ini juga menjadi ajang bagi PT. KAI untuk semakin dekat dengan masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, Wagub berharap PT. KAI dan Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus memperkuat kerja sama untuk menghadirkan layanan yang modern, nyaman, dan tepat waktu. Wagub juga mengapresiasi penyelenggaraan acara ini, terutama karena menjadi wadah bagi musisi lokal dan kegiatan kreatif lain. Menurutnya, event seperti ini sangat penting untuk membangkitkan stimulus ekonomi masyarakat. 

"Sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) atau event merupakan salah satu sektor yang membangkitkan stimulus ekonomi masyarakat. Untuk itu, apresiasi tinggi kepada PT. KAI atas diselenggarakannya acara ini," tuturnya. 

Di akhir sambutannya, Wagub mengajak semua pihak untuk menjadikan HUT ke-80 PT. KAI sebagai momentum untuk terus melaju, tidak hanya bagi PT. KAI, tetapi juga bagi masyarakat Lampung yang terus bergerak menuju kemajuan dan kesejahteraan. 

Sebagai rangkaian acara juga digelar berbagai kegiatan, seperti bakti sosial, pengobatan gratis, penanaman pohon, dan promo tiket khusus. 

  

Desa TAPIS Hadir di Tanggamus, PKK Provinsi Lampung Dorong Kesejahteraan dari Akar Desa


Tanggamus – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, meresmikan pencanangan Pekon Kacapura, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, sebagai Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas), Kamis (18/9/2025).

Program Desa TAPIS merupakan desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kunjungan kerja Wulan Sari Mirza dalam rangka pembinaan berkelanjutan dan implementasi program PKK berbasis desa/kelurahan.

Dalam sambutannya, Wulan Sari menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar menjalankan program kerja, tetapi juga wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap masyarakat desa.

“Keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen pendukung. Dengan kolaborasi, kita bisa mewujudkan kesejahteraan bersama,” ujar Wulan Sari.

Ia menjelaskan, melalui Desa TAPIS, terdapat sejumlah sasaran yang ingin dicapai bersama Pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah kabupaten/kota, antara lain :

1. Penurunan prevalensi stunting yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 19,85 persen.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan posyandu dan kesehatan keluarga.
3. Pengendalian inflasi, yang pada Juli 2025 berada di angka 2,63 persen, melalui pemanfaatan pekarangan dengan program HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman).
4. Penguatan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).
5. Peningkatan infrastruktur, di mana pada 2024 kemantapan jalan provinsi mencapai 78,08 persen, sebagai fondasi utama konektivitas antarwilayah.

Wulan Sari juga mengajak seluruh pihak menjaga semangat gotong royong dan terus mengembangkan inovasi sesuai potensi lokal masing-masing desa.

“Mari kita sukseskan program Desa TAPIS ini untuk mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.

Sejak dicanangkan, sejumlah desa di berbagai kabupaten/kota telah resmi menjadi Desa TAPIS binaan TP. PKK Provinsi Lampung. Beberapa di antaranya yaitu : Pekon Way Gelang (Tanggamus), Desa Sidomulyo (Lampung Selatan), Desa Hanura (Pesawaran), Pekon Sinar Banten (Lampung Barat), serta Kampung Gunung Sakti (Tulang Bawang Barat).

Program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan berbasis keluarga dan desa di seluruh wilayah Lampung.

Intermezzo

Travel

Teknologi